Dr.Taqwaddin : Hentikan Segala Bentuk Pungli Di Aceh

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Aceh Dr.Taqwaddin,SH,SE,MS mengingatkan kepada penyelenggara negara di Aceh agar menghentikan segala bentuk pungutan liar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.Hal tersebut disampaikan Taqwaddin saat menjadi narasumber seminar “Pungli Pelayanan Publik” yang berlangsung pada Rabu, (23/11/2016) di Hotel The Pade, Banda Aceh.

Menurut Taqwaddin selama tahun 2016 ORI Perwakilan Aceh telah menerima 219 laporan masyarakat dan 34 laporan permintaan uang, barang atau jasa yang di duga dilakukan oleh penyelenggara negara.Modus pungutan liar (pungli) yang dilaporkan ke ORI pada tahun 2016 tersebut diantaranya, pemotongan sertifikasi guru, pungutan liar di BPN, calo pelabuhan, dan biaya pendidikan serta beberapa pungutan lain yang tidak diatur secara resmi oleh pemerintah.

“Selama ini Ombudsman perwakilan Aceh telah rutin menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dalam penyelenggaan pelayanan publik, termasuk pungli,” ungkap Taqwaddin yang juga menjabat ketua Pokja SABER Pungli Aceh.

lebih lanjut menurut Taqwaddin sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan UU No.37 Tahun 2008, Ombudsman berhak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.

BACAAN LAINNYA

Selain menghadirkan Taqwaddin Acara yang dipandu Moderator. M.Fadhil Rahmi, LC tersebut juga menghadirkan Kombes.Pol.Dr.Darmawan Sutawijaya, SE, M.Si (Irwasda dan Satgas Saber Pungli Aceh), dan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia).

Acara yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi kepemudaan, LSM, dan wartawan tersebut juga mengungkap beberapa laporan terbaru dari beberapa peserta dan narasumber terkait pungutan liar pada lembaga pelayanan publik di Aceh.[]