Kepala Ombudsman Aceh: Pelayanan Publik Paska Gempa Cukup Bagus

ACEHTREND.CO, Meureudu – Pelayanan Publik dan distribusi bantuan untuk korban gempa Pidie Jaya berjalan cukup bagus, hal ini di ungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh DR.H.Taqwaddin Husin,SH,SE,MS saat memantau sejumlah lokasi pengungsian dikawasan kabupaten Pidie Jaya, Senin, (26/12/2016). Salah satu tempat yang dikunjungi Taqwaddin Husin yang juga merupakan koordinator Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh tersebut adalah posko pengungsi yang berada di mesjid Nurul Iman, Gampong Kayee Jato,Kemukiman Cubo, kecamatan Bandar Baru, Pidie jaya.

” Pelayanan publik dan distribusi bantuan untuk korban gempa sudah cukup bagus, artinya pemerintah bergerak cepat bahkan sudah menjangkau daerah yang jauh dari jalan utama kabupaten,” ujar Taqwaddin kepada aceHTrend di lokasi pengungsian Cubo.

Menurut Taqwaddin untuk sebuah daerah terpencil seperti Cubo yang jauh dari kabupaten Pidie Jaya saja bantuannya sudah sampai, berarti hampir seluruh daerah dapat dipastikan terlayani dengan baik. Saat Berkunjung ke Cubo, Taqwaddin Husin yang didampingi Sekretaris MDMC Aceh Saidi Sulaiman juga melihat bahwa semua kebutuhan distribusikan secara baik, diantaranya akses listrik yang sudah normal, pelayanan kesehatan, dan air bersih diantar rutin, ini membuktikan bahwa dari sisi pelayanan publik perhatian pemerintah untuk korban bencana Pidie Jaya Sudah cukup memadai.Untuk itu pihak Ombudsman mengapresiasi pemerintah RI, pemerintah provinsi Aceh, dan Pemda kabupaten Pidie Jaya serta NGO baik dalam maupun luar negeri atas gerak cepatnya.

Selain berkunjung ke lokasi pengungsian Taqwaddin Juga berkunjung keposko MDMC Aceh yang terletak di kawasan pasar Meureudu untuk melihat kondisi relawan dan alur distribusi bantuan dari donatur kepadan korban gempa.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo Selasa, (20/12/2016) menyampaikan bahwa masa Tanggap Darurat gempa Pidie Jaya (Pijay), Pidie, dan Bireuen, berakhir. Selanjutnya, Gubernur menetapkan status ketiga daerah itu menjadi masa Transisi Darurat menuju pemulihan selama 90 hari kerja, dimulai 21 Desember 2016 hingga 20 Maret 2017.Namun selama masa transisi ini pihaknya akan terus melanjutkan program – program yang telah dilaksanakan pada saat Tanggap Darurat. Plt Gubernur juga memerintahkan seluruh SKPA agar tetap memberikan bantuan sesuai dengan tugas masing-masing serta menekankan agar semua pihak berkoordinasi dan selalu membangun sinergitas antar SKPA selama masa Transisi Darurat serta membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar penanganan para korban bisa dilakukan secara cepat dan tepat.[]

KOMENTAR FACEBOOK