Pencari Keadilan

Dari 50 permohonan sengketa pilkada, Aceh menjadi daerah yang paling banyak mengutus para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Dari 20 paslon ada 9 paslon yang menyampaikan permohonan sengketa pilkada di tingkat kabupaten/kota plus 1 permohonan sengketa pilkada gubernur. Jadi, ada 10 permohonan sengketa pilkada.

Hari ini, Kami (16/3) semua paslon bersama pengacara masing-masing memulai sidang pendahuluan di dua panel. Ada yang mengikuti di jam pagi, dan ada pula yang mengikuti di jam siang. Semua berharap, hakim panel MK menerima permohonan mereka dan lolos dari keputusan dismissal.

Meski begitu, kita yakin sekali jika semua para pencari keadilan itu mengetahui bahwa permohonan sengketa pilkada akan terkena aturan yang ketat, tiga yang utama itu soal tenggang waktu permohonan disampaikan, selisih perolehan suara, dan status legal standing.

Bahkan, bagi yang rajin membaca aturan, lalu membuka website MK yang mencatat waktu permohonan dan lalu membandingkan dengan jadwal KIP menetapkan hasil perolehan suara, dan melihat persentase perolehan suara, sudah bisa diprediksi mana yang lolos dari keputusan dismissal dan mana yang gugur.

Sebagaimana yang sudah banyak disampaikan oleh pemerhati, dari 10 permohonan sengketa pilkada hanya permohonan dari Gayo Lues yang kemungkinan akan lolos untuk dilanjutkan persidangannya. Ini dikarenakan waktu permohonannya yang belum melewati 3 x 24 jam kerja, dan juga persentase selisih suara yang memenuhi ukuran selisih yang sudah ditetapkan. Tinggal lagi diuji apakah memenuhi legal standingnya.

Apapun itu, mengutip pernyataan Saifuddin Bantasyam yang mengapresiasi langkah-langkah hukum dalam mencari keadilan, maka para pencari keadilan pemilu melalui jalur dan mekanisme yang benar adalah para kesatria, yang sudah sepatutnya di apresiasi, dan dimuliakan keberadaannya.

Apalagi dalam konteks Aceh, yang memang sangat dibutuhkan lompatan kesadaran dan aksi untuk meninggalkan segenap cara-cara nonhukum dalam mensikapi kekalahan, menduga kecurangan, bahkan hingga mensikapi adanya penzaliman secara terstruktur, sistematis dan massif.

Maka, segenap cara-cara argumentatif yang diletakkan di atas kerangka pandang hukum patut dihormati. Salah satu gagasan yang berkembang saat ini adalah terkait usulan agar sengketa pilkada diselesaikan melalui MA sesuai dengan petunjuk yang ada dalam UUPA. Terlepas dari argumentasi yang bisa sangat bertentangan, gagasan ini, minimal dapat memantik kesadaran yang lebih besar di Aceh untuk kembali mencintai produk yang sudah dihasilkan, yaitu UUPA.

Hanya saja, diharapkan untuk tidak ngotot apalagi harus melakukan aksi yang dipandang dapat membangun suasana sehingga dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam memutus perkara, apalagi jika suasana yang dibangun itu berupa aksi yang dapat melukai dan merugikan orang dan daerah secara fisik, materi dan jiwa.

Begitu pula, diharapkan argumentasi yang dimunculkan bukan argumen yang dapat merobek-robek persatuan, melecehkan pihak lain, memprovokasi keadaan, dan “membakar” kemurkaan. Sebab, pada ujungnya hukum akan memberi keputusan, dan keputusan itu bisa saja masih membekas rasa ketidakadilan.

Sikap utama kesatria bagi pencari keadilan adalah terus berjuang tanpa lelah, khususnya usaha memperbaiki tatanan politik, perbaikan aturan, mendorong perubahan hidup di rakyat hingga akar rumput serta mendampingi rakyat dalam bidang pendidikan politik. Sebab, jikapun aturan masih lemah, dengan kesadaran rakyat yang tinggi, kesalahan dapat diminimalkan. Hanya dengan begitu, calon yang kita klaim lebih baik, dapat diterima dan akhirnya dipilih sekalipun mereka dikepung ragam rayuan yang melanggar.

Inilah kesadaran yang utama bagi pencari keadilan, selebihnya adalah para pencari ketenaran di musim kegaduhan. Mereka yang mengganti senjata dengan kata yang menikam dan mematikan, dan esensinya tetap sama, pencari hidup dan tenar di atas “kematian” jiwa yang tenang. []

KOMENTAR FACEBOOK