Hari-Hari Setelah Masyumi Kalah

ACEHTREND.CO,Jakarta- Dilansir oleh Liputan 6. Com pada 12 Januari 2017, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan tidak melakukan penghinaan dan penodaan terhadap Pancasila. Menurut dia, laporan Sukmawati Soekarnoputri terhadap dirinya ke Polda Jawa Barat adalah mempersoalkan tesisnya yang membahas mengenai Pancasila.

Rizieq mengaku, tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Syari’at Islam di Indonesia”, berisi kritikan terhadap usulan dari Sukarno. Namun dia membantah apabila disebut telah menghina Pancasila sebagai dasar negara.

“Di salah satu babnya berjudul ‘Sejarah Pancasila’. Di situ saya melakukan kritik kepada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Saya memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada tanggal 22 Juni 1945. Tapi tidak kita mungkiri bahwa pada tanggal 1 juni 1945, Sukarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara‎‎,” kata dia di Markas Polda Jawa Barat, Kamis (12/1/2017).

“Tapi ada hal yang perlu diingat bahwa redaksi di dalam Pancasila yang disusun dan diajukan Bung Karno, sila ketuhanan itu ada di sila terakhir, sila kelima. Dan ini ditolak oleh ulama yang ikut serta dalam sidang BPUPKI. Di sana ada KH Wahid Hasyim Ashari pimpinan NU, ada KH Abdul Kohar Mudzakir pimpinan Muhammadiyah, KH Agus Salim pimpinan Syarikat Islam,” sambung dia.

Usulan Bung Karno, ujar Rizieq, kemudian diterima ‎setelah Sila Ketuhanan menjadi yang pertama. Dia pun tak menyetujui apabila tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai kelahiran Pancasila karena hal tersebut masih berupa usulan dan belum disepakati.

“Saya tidak pernah menghina Bung Karno dan merendahkan Bung Karno, bahkan saya termasuk pengagum Bung Karno. Tapi seorang pengagum bukan berarti enggak boleh mengkritik yang dikaguminya. Yang saya kritik pun bukan Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara, tapi usulan Bung Karno ketika pidatonya pada 1 Juni 1945. Dan yang indahnya Bung Karno menerima kritik tersebut, dan menerima usulan para ulama‎,” tutur dia.

Ditangkapnya Habib Rizieq karena terkait perbedaan cara melihat keindonesiaan dan Islam dalam NKRI, bukanlah peristiwa pertama dalam sejarah negara ini.

Dikutip dari jurnal Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat).

Sementara NU –yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno- bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno.

Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.

Muhammad Natsir sebagai tokoh sentral di Masyumi, merupakan orang yang paling getol memperjuangkan bahwa Islam dan Indonesia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini justru berbanding terbalik dengan Sukarno yang menginginkan adanya pemisahan antara agama (Islam) dan negara. Walau pembubaran Masyumi disangkut pautkan dengan perlawanan PRRI, namun tidak sedikit yang menduga, bila bumi hangus terhadap Masyumi karena dalam angfaran dasar partai tersebut jelas menyebutkan bahwa penerapan syariat Islam merupakan salah satu tujuan utama partai.

Pasca tidak lagi eksisnya Masyumi dalam kancah perpolitikan tanah air, isu keislaman pun kian meredup. Bilapun ada gerakan-gerakan mengembalikan Islam sebagai ruh berbangsa, dengan mudah dipatahkan atas nama stabilitas negara. Maka, orde baru merupakan masa tersuram untuk memperjuangkan Islam sebagai fondasi berbangsa. []

KOMENTAR FACEBOOK