100 Hari Memperbaiki Bireuen

Begitu beralih status dari Wakil Bupati Bireuen menjadi Plt Bupati Bireuen, Mukhtar Abda langsung mengemban tugas besar. Usia pemerintahan yang ia pegang memang tidak lama, hanya 100 hari lebih. Tapi menurut sejumlah pihak ia “mengambil alih” tampuk pimpinan dari tangan petahana di saat yang tepat.

“Bila ia pintar, maka sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampau,” ungkap seorang sumber kepada aceHTrend, Rabu subuh (2/11/2016.

Mukhtar Abda sudah memulainya. Ia bersama DPRK Bireuen, Selasa (1/11/2016) menyepapakati perampingan dinas di lingkungan pemerintahannya. Walau itu tidak sepenuhnya inisiatif mereka, karena berdasarkan perintah PP Nomor 18 Tahun 2016. Namun langkah yang ditempuh dengan meleburkan sejumlah dinas, sudah membuktikan bila Mukhtar Abda mulai menata struktur pemerintahan yang miskin struktur serta kaya fungsi.

Ada satu adagium yang mampu dijawab oleh putra kelahiran Peudada itu. Pilih mana, antara selamatkan uang negara atau eselon pejabat? Ia memilih menyelamatkan uang negara dari pemborosan yang tidak perlu dan seharusnya memang bisa dicegah. Dengan komitmen ini ia mampu menunjukkan kelasnya sebagai si gulam beureukah, bukan si beureukah gulam.

APBK Bireuen Tahun Anggaran 2016 senilai 1,9 triliun. Belanja Tidak Langsung (BTL) mencapai 1,3 triliun, itu sudah termasuk Uang Desa sebanyak 444 miliar. Total gaji, tunjangan, termasuk dana sertifikasi guru berjumlah 841 miliar.

Total Belanja Langsung (BL) 635 miliar. Itu masih juga termasuk belanja pegawai (honorarium, insentif dan perjalanan dinas) sebesar 88 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa berupa barang habis pakai seperti atk,listrik,kantor, elektronik, service, dll sebanyak 230 miliar. Belanja modal (pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dll) hanya 316 miliar. Wow!

Struktur anggaran yang demikian sungguh timpang. Belanja publik yang kecil serta yang real untuk pembangunan hanya 316 miliar, tentu sesuatu banget. Artinya nyata sekali pemborosan dan ketidakberpihakan rezim terhadap pembangunan rakyat.

Lalu benarkah bahwa peleburan sejumlah dinas murni bentuk efisiensi, bukan balas dendam Mukhtar Abda? Banyak kalangan menilai bahwa berposisi sebagai Plt bupati, bukan urusan gampang mengutak-atik pemerintahan. Ia bisa bergerak memang karena perintah aturan yang lebih tinggi. Bukan suka-suka hati, konon lagi untuk balas sakit hati.

Misal, mengapa Disporapar Bireuen dileburkan? Hasil analisa, dinas ini memang sangat miskin fungsi dan boros anggaran. “Coba lihat, untuk 2016 dana untuk Disporapar 4,8 miliar. Dari angka itu, 2,1 untuk belanja aparatur. 2,7 untuk program dan kegiatan. Kalau mau bedah lagi, dana program dan kegiatan juga habis untuk belanja barang dan jasa, honorarium, insentif dan biaya perjalanan dinas. Sangat sedikit untuk pembinaan atlet pelajar,” ujar Mukhlis Rama, Ketua Banleg DPRK Bireuen.

***
Lupakan soal itu, karena perampingan dinas sudah pun usai digelar pada Selasa (1/11/2016). Lalu apa hal yang paling besar dan bersejarah, sehingga bila Muktar tidak salah langkah, dirinya bisa membawa perubahan positif walau berkuasa selama 100 hari?

Pertama tentu penataan kembali SOTK. Di sini bisa dilakukan dengan menempatkan orang-orang potensial dan linier. Orang yang tepat ditempatkan pada posisi yang tepat pula.Kedua, pada 2017 akan melahirkan efesiensi anggaran daerah, karena hilangnya sejumlah dinas yang tidak perlu.

Ketiga. Pembahasan RAPBK 2017 berlangsung selama Mukhtar Abda menhadi Plt. Ia harus benar-benar memastikan bahwa program yang disusun oleh bawahannya merupakan hasil analisa dan riset yang ketat. Ia harus memulainya dari sangat bawah. Memastikan bahwa dalam KUA-PPAS, tidak berhasil dimasuki oleh penumpang gelap.

Keempat, Mukhtar Abda harus benar-benat netral dalam pilkada. Ia harus memisahkan antara kepentingan politik praktisnya dengan dia yang menjabat sebagai Bupati.Bila ia mampu netral, maka kepala daerah yang kelak akan terpilih pun lebih terjamin kualitasnya.

“Pilihan ada di tangan yang bersangkutan. Mau berbuat baik di waktu tersisa atau ikut terjebak dalam pusaran kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat? Bila ia sepakat membawa Bireuen ke arah lebih baik. Masa 100 hari adalah golden way itu,” imbuh seorang sumber. []

KOMENTAR FACEBOOK