ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Aceh lebih banyak membutuhkan energi jihad dibandingkan Jakarta. Aksi massa Islam pada 4 Nopember silam telah mencapai target. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok, yang diduga melakukan penistaan Surat Al-Maidah 51, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Karena itu aksi jihad bela Islam III cenderung tipuan politik elite semata.
Hal tersebut dikemukakan akademisi dari Universitas Malikul Saleh Teuku Kemal Fasha menanggapi rencana Aksi Bela Islam III yang direncakan pada 25 Nopember dan 2 Desember 2016 mendatang di Jakarta. Menurut Master Ilmu Religi dan Budaya itu, aksi massa jilid III lebih bernuansa ‘politicking’ Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, bukan aksi bela Islam lagi.
“Orang alim Aceh tidak perlu mengurusi kepentingan elite di Jakarta, karena jihadnya dibutuhkan di Aceh,” kata Antropolog itu.
Dosen Antropologi ini menjelaskan, energi jihad orang alim Aceh diperlukan dalam mengawal Pilkada gubenur, bupati/walikota agar berlangsung secara halal. Tindakan Tim Sukses (Timses) menjelek-jelekkan lawan politik tuannya di luar batas kepatutan dan etika politik justru melahirkan fenomena politik haram di Aceh. Orang-orang alim Aceh perlu mengingatkan cara-cara berkampanye sesuai Syariah Islam.
BACAAN LAINNYA
![Matahari tenggelam yang sangat indah. [Hj. Maria Karsia]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/IMG-20200927-WA0011-120x86.jpg)
Selain itu, lanjut kolomnis ini, energi jihad diperlukan dalam mendorong terbukanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh Aceh. Kita jengah membaca berita dana otonomi khusus yang salah urus. Kita juga miris membaca kualitas pendidikan Aceh yang kian merosot, sementara angka kemiskinan terus menjulang. Memperbaiki itu semua membutuhkan energi jihad yang luar biasa, urainya.
Disinggung soal penetapan Ahok sebagai tersangka namun tidak langsung ditahan oleh Mabes Polri, penyandang gelar Magister Humaniora ini menjelaskan, tidak setiap tersangka harus ditahan. Ada syarat dan prosedur yang diatur undang-undang. Biarlah aparat penegak hukum menyelesaikan tugasnya.
“Proses hukum tidak bisa ditekan dengan aksi masa. Hukum memiliki logikanya sendiri,” katanya.
Ia yakin proses hukum terhadap Ahok akan berlangsung cepat, terbuka, dan terukur. Ini kasus yang dikawal oleh jutaan manusia dan sangat beresiko bagi kekuasaan bila mencampurinya.
“Saya yakin Presiden Jokowi pun tidak mau ambil resiko politik terlalu besar untuk seorang Ahok. Ia akan biarkan proses hukum berlangsung seadanya,” kata dia optimis.
Hati-hati
Sementara akademisi muda dari Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Unsyiah, Banda Aceh, Ardi menilai Presiden Jokowi lebih berkonsentrasi pada konsolidasi stabilitas politik pascaaksi massa 4 Nopember 2016, dari pada membela Ahok. Presiden tegas menyataka proses hukum terhadap Ahok akan berlangsung cepat dan terbuka. Pada sisi lain ia rajin melakukan konsolidasi dengan perajurit TNI semua angkatan, tokoh politik, dan tokoh agama.
Blusukan Politik Presiden Jokowi itu, menurut Ardi dapat dipahami. Alumni Fisipol Universitas Gajah Mada itu melihat ada semacam shadow state (negara bayangan) yang otoritasnya seakan melebih kekuatan negara. Presiden Jokowi sedang mengirim pesan kepada seluruh kekuatan banyangan itu bahwa kekuatan negara masih dalam kendali penuh Presiden, Kepala Negara, Panglima Tertinggi TNI, dan Kepala Pemerintahan.
“Jadi jangan bermain api dengan ide makar, bisa terbakar muka sendiri,” katanya bertamsil.
Menurt Ardi, jika massa dari Aceh datang ke Jakarta untuk ikut aksi Bela Islam III, justru berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan bayangan demi kepentingan politiknya. Lebih lanjut Ardi mengingatkan ada banyak pihak yang berpotensi memainkan irrasionalitas massa. Politisi daerah yang ingin mendongkrak citranya juga tertarik membiayai perjalanan ke Jakarta. Citra politik yang hendak dipetik kepedulian pada jihad membela agama (Islam).
“Di musim Pemilukada ini sebaiknya berhati-hati terhadap ajakan yang belum jelas juntrungnya,” katanya mengingatkan.
Piramida
Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menanggapi rencana Aksi Bela Islam III itu berdasarkan Piramida Oportunistik politik lokal, nasional, dan internasional. Pada tingkat lokal DKI Jakarta, aksi massa dapat dimanfaatkan dalam pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta minus Ahok akan membuka opportunity politik yang lebih besar kepada kandidat lainnya.
Bagi oportunis politik nasional, aksi bela Islam III bisa dimanfaatkan untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Apalagi jika terjadi chaos dan ada jatuh korban dari pihak massa Islam. Pada sisi lain, Direktur Lingkaran Survei Initiative itu melihat kepentingan politik asing juga berkelindan di tanah air. Disinyalir ada negara tertentu yang merasa terpunggungi oleh orientasi ekonomi Indonesia di bawah Presiden Jokowi.
Menurut Aryos, dilihat dari struktur paramida opportunity politik tersebut di atas, Ahok cuma puncak gunung es yang tampak di atas permukaan laut. Yang ingin dibongkar justru landasannya yang tersembunyi di bawah air; makar terhadap kekuasaan nasional, katanya bertamsil. Itu sebabnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, berkali-kali menyebutkan ada skenerio makar di balik aksi bela Islam III itu, jelasnya.
“Sebaiknya umat Islam Aceh tidak usah ikut aksi bela Islam III. Salah-salah menjadi martir politik yang tidak ada urusannya dengan Aceh,” pungkas Aryos Nivada []
