ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005, TNI kembali ke komandonya masing-masing, dan kemudian sebagian di antara mereka mendapatkan promosi jabatan. Demikian juga dengan eks kombatan GAM, mereka mendapatkan benefit yang banyak dari berbagai ranah, khususnya politik.Sementara masyarakat sipil yang dulunya menjadi korban konflik belum mendapat hak-hak reparasi atas penderitaan yang mereka alami.
Pernyataan ini disampaikan oleh Fajran Zain, ketika didaulat menjadi pembicara pada acara kuliah umum bertemakan “Peran Akademisi dalam Agenda Rekonsiliasi Aceh”, Senin (14/11/2016) di Aula Biro Rektorat Lantai 3 UIN Ar-Raniry. Kuliah umum ini terlaksana atas dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Center for Political and Strategic Studies (CPSS) FISIP UINAR, dan The Aceh Institute (AI).
Fajran yang merupakan komisioner Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh, pada kesempatan itu juga mengatakan, perdamaian tanpa rasa keadilan tentu tidak akan bertahan lama dan dikhawatirkan konflik akan terulang kembali. “Ini seperti tubuh yang menyimpan nanah. Dipermukaan ia terlihat mulus, tetapi di bawah kulit ia tetap menyimpan rasa sakit ,” kata Fajran.
Maka kehadiran KKRA, tambahnya, dimaksudkan untuk mengembalikan harkat dan martabat para korban melalui pelaksanaan tiga program, yakni pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi.[]
