ACEHTREND.CO, Meulaboh- Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Barat kerjasama dengan Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) melakukan sosialisasi penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Selasa (22/11/2016) di Aula Dinkes setempat.
Kabid Program dan Promosi Kesehatan Dinkes Aceh Barat, Kartini mengatakan kegiatan tersebut guna memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama kaum muda terkait adanya kawasan bebas asap rokok di Aceh Barat.
“Kita bermaksud memberikan penyadaran kepada elemen masyarakat bahwa ada titik-titik yang telah ditetapkan dalam qanun tidak boleh merokok, dan jika ada yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi,” kata Kartini.
Kartini mengatakan bentuk sanksi yang diberikan kepada siapapun yang melanggar sudah jelas terdapat dalam qanun, baik sanksi administrasi maupun sanksi denda.
Kabag Hukum Sekdakab Aceh Barat, Cut Yanti Polem kepada wartawan mengatakan terdapat tujuh kawasan tanpa rokok yang dimaksud dalam qanun tersebut, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum meliputi pasar modern, Restora/rumah makan, hotel/penginapan, sarana olah raga, halte bus, dan tempat kerja meliputi kantor, pabrik, tempat usaha.
“Kalau tempat proses belajar mengajar meliputi, yakni sekolah/madrasah, dayah/pesantren, perguruan tinggi, tempat pendidikan dan Pelatihan, perpustakaan, laboratorium pendidikan/ penelitian dan sarana pendidikan lainnya,” kata Cut Yanti.
Cut Yanti menambahkan bagi setiap pelanggar qanun tersebut akan dikenakan sanksi. Dikatakan Yanti, bagi individu yang merokok di KTR akan dikenakan sanksi denda sebesar 100 rubu rupiah, bagi perusahaan yang menjual rokok di KTR dikenakan denda 500 ribu dan jika pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan denda paling banyak lima juta rupiah.
“Untuk ketentuan lebih rinci mengenai teknis peneraapan KTR akan dibahas dalam peraturan Bupati nantinya. Uang denda dari setiap pelangar tentu akan masuk dalam kas daerah” kaya jelas Cut Yanti.
Sementara itu, Ketua Forum KMBSA Fitriadi Lanta menyatakan dukunnganya terhadap penerapan Qanun itu, Ia mengharapkan pemerintah lebih serius dalam menjalan aturan yang sudah ada.
“Saya dulu juga termasuk perokok aktif, tapi hari ini sudah disadarkan, maka saya mengharapkan lebih banyak lagi orang yang sadar untuk tidak merokok. Mari kita dukung bersama qanun ini, karena setiap hak kita, masih terdapat ada hak orang untuk menikmati udara bebas asap rokok.
Pada intinya pemerintah bukan melarang, tapi menertibkan para perokok aktif agar tidak berbahaya bagi kesehatan orang lain” Demikian papar Fitriadi didepan ratusan elemen masyarakat, LSM, OKP, Mahasiswa, dan SKPD Aceh Barat.
