Tali UUPA

SUARA berpegang teguh kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menggelegar di jagat publik. Suara itu khususnya didengungkan oleh kalangan politisi Partai Aceh.

Mereka ingin sengketa Pilkada diselesaikan melalui Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam UUPA. Bahkan ada yang siap mundur jika UUPA tidak diakui. Ketua DPRA juga menegaskan bahwa fungsi eksekutif dan legislatif dari Partai Aceh dianggap illegal jika Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah RI tidak merujuk kepada UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, melalui temu ramah dengan insan pers, Minggu (12/3) di Rumoh Aceh, juga menegaskan semangat UUPA, dan menyatakan dasar mutasi adalah pasal 119 UUPA.

Jauh sebelumnya, suara lantang untuk menjaga UUPA juga pernah disuarakan oleh Muzakir Manaf ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Abdullah Puteh terhadap Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA.

Lebih kebelakang lagi berbagai kalangan masyarakat sipil juga sempat “emosi” ketika Pasal 205 UUPA dilakukan judicial review ke MK. YARA bahkan juga sudah punya ancang-ancang untuk menggugat Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 209 ayat (1) dan 213 ayat (3).

Terkini, YARA mendukung mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh berlandaskan UUPA, dan bahkan menyurati Gubernur Aceh agar memecat PNS yang melawan UUPA.

Sekilas pandang, bolehlah itu semua kita sebut sebagai sikap berpegang teguh kepada “Tali UUPA.” Hanya saja, ada yang perlu direnungi bersama apakah kecintaan kepada UUPA itu sesuai dengan spirit utama yang berada di asbabun nuzul UUPA? Mari kita renungi sejenak.

Agar renungan dapat menyentak kesadaran mari kita bertanya pada diri sendiri: apa dasar paling hakiki yang melatari orang Aceh memberontak dan ada pula yang memperjuangkan kemerdekaan?

Jawaban paling mendasar adalah karena orang Aceh percaya pada standar hidup yang dimiliki Aceh. Kita percaya manakala Aceh memakai standar hidup yang disusun oleh orang Aceh sendiri berdasarkan pengalaman hidup yang dimiliki Aceh maka Aceh dapat menggapai kejayaannya, sebagaimana yang pernah diwujudkan oleh indatu moyang Aceh sendiri. Bahasa ektrimnya, kita percaya bahwa standar hidup Aceh jauh lebih hebat dari standar hidup Indonesia.

Hanya saja, arah politik perjuangan Aceh sudah berubah, dan melalui perundingan damai, GAM dan Pemerintah RI bersepakat mengakhiri masa konflik yang panjang, dan pada akhirnya bersepakat berdamai di atas landasan kesepahaman bernama MoU Helsinki, yang kemudian hadirlah UUPA. UUPA ini bisa dikatakan sebagai standar hidup Aceh saat ini.

Perlu dicatat juga bahwa kesediaan GAM berdamai dengan Pemerintah RI juga disebabkan karena iklim reformasi di Indoesia. Dengan semangat reformasi itu, Indonesia diyakini akan meninggalkan standar hidup yang sudah dibangun oleh rezim Orde Baru, salah satu rezim yang oleh Aceh dipandang menjadi penambah sebab Aceh memberontak, berjuang untuk lepas dari Indonesia.

Sebaliknya, kesediaan Pemerintah RI memilih jalan damai ketimbang menumpas apa yang mereka sebut sebagai pemberontak juga karena keyakinan bahwa yang diinginkan oleh Aceh pada hakikatnya adalah kesejahteraan, kemajuan, dan kejayaan. Merdeka atau damai, tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat dan kemajuan Aceh yang dicapai lewat tata kelola hidup yang demokratis dan berkeadilan.

Sekarang, mari kita jujur terhadap dua standar hidup berikut ini. Pertama, siapa lebih baik gubernur yang memiliki kuasa untuk memberhentikan pejabat kapan diperlukan, atau pemberhentian yang dilakukan haruslah dengan ukuran dan mekanisme yang jelas? Siapa lebih utama pengangkatan pejabat baru sesuai dengan kemauan gubernur atau pengangkatan yang dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang melibatkan publik?

Kedua, siapa yang lebih utama, penyelesaian sengketa pilkada yang diatur sedemikian rupa syarat berperkara atau penyelesaian sengketa yang bebas-bebas saja, alias semua pasangan calon bebas mendaftarkan sengketa pilkada apapun itu, baik hasil, pidana, pelanggaran administrasi ke lembaga peradilan tertentu atau manapun?

Sebelum menjawab mari kita ingat kembali pada kebiasaan yang kerap disampaikan oleh para calon pemimpin bahwa jika mereka terpilih akan menjalankan reformasi tata kelola pemerintahan dan akan menjadikan hukum yang adil dan pasti sebagai panglima.

Indonesia, untuk mewujudkan birokrasi yang sehat sudah meninggalkan UU No. 43/1999 yang dalam sejarahnya membuat PNS tidak berprestasi dan menjadikan birokrasi penuh ikatan KKN. Undang-undang ini kemudian diganti dan hadirlah UU No. 5/2014 yang dipandang bisa lebih menyehatkan PNS. Apakah kita Aceh ingin menggunakan standar birokrasi yang sudah ditinggalkan oleh Pemerintah RI dan bertahan dengan standar galak-galak Aceh?

Begitu juga dengan standar hukum. Pemerintah RI saat ini sedang menuju peralihan dalam penyelesaian sengketa Pilkada, dari MA ke MK, ke MA lagi, dan akhirnya disepakati akan dibentuk peradilan khusus. Perbaikan ini karena jika sengketa Pilkada dilakukan di MA maka yang kalah masih bisa melakukan kasasi, dan ini akan menjadi penambah fakta bahwa Pilkada berbiaya tinggi. Namun, jika tetap bertahan di MK maka tidak sesuai lagi mengingat Pilkada bukan lagi rezim pemilu. Dan, lagi berpekara di MK menjadi sangat matematis sementara yang kerap menjadi subtansi persoalan di setiap Pilkada lebih dari sekedar hitung selisih perolehan suara.

Apakah Aceh ingin tetap bertahan di standar pilkada yang sudah akan ditinggalkan oleh Indonesia dalam mewujudkan keadilan pemilu dan memberantas kejahatan pemilu? Cobalah periksa qanun Pilkada yang kita miliki, maka akan ditemui resolusi yang jitu karena terkait sengketa hasil disebutkan hanya dapat diajukan ke Lembaga Peradilan yang Berwenang. Jadi, apapun wujut lembaga peradilan itu, Aceh tidak lagi terjebak dalam perdebatan. Kerenkan awak DPRA dan Pemerintah Aceh.

Tapi, jika kini masih ada yang kembali bertahan pada ketentuan yang kontroversial dan malah sudah ditinggalkan oleh Indonesia, maka keyakinan Aceh bisa melahirkan standar hidup lebih baik dari standar hidup yang dimiliki Pemerintah RI ternyata hanya keyakinan semu alias keyakinan politik perlawanan semata. Dan ini sungguh bukan wujud berpegang teguh kepada “Tali UUPA” sementara NKRI sudah melakukan reformasi terhadap UUD 45.

Jadi, semestinya cara pandang berpegang teguh kepada “Tali UUPA” atau bahkan kepada UUD 45 adalah dengan kesediaan menjemput standar hidup yang jauh lebih baik lagi. Jika ada yang lebih baik, maka mengapa bertahan dengan yang sudah kurang baik? Jika ada yang bersikap seperti ini patut dipertanyakan, ini ajaran siapa?!

KOMENTAR FACEBOOK