Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perubahan kedua Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Rabu (23/11/2016) berlangsung alot. Seluruh kabupaten/kota menolak rencana itu. Beredar rumor bahwa apa yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA, merupakan “titipan” pemain besar. Benarkah?
Hari itu, dengan raut wajah penuh kekecewaan, Kepala Bappeda Aceh Barat Daya, Weri, SE, MA, dengan berapi-api menolak rencana pengelolaan 100 % dana otonomi khusus oleh propinsi. Ia bertambah kecewa, rencana itu justru dibacanya di koran, sehari sebelum RDPU digelar.
“Apa-apaan ini? Banyak kabupaten/kota yang sudah selesai menyusun KUA/PPAS, dan program melalui otsus juga sudah dibahas dan masuk dalam APBK yang senentar lagi disahkan. Tiba-tiba datang pula ini (RDPU). Kami menolak!” Katanya dengan kalimat seru.
Weri juga meminta kepada DPRA agar mempertemukan antara perancang qanun, DPRA dan daerah, untuk duduk bersama membahas berbagai hal yang dijadikan indikator untuk menarik kembali dana otsus ke propinsi.
“Sebelum tahun anggaran baru, APBA/K harus ketuk palu. Qanun ini tidak boleh serta merta disahkan. Harus dibahas ulang. Ini tahun politik. Kalau alasannya bahwa ada banyak kasus penyelewengan oleh kabupaten, mari kita evaluasi bersama. Jangan sepihak seperti ini,” ujarnya.
Penolakan yang sama juga datang dari Walikota Sabang, DPRK dan Bappeda Lhokseumawe, DPRK Aceh Utara, Bireuen, dan seluruh daerah tingkat dua lainnya. Semua minta agar qanun ini untuk ditinjau kembali.
***
Rencana perubahan qanun tersebut sudah jauh-jauh hari digelindingkan. Alasannya bahwa sejauh yang sudah diterapkan, program yang didanai oleh otsus banyak yang digunakan untuk kepentingan elit semata. Apalagi, program yang disusun via otsus tidak dibahas dengan DPRK. Eksekutif menyusun secara mandiri dan membahasnya dengan pihak tingkat satu.
Nuansa bagi-bagi uang memang sangat terasa. Program yang disusun sesuai keinginan elit dan lingkar kekuasaan, jelas bisa diendus. Bahkan kegiatan-kegiatan yang dibuat jauh sekali berpihak untuk rakyat kecil. Padahal, dana otsus diberikan karena mengingat banyaknya darah rakyat yang tumpah di masa lalu. Dana ini salah satu bentuk lain “rekonsiliasi” oleh Pemerintah Pusat.
Selentingan beredar, bahwa sesungguhnya upaya menarik kembali pengelolaan dana otsus ke Propinsi bukan karena banyaknya ketimpangan di daerah. DPRA sesungguhnya tidak peduli itu. Hal mendasar adalah ranumnya pengadaan, bila seluruh anggaran dikelola oleh propinsi.
“Coba lihat, dari sekian program otsus yang dilaksanakan oleh Propinsi, mana hasilnya yang berkesinambungan? DPRA jangan jumawa, hanya karena ada ketidakbenaran di daerah, lantas mencoba menguasai semuanya. Ini gegabah namanya. Sampai saluran cacing mereka bangun. Pihak propinsi juga lakukan plah tumpok bacut saho nak bek keunong tender,” ucap Mukhlis Rama, Ketua Banleg DPRK Bireuen.
Banyak pihak menduga, upaya pengambilalihan pengelolaan dana otsus ke propinsi, merupakan pesanan dari toke-toke besar. Bahkan diduga bila penyusunan qanun itu dibiayai oleh cukong. “Saya malah curiga demikian. Ini dibiayai oleh pemain besar. Daerah harus melawan ini,” ujar seorang sumber.
Benarkah? Tentu untuk menjawab itu, dibutuhkan data kongkrit. Siapa yang lebih bagus mengurus dana otsus selama ini? Propinsi atau daerah? Bersebab, dari data yang ada, pihak propinsi pun, punya banyak catatan merah tentang “penyalahgunaan” dana otsus. Program dan kegiatan yang dibuat pun penuh dengan kepentingan “kontraktor” dan elit politik. Cukong besarkah di balik upaya perubahan kedua qanun nomor 2 tahun 2008? Kecurigaan itu pantas dikemukakan!
