ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Staff Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, DR. M. Jafar, SH M. Hum, menyebutkan, pernyataan Safaruddin, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), terkait pengukuhan pejabat di lingkup Pemerintah Aceh yang disebutkan melanggar Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 Pasal 100 tidak benar dan tidak mendasar.
Apa yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Soedarmo, sudah sesuai ketentuan dan telah melewati tahapan yang tepat. Di mana, Soedarmo mengangkat para pejabat dengan mengacu pada UU Nomor 73 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah yang efesien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di ndonesia.
“Tidak ada problem dari pelantikan itu,” ujar M. Jafar, Jumat (27/01/2017) menjawab pernyataan YARA yang dimuat Acehtrend.co pada Kamis (26/01/2017) kemarin.
Baca: Kukuhkan Pejabat Baru, Soedarmo Langgar UUPA
BACAAN LAINNYA
M. Jafar menjelaskan, pasal 100 UUPA yang diklaim YARA dilanggar oleh Plt. Gubernur mempunyai makna, bahwa untuk membentuk perangkat Aceh, harus lewat payung hukum berupa Qanun Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh.
Payung hukum tersebut adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagai tindak lanjut dari Nomor PP 18 tahun 2016. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh menyusun dan menata kembali SOTK yang baru.
Dalam susunan SOTK yang baru, lembaga keistimewaan Aceh tetap dipertahankan. Di mana, lembaga seperti Baitul Mal, Majelis Perusyawaratan Ulama, Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, Mejelis Pendidikan Daerah masih menjadi institusi seperti yang tertuang dalam UUPA. Begitu pula halnya dengan lembaga kekehususan Aceh seperti Badan Reintegrasi Aceh teteap dialokasikan berdasarkanQanun tersebut.
“Perubahan SOTK tetap tidak menghilangkan kekhususan Aceh. Perubahan nomenklatur, perubahan nama, penggabungan dan pemecahan dinas adalah untuk kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga dan kementerian pusat. Jadi apa yang dilakukan gubernur sudah tepat. Safaruddin dan YARA memberikan pernyataan yang tidak tepat dan tidak perlu,” kata M. Jafar.
M. Jafar menyebutkan, tidak ada kepentingan pribadi dalam pengukuhan yang dilakukan Plt. Gubernur itu. “Apa yang diakukan Bapak Soedarmo adalah hasil keputusan bersama Pemerintahan Aceh untuk kepentingan rakyat Aceh dan dikonsultasikan dengan Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara agar sesuai dan sinergi dengan ketentuan dan kebijakan nasional,” ujar M. Jafar. []
