ACEHTREND,CO, Jakarta – Sampai saat ini, Aceh menjadi daerah yang paling banyak mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 9 daerah dan provinsi. Selanjutnya, disusul Papua, enam daerah dan Sulawesi Tenggara, 4 daerah.
Peneliti dari Kode Inisiatif Adam Mulya, sebagaimana dilansir kompas mengatakan sesuai dengan UU Pilkada dan Peraturan MK No. 1/2017 tentang Pedoman Beracara dalam PHP pengajuan gugatan harus memenuhi ambang batas selisih suara yaitu mulai 0,5 persen hingga 2 persen sesuai dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.
Mahkamah Konstitusi menegaskan ambang batas selsih perolehan suara akan tetap menjadi penentu dalam menentukan apakah sengketa PHP yang diajukan akan dihentikan atau dilanjutkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan PHP yang sudah dikeluarkan MK pada pilkada 2015.
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, rendahnya permohonan sengketa PHP kada 2017 dibanding 2015, kerena putusan PHP kada pada 2015 sudah menjadi semacam rekayasa sosial yang mengatur pola perilaku kontestan dalam pilkada. Sepanjang tidak memenuhi pasal 158 UU No. 10/2016 tentang Pilkada mereka merasa tidak perlu lagi ke MK.
“Ya percuma saja ke MK, sebab tidak memeuhi syarat persentase yang ditetapkan undang-undang, yaitu 0,5 – 2 persen,” kata Erlanda Juliansyah Putra, Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Jumat (3/3) yang memprediksi hanya satu daerah yang kemungkinan lolos, yaitu Gayo Lues.
Berdasarkan data KPU hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan sengketa PHPU, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Mombana (Sulawesi Tenggara), Takalar (Sulawesi Selatan), Gayo Lues (Aceh), Kota Salatiga (Jawa Tengah), dan Kota Yogyakarta (DIY). []
