Oleh Muhammad Irfan Alfarisi,ST*
Aceh hanya bisa dimajukan dan diselamatkan oleh orang-orang Aceh itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa sampai sekarang Aceh masih menjadi salah satu Provinsi yang tertinggal di Indonesia. Dalam data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2015, persentase kemiskinan di Aceh menempati rangking pertama di pulau Sumatera yaitu mencapai 18,05 %. Banyak hal yang menjadi faktor mengapa Aceh belum bisa sejahtera secara sosial dan sejahtera secara ekonomi. Salah satu faktor tersebut adalah belum meratanya pendistribusian energi listrik.
Dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) tahun 2016 yang dipublikasikan PLN, sistem kelistrikan di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sub-sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sekitar 72% dari sistem kelistrikan Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV sumbagut dan sisanya 28% dilayani oleh pembangkit PLTD isolated tersebar. Sehingga daerah yang dilayani dari sistem interkoneksi masih dalam kondisi rawan pemadaman karena jumlah kapasitas pembangkit yang masuk grid tidak mempunyai cadangan daya yang cukup. Kemudian kebijakan PLN terkait PLTU Nagan Raya ketika beroperasi penuh harus memenuhi permintaan beban di Sumatera Utara cukup merugikan Aceh. Jika keadaan ini berlanjut terus menerus maka bisa dipastikan permasalahan listrik di Aceh tidak akan pernah selesai.
Padahal potensi sumber energi primer yang tersedia di Aceh cukup besar, yaitu panas bumi 1.307 MWe, tenaga air 2.862 MW, dan cadangan batu bara mencapai 1,7 milyar ton. Belum lagi jika ditambah dengan pengoptimalan dari sumber energi baru terbarukan seperti energi surya, energi angin, biomassa limbah perkebunan dan sebagainya. Didukung pula bunyi salah satu poin MoU Helsinki yaitu Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. Seharusnya ini bisa menjadi langkah awal pemerintah Aceh untuk melakukan swasembada energi. Sehingga Aceh mampu berdikari pada salah satu sektor yaitu sektor energi. Karena dinamika sektor energi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.
Jika pemerintah Aceh ingin benar-benar berdikari pada sektor energi, maka biomassa bisa menjadi salah satu andalan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh, khususnya biomassa sawit dan biomassa jagung. Biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil dan dapat membantu mengurangi tingkat total emisi gas rumah kaca. Mengapa sawit dan jagung ? karena kedua hasil bumi ini memiliki jumlah produksi yang cukup besar. Bersumber dari data yang dipublikasikan BPS Aceh tahun 2015, jumlah total produksi sawit tahun 2014 mencapai 1.988.676 ton dan diikuti produksi jagung sebesar 202.319 ton. Dalam sebuah studi yang dilakukan dengan mengacu pada data tersebut, kapasitas daya maksimum yang mampu dibangkitkan masing-masing mencapai 30 MW dan 200 MW. Sehingga pembangkit listrik biomassa bisa menjadi suatu inovasi positif untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh yang terus meningkat tiap tahun dan juga drama krisis listrik di Aceh diharapkan akan segera tamat.
Selain bisa dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan pembangkit listrik, masalah pencemaran lingkungan akibat limbah sawit yang sering membuat masyarakat geram juga teratasi. Namun program swasembada energi tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Dibutuhkan sebuah konsep yang matang dengan target capaian dalam waktu tertentu dan disertai langkah-langkah kebijakan yang kompreherensif juga yang paling terpenting pemerintah Aceh berani menginvestasikan anggaran untuk program ini. Berdasarkan studi yang dilakukan, rincian biaya sosial pembangkit biomassa dengan asumsi pembangunan kapasitas awal masing-masing 10 MW dibutuhkan anggaran kira-kira 50 Milyar untuk tiap-tiap pembangkit. Biaya sosial merupakan biaya yang mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan dapat diperhitungkan sedetil mungkin.
Melihat kondisi Aceh sekarang, sangat cocok dianalogikan dengan sebuah kalimat indah dari Kahlil Gibran－“pakaian memang mampu menampilkan keindahan, tetapi tidak mampu menutupi keburukan” ini artinya segala pembangunan infrastruktur kota dan fasilitas umum yang sedang gencar-gencarnya dibangun pemerintah Aceh sekarang belum bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Justru malah menambah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Seharusnya dengan melimpahnya ketersediaan sumber energi primer ini bisa membangkitkan roda perekonomian rakyat di semua aspek dan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Apalagi Aceh dibekali sebuah “azimat” yang bernama MoU Helsinki. Lagi pula berbagai kebijakan pemerintah pusat pun belum bisa menjamin Aceh akan mampu berdaulat di bidang energi apalagi sejahtera secara ekonomi dan sosial. Maka sudah saatnya Aceh berani berdikari pada sektor energi.
