Opini Negatif Tentang Pilkada Dibangun Oleh Orang Cerdas

ACEHTREND.CO,Bireuen- Sampai saat ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen terus berusaha mengenjot tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada. Namun tantangan terbesarnya adalah, banyaknya orang cerdas yang cenderung membangun citra negatif terhadap pemilu.

Hal ini disampaikan oleh Nurdin Aziz, SE, Komisioner KIP Bireuen, Kamis (29/12/2016) pada acara duek pikee Pilkada Aceh yang diselenggarakan oleh The Aceh Institute dan LSM BIMA di aula hotel Djarwal.

Pada kesempatan itu Nurdin menyebutkan, opini miring yang dibangun oleh orang cerdas cenderung termakan oleh masyarakat awam. Dengan kepolosannya, mereka tidak pernah menggali motif dari penilaian negatif yang dibangun tersebut.

“Opini negatif itu misalnya: Untuk apa ikut memilih di pilkada, karena daya tetap seperti ini. Kalau manjat kelapa ya manjat kelapa. Takkan menjadi toke kelapa. Ini pandangan keliru. Namun telah dipercaya sebagai kebenaran, karena awalnya merupakan pendapat orang cerdas,” ujar Nurdin.

Dalam kegiatan itu Nurdin juga mengatakan, pihaknya terus berusaha menggenjot angka partisipasi pemilih. Salah satu bentuk nyata yaitu mengupayakan DPT yang berkualitas. “Keakuratan DPT mencapai 90%. Pilkada kali ini agak berbeda. Orang luar kabupaten tidak kita masukkan, walau berdomisili di sini. Hanya yang ber KTP Bireuen yang masuk DPT,” ujar Nurdin.

Pengawas TPS
Untuk mewujudkan pengawasan pilkada yang lebih berbobot, selain adanya adanya Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), pada hari H juga akan ditempatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS).

Hal ini disampaikan oleh Desi Safnita, Komisioner Panwaslih Bireuen. “Harapannya dengan adanya P-TPS tingkat pengawasannya lebih lekat,” ujar Desi yang juga berprofesi sebagai wartawan.

Dalam kesempatan itu Desi mengatakan, sejauh ini aspek penyelenggara menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Baik dari sisi profesionalitas maupun integritas. “Ini penting untuk dilihat, karena penyelenggara merupakan ujung tombak sukses atau tidaknya pilkada. Untuk itu, pengawasan terhadap penyelenggara menjadi dangat penting,” terang Desi.

Desi juga menyebutkan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan tentang pelanggaran. Namun banyak yang tidak bisa diproses karena tidak adanya saksi.”Laporan pelanggaran masuk, tapi saat hendak kami tindak lanjuti, eh tidak ada yang mau jadi saksi,” kata Desi.

KOMENTAR FACEBOOK