ACEHTREND.CO, Lhokseumawe – Membahas Pilkada, berarti berbicara masalah pertarungan antara para kandidat, timses dan mesin politik.Oleh sebab itu kemungkinan adanya konflik akibat perbedaan politik ini tidak bisa di hindari. Namun dengan adanya perbedaan ini diharapkan jangan sampai mengarah pada kekerasan.
Hal tersebut dikatakan oleh Dr.Amrizal J Prang,SH.LLM dosen Fakultas Hukum UNIMAL, Lhokseumawe saat menjadi narasumber Duek Pikee Pilkada Aceh 2017 yang selenggarakan oleh Aceh Institute (AI) bersama mitra lokal LPLHa Aceh Utara yang berlangsung pada Selasa, (17/01/2017) di ruang seminar Harun Square hotel, Lhokseumawe.
Menurut Amrizal apabila kekerasan tetap terjadi maka sistem hukum yang ada dalam Pilkada tetap harus berjalan.
” Saya ingin mengatakan bahwa aturan pilkada yang sudah ada harus benar – benar dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada dan juga oleh para kandidat, kalaupun ada konflik yang tidak bisa dihindari maka di perlukan peran penegak hukum, dimana mereka harus bertindak tegas terhadap yang melanggar aturan ini,” ujar Amrizal kepada aceHTrend.
Acara yang di pandu oleh Yusuf Ismail Pasee dan dikemas dalam bentuk pertemuan dengan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pilkada Aceh Utara tersebut menghadirkan sejumlah pihak antara lain KIP Aceh Utara, Panwaslih Aceh Utara, kandidat Cabup/Cawabup, LSM, Media massa dan tokoh mahasiswa.
Sementara itu Direktur eksekutif The Aceh Institute DR. Fajran Zain, MA melalui Manager riset dan survey Aceh Institute, Rizkika Lhena Darwin dalam sambutannya mengatakan. ” Pemimpin yang terpilih lewat proses yang demokratis, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang diakui akuntabilitasnya oleh rakyat, maka dari itu AI berharap semua orang dapat belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya baik terkait konflik maupun penyelesaiannya, Aceh Institute sangat mengapresiasi kehadiran bapak dan ibu semua pada acara ini, ” ujar Rizkika Lhena Darwin.
Lebih lanjut menurut Rizkika Pertemuan yang mempertemukan para Stakeholder yang ada di Aceh Utara ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi semua orang untuk mencari solusi penyelesaian konflik selama pilkada berlangsung.Rizkika juga menambahkan bahwa acara ini merupakan bagian dari Voters Education & Stakeholder Outreach dan akan berlangsung di 14 kabupaten/kota sampai tanggal 28 Februari 2017 nanti.[]
