Netralitas Media Dalam Pilkada

Media massa merupakan alat komunikasi dan penyampai informasi kepada masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Seluruh peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun bisa kita ketahui dari belahan dunia yang lain dibantu oleh keberadaan media massa.

Di era globalisasi media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratis atau tidaknya sebuah negara. Demikian juga Pilkada 2017, keterlibatan media sangatlah besar, karena perannya sebagai penyiar informasi dan isu-isu politik. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya dunia maya, penyebaran informasinya juga tambah meluas dan efektif.

Namun, keterlibatan media ini terkadang menjadi agak menyimpang karena penggunaan media yang ekploitatif untuk kepentingan tertentu. Netralitas media hilang karena dipolitisisasi utnuk kepentingan tertentu. Hal ini terlihat sangat jelas menjelang agenda Pilkada 2017. Banyak media yang ikut menyebarkan berita politik dan kampanye. Proses kampanye di media terkadang tidak hanya hal-hal yang bersifat advetorial, tetapi seringkali juga bahasa-bahasa yang merendahkan calon tertentu.

Netralitas

Kata netral dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti keadaan tidak memihak, bebas dari pengaruh. Media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya hingga masyarakat tidak tertipu terhadap fakta yang terjadi sebenarnya di sekitarnya. Tugas media haruslah sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi. Fungsi ini memaksa media untuk tidak memelintir berita guna kepentingan tersendiri.

Jika melihat pada kampanye pilkada di Aceh, ketidaknetralan media acap terjadi melalui pemberitaan yang berupa propaganda akan keunggulan kandidat tertentu. Modus lainnya dengan penajaman pada angle tertentu dalam melihat peristiwa, tentunya yang menguntungkan calon yang mereka afiliasikan. Pada kasus Pilkada 2012 misalnya, pasangan (paslon) yang maju berjumlah lima pasang, namun yang menjadi pusat perhatian masyarakat Aceh bagaimana duel antara warna merah (PA) dan oranye (PNA).

Saifuddin Bantasyam dalam Diskusi Publik Aceh Institute (11/16) menegaskan bahwa hampir di belakang semua media online ada para kandidat atau politisi berdiri di belakangnya. Fenomena perkubuan yang sering muncul di media adalah perang wacana antara kubu oranye (PNA) dan kubu merah (PA). Jika kita melihat realitanya, subjek yang membentuk opini bukan hanya kelompok itu saja, namun ada kelompok-kelompok lainnya.

Menjelang Pilkada 2017 Aceh, oleh KIP Aceh telah mengeluarkan aturan mengenai iklan kampanye di media massa baik cetak, televisi, online maupun radio baru dimulai pada 29 Januari sampai 11 Feberuari 2017. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi telah membuat peta persaingan kampanye beralih ke dunia maya. Kebebasan dunia maya membuka peluang praktik black campaign semakin marak.

Survey media mengenai kandidat mana yang akan memenangi pilkada Aceh juga tak lepas dari intervensi mengenai perbedaan hasil melalui presentase media yang satu dengan media lainnya. Maka tidak heran bila terdapat perbedaan yang cukup kentara mengenai posisi kandidat.

Kemunculan media massa baru menjelang pilkada merupakan hal menarik lainnya dimana mereka menggunakan modus aji mumpung melalui pemasangan iklan pilkada yang meningkat atau bahkan menjadi corong kandidat atau situs hitam untuk menyerang para calon lain.

Berdasarkan riset Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) sejak awal 2016 telah muncul 65 situs media baru yang diduga hanya untuk kepentingan politik partisan di pilkada. Direktur IdeAS Munzami Hs menyatakan, media baru ini tidak semua media hadir berbentuk PT. bahkan ada yang tidak menampilkan nama redaksinya serta ditenggarai cenderung melakukan provokasi dan mengarah pada berita adu domba. Hal tersebut dianggap bisa mengganggu suhu politik Pilkada Aceh.

Shoemaker & Reese dalam Teori Hirarki Pengaruh Media (1996) menyatakan bahwa relasi media dengan kelembagaan tertentu dapat mengubah konten suatu media, termasuk berita politik. Maka oleh karena itu, kita mengenal media sebagai aktor politik, dimana mereka memainkan peran-peran politis berdasarkan negosiasi-negosiasi kultural dan ekonomis. Teori ini juga menjelaskan bentuk organisasi media yang ternyata sangat berpengaruh pada jalannya media dengan melihat siapa pimpinan media tersebut.

Faktor keterkaitannya pemilik media yang merupakan orang politik atau dekat dengan kandidat tertentu juga ditengarai kenapa ketidaknetralan media itu sering kita jumpai.

Epilog

Era demokrasi yang berjalan di Indonesia telah memberikan setiap individu kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya. Namun media telah salah kaprah dalam mendefenisikan kebebasan hingga menjadi kebablasan dan menyalahi kode etiknya sebagai agen yang independen, akurat, dan berimbang dalam menyampaikan berita.

Ilmuwan komunikasi lainnya, McQuail (1987) menegaskan semestinya media massa tidak mengeksklusifkan diri terhadap golongan tertentu. Media sebagai agen sosialisasi informasi bagi masyarakat dituntut untuk mengedepankan profesionalisme dan idealisme, karena tanpa itu media akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Dewan pers selaku pemangku kepentingan media massa di Indonesia perlu mengefektifkan poin kode etik yang menekankan pada pemberitaan yang jujur dan tanpa memihak. Aturan yang telah dibuat diharapkan lebih maksimal dan pengenaan hukuman bagi pelanggar tidak tebang pilih. Dari sisi pemerintah, mungkin perlu adanya penambahan regulasi yang membuat media lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Terakhir, publik juga harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang melek media (media literacy) sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan partisipasi bermedia secara sehat dan kritis guna mendorong terciptanya good local government dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk pada pelaksanaan pilkada 2017 di Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK