Cara Ruslan Curangi Aturan Pilkada

Assalamulaikum Wr.Wb

Beberapa hari jelang berakhirnya masa kampanye, tersiar selentingan kabar bahwa beberapa kepala dinas dalam lingkungan Pemkab Bireuen menghadap ke Meuligoe–komplek kediaman pribadi Ruslan M. Daud– dalam rangka menyiapkan kampanye terselubung. Hasilnya, mereka di bawah arahan Ruslan, segera merancang kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Bireuen pada Senin (13/2/2017).

Terkait dengan nama-nama kepala dinas dan sejumlah PNS yang terlibat dalam perancangan kegiatan tersebut, sudah kami kantongi. Juga siapa saja yang mengonsep surat resmi yang isinya mengundang seluruh perangkat gampong di Bireuen untuk hadir ke kantor bupati. Kegiatan itu dibalut dengan Rapat Kerja Pengalokasian Dana Gampong Tahun 2017.

Dalam surat ini hendak saya sampaikan dua hal. Pertama, dilihat dari sistem administrasi, surat undangan sudah disiapkan jauh hari sebelum petahana kembali aktif sebagai Bupati Bireuen. Artinya ada kerjasama yang melanggar aturan antara ASN terkait dengan petahana. Dalam hal ini, Kepala BPM Bireuen, Bob Miswar adalah salah satu pelaku intelektual. Ia dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, telah dipergunakan untuk kepentingan praktis kandidat peserta pilkada.

Kemudian, surat tersebut –dilihat dari sisi ilmu administrasi– harusnya ditandatangani oleh Plt, namun surat itu ditandatangani oleh petahana. Tentu ini luar biasa. Sebuah surat dinas segera bisa diteken begitu ia aktif berdinas. Kapan rapat persiapannya? Aneh kan?

Surat ini juga diterbitkan pada Minggu (12/2/2017). Kita harus bertanya, apakah Bireuen dalam kondisi darurat? Kenapa surat dinas bisa diterbitkan dan diedarkan pada hari Minggu? Sekda Bireuen–sosok yang dikenal tak patuh pada aturan– adalah orang yang harus bertanggung jawab.

Kedua, pengumpulan seluruh perangkat gampong merupakan bentuk kerja pemenangan dari petahana yang sistematis. Mengapa? Karena selama ini Ruslan bukanlah Bupati yang ramah dengan petinggi di level gampong dan ia tidak cukup akrab dengan rakyatnya. Ia juga bukan sosok yang transparan. Kok tiba-tiba ingin melibatkan seluruh struktur gampong dalam pembahasan dana gampong? Padalah sebelumnya, hanya segelintir aparatur gampong yang dilibatkan.

Saya berharap Panwaslih Bireuen, agar bertindak tegas terhadap persoalan ini. Saya haqqul yakin bahwa jegiatan tersebut–selain melawan aturan administrasi– juga akan digunakan untuk melakukan konsolidasi dukungan untuk petahana.

Panwaslih Bireuen jangan diam dan pura-pura tidak tahu. Cukuplah kasus-kasus lain dipetieskan termasuk kasus di Pandrah. Jangan lagi bermain-main. Anda berada di sana sebagai wasit dan hakim, bukan sebagai timses Ruslan.

Demikian untuk diketahui.

Salam
Iskandar
Warga Bireuen