Peka Pilkada

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peka berarti “cepat tanggap dan sigap dalam merespon sesuatu.” Kata peka ini sering kita temukan dalam diskursus di lingkungan persahabatan sehari-hari.

Namun dalam tulisan ini, saya akan meletakkan kata peka dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017, yang lalu bisa kita maknai dengan keikutsertaan dan partisipasi aktif setiap warga negara dalam setiap proses-proses pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) selaku penyelenggara pemilu.

Seperti yang kita ketahui, pemilu merupakan indikator bahwa sebuah negara menganut sistem demokrasi, dimana rakyat adalah pemilik kedaulatan negara yang diwujudkan melalui perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena alasan ini maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana masyarakat kita sadar (aware) tentang arti suara mereka bagi pemilu dan bagi perubahan iklim politik kebangsaan.

Tulisan ini secara khusus ingin melihat potret partisipasi politik warga Aceh dan alasan-alasan khusus dari partisipasi tersebut. KIP pernah merilis data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu presiden (Pilpres) 2014 yang yang lalu berjumlah 3.357.159 jiwa. Tingginya angka pemilih ini menjadi satu kebanggaan bagi kita karena ini menunjukan pendidikan politik dan budaya politik rakyat Aceh sudah maju. Namun sangat disayangkan tidak semua para pemilih mengunakan hak suaranya.

Statistik mencatat bahwa dari total DPT diatas, untuk kasus Pemilihan Presiden (PilPres) di Aceh terdapat sebanyak 1.089.290 suara untuk Prabowo (32.6%), dan 913.309 suara untuk Jokowi (27.2%), 58.481 suara yang rusak (1.7%), dan 296.075 suara yang tidak digunakan (38.8%).Ada dua hal yang perlu kita catat dan sikapi dari angka-angka di atas, pertama, angka suara yang rusak, dan kedua, angka suara yang tidak digunakan. Bila kita gabungkan keduanya maka kita akan mendapati angka 40.5% angka non-partisipasi. Angka ini merupakan sebuah nominal yang fantasis.

Dari angka – angka diatas maka wajar bila pengamat politik menyimpulkan bahwa sejatinya pemenang pilpres di Aceh adalah Golongan Putih atau Golput, baik Golput administratif atau kasus suara rusak, maupun Golput politis pada kasus suara yang tidak digunakan ( sumber: www.atjehpost.com).

Apa yang bisa kita intervensi dalam dua setting tersebut? Untuk konteks suara yang rusak, maka KIP perlu memperbanyak melakukan simulasi – simulasi bagaimana menggunakan hak suara secara tepat agar suara yang diberikan bernilai penuh dan tidak sia-sia. Banyak warga yang belum faham bagaimana mencoblos. Hal ini juga membuka ruang manipulasi, dimana warga yang tidak tahu cara mencoblos rentan untuk diarahkan agar memilih calon tertentu oleh pemandu-pemandu yang tidak netral.

Untuk konteks suara yang tidak digunakan, maka KIP perlu melakukan sosialisasi secara maksimal tentang arti memilih bagi perubahan kondisi sosial dan politik di sekitar kita, dan tentang fakta satu suara – satu perubahan. Memastikan segala prasyarat untuk bisa memilih, mereduksi segala hal yang bisa mempersulit proses pemberian suara, seperti tentang penggunaan KTP-Elektronik. Termasuk juga memastikan bahwa setiap elemen masyarakat mendapat ruang untuk berpartisipasi. Selama ini, misalnya, ada kesan bahwa orang-orang cacat (penyandang disabilitas) tidak memiliki hak kewarganegaraan. Segala keterbatasan mereka untuk bisa memilih tidak diantisipasi.

Suara Tanpa Logika

Terkait dengan Golput, sosialisasi juga perlu dilakukan untuk memberikan alasan yang kuat untuk ikut memilih. Hal ini terungkap dari hasil wawancara saya dengan masyarakat di Tungkop, Aceh Besar, misalnya. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka akan Golput karena partisipasinya dalam pemilu hanya membuang-buang waktu saja, sementara mereka tidak merasakan perubahan apapun setelah proses pemilu usai.

Ada juga sebagian diantara mereka yang bersikap pragmatis yaitu akan memilih siapa saja yang banyak memberikan uang (money politic) atau bahan sembako lainnya. Menurut mereka hanya dalam masa kampanye mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kandidat, sebab setelah para kandidat terpilih maka hubungan komunikasi antara pejabat pemerintahan dengan rakyat akan terputus.

Mencerna fenomena ini, bisa kita simpulkan betapa pemahaman masyarakat tentang pemilu, di beberapa daerah, masih minim. Masyarakat tanpa pemahaman yang utuh akan rentan menjadi target serangan fajar oleh para kandidat. Lebih jauh, pilkada yang tidak berkualitas, akan menyeret Aceh untuk masuk ke dalam lingkaran setan kemiskinan. Adalah fakta, saat ini kondisi Aceh dengan dana otonomi khusus yang surplus saja, masih belum menjamin kemakmuran rakyatnya. Salah satunya karena pemimpin yang terpilih –baik di eksekutif maupun legislatif—adalah sosok-sosok yang kurang kredibel.

Masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi dan pembelajaran tentang arti pentingnya pemilu. Dalam hal ini peran strategis KIP, dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sangat dibutuhkan.

Bahkan lebih jauh, rakyat juga perlu diajarkan bagaimana cara mengawal suara agar mereka bisa memilih secara merdeka, tanpa intimidasi dan sesuai hati nurani. Ajarkan agar rakyat berani berkata “Aku Memilih dengan Hati”.