Nasir Zalba: Soal Copot Jabatan Soal Ubeut, Hana Jabatan Ta Meukat Campli

Nasir Zalba saat mendampingi Gubernur Zaini Abdullah, April 2015

ACEHTREND.CO, Jakarta – Nasir Zalba adalah satu dari sekian pejabat yang dicopot oleh Gubernur Aceh, pada Jumat (10/3). Tapi, karena ia beserta sejumlah pejabat lain memandang pencopotan dilakukan diluar kelaziman maka dipandang perlu untuk meluruskan, dan ini disebut bukan tindakan “makar” atau pembangkangan terhadap kebijakan Gubernur Aceh.

Nasir, Kepala Kesbangpol Aceh menyebut tidak ada soal jika dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kesbangpol. “Nyan urusan ubeut, ta meukat campli nyo hana le jabatan,” kata Nasir kepada aceHTrend, Rabu (15/3) di Jakarta.

Hanya saja karena pencopotan tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan UU ASN dan UU Pilkada maka kebijakan Gubernur Aceh perlu diluruskan oleh KASN dan Kemendagri. “Itu yang sudah kami lakukan,” sebutnya.

Ia mengingatkan, alasan Zaini Abdullah mencopot sejumlah pejabat SKPA sebagai bagian dari penegakan UUPA tidak sepenuhnya konsisten. Nasir mengingatkan bagaimana dahulu Zaini Abdullah menentang pencalonan Irwandi Yusuf melalui jalur independen.

“Sekarang justru Doto Zaini yang menggunakan jalur independen dalam pencalonannya di Pilkada 2017. Apa ini konsistensi memperjuangkan UUPA?” tanyanya.

Nasir Zalba menegaskan apa yang dilakukannya bersama sejumlah pejabat lain yang dicopot tidak dalam posisi ingin kembali lagi kepada jabatan, atau karena haus jabatan, apalagi sebagai upaya pembangkangan.

“Bukan itu poinnya, tapi ini soal kebijakan yang dilanggar. Kalau sudah begini, siapa yang pantas disebut sebagai pembangkang terhadap UU negara?” tanya Nasir Zalba lagi.

Nasir mengingatkan Gubernur Aceh kepada masukan yang diberikan oleh orang-orang yang kini dekat dengannya. “Harusnya Doto Zaini masih ingat siapa yang paling rajin mempersoalkan pasal-pasal yang ada di UUPA, siapa yang menggugat Umi sebagai WNA, siapa yang dahulu suka menggelar aksi demo kepada Abu Doto, “ ingat Nasir Zalba lagi.

“Jika sekarang ini mereka yang dijadikan rujukan dalam mengeluarkan kebijakan mungkin menjadi tanda akhir yang kita tidak tahu. Semoga kebaikan kembali sehingga masa transisi kepemimpinan di Aceh dapat berlangsung dengan baik tanpa meninggalkan persoalan yang dapat menjadi beban bagi pemimpin terpilih hasil Pilkada 2017,” tutupnya. []

KOMENTAR FACEBOOK