Panwaslih Bireuen Tolak Permohonan H. Saifannur

ACEHTREND.CO,Bireuen- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Jumat (4/11/2016) menolak seluruhnya permohonan Pemohon I dan II masing-mading H. Saifannur, S.Sos dan Dr. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si kepada Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, terkait dengan sengketa pemilihan di pilkada Bireuen 2017.

Ketua Panwaslih Bireuen, Teungku Basyir dalam amar putusannya yang dibacakan pada sidang pembacaan yang dihadiri oleh perwakilan tim hukum KIP yaitu Agusni, SP dan Mursal, SE serta kuasa hukum pemohon menyebutkan Panwaslih menolak semua permohonan Pemohon.

“Panwaslih Bireuen menolak seluruhnya permohonan Termohon I,” ujarnya sembari mengetuk palu.

Pada sidang sebelumnya, Rabu (2/11/2016, Kuasa hukum H. Saifannur menggugat KIP Bireuen. Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Basrun Yusuf, SH & Rekan, Pemohon I menggugat KIP selaku tergugat karena pemeriksaan tes kesehatan ulang terhadap H. Saifannur di RSUZA dinilai telah menyalahi aturan yang berlaku.

Dalam permohonan pengajuan sengketa pemilihan, kuasa hukum Pemohon menjelaskan, sebelum KIP menggelar rapat pleno yang melahirkan keputusan bahwa pemeriksaan ulang digelar di RSUZA, pihak Pemohon sudah meminta secara lisan agar tes ulang tidak dilakukan di RS tersebut. Karena RS Zainol Abidin adalah pihak yang menggelar tes kesehatan yang telah menyebabkan H. Saifannur dinyatakan tidak lulus uji kesehatan karena mengidap neurobehaviour.

“Namun atas keberatan dan permintaan Pemohon I, diabaikan oleh Termohon (KIP-red) sehingga pemohon I tetap dilakukan pemeriksaan ulang oleh Termohon pada Rumah Sakit Zainol Abidin yang telah menimbulkan ketidakpercayaan dan sentimen dengan Pemohon I sebelumnya,” ungkap Kuasa Hukum Pemohon H. Bahrun Yusuf,SH.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon, permintaan Termohon untuk menggelar kesehatan ulang terhadap Pemohon I pada Rumah Sakit Umum Zainol Abidin bertentangan dengan isi diktum 3 (tiga) amar putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, dimana dalam putusan tersebut Panwaslih tidak menyebutkan pemeriksaan ulang di RS Zainol Abidin Banda Aceh dan tidak disebutkan tipe rumah sakit. Hal ini juga bertentangan dengan angka 8 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tangfal 6 Juli 2015 perihal pilkada serentak yang menyebutkan: “Dalam hal kabupaten/kota tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan Pilkada karena keterbatasan sumber daya, maka pemeriksaan kesehatan pilkada dapat dialihkan ke provinsi atau kabupaten/kota terdekat yang memiliki kemampuan.”

“Dalam hal Termohon meminta pihak Rumah Sakit Zainol Abidin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang pada Jumat (21/10/2016) adalah tindakan yang menyalahi kewenangan, karena Termohon dengan RSUZA tidak pernah ada kesepakatan bersama. Yang membuat kesepakatan itu hanya Ridwan Hadi, Selaku Ketua KIP Aceh,” ujar Bahrun.

Juga, dalam surat tersebut, Pemohon menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan ulang dilaksanakan di luar batas waktu berlakunya kesepakatan bersama antara KIP Aceh dan Rumah Sakit Umum dr. Zainol Abidin I Nomor: 02/KB/KIP- ACEH/2016 dan Nomor: 445/10688/2016 pasa tanggal 21 September 2016 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan mulai tanggal 24 s/d 25 September 2016 dan penyampaian hasil pemeriksaan ke KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tanggal 27 s/d 28 September 2016.

Dalam surat permohonan penyelesaian sengketa itu masih banyak hal lain yang diangkat. Seperti dugaan tidak netralnya pihak penyelenggara tes kesehatan. Karena ada salah satu dokter yang punya hubungan keluarga dengan salah satu kandidat bupati di Bireuen.

Namun pada saat itu, pihak KIP menolak dihantam oleh H. Saifannur. Karena merasa sudah melaksanakan kegiatan terhadap semua aturan yang ada. Dalam petitumnya KIP Bireuen meminta agar Panwaslih menolak seluruhnya permohonan pemilih. []