Editorial: Mutasi Bukan Mutilasi

Mutasi di SKPA sudah berkembang jauh. Bahkan perang pendapat pun berlangsung hingga melibatkan berbagai pakar di bidangnya. Intinya tetap pada dua hal, legal dan illegal.

Disebut legal karena mutasi adalah hak penuh Gubernur Aceh, dan keputusan Gubernur sah serta tidak dapat dibatalkan, kecuali oleh lembaga peradilan.

Sebaliknya, disebut illegal karena hak mutasi oleh gubernur itu belum melalui persetujuan Mendagri. Maka, tidak ada cara lain, Mendagri melalui rekomendasi KASN wajib melakukan koreksi.

Guna mengakhiri polemik mutasi, penting kita menyelami posisi hati kedua pihak, Gubernur Aceh dan para pejabat yang diganti.

Kedua pihak pada esensinya bertemu pada kehendak rakyat untuk menjadi pelayan terbaik melalui kerja-kerja pembangunan yang dipimpin oleh gubernur yang dipilih rakyat, dan gubernur dalam berkerja dibantu oleh pejabat yang dipercayai melalui proses mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Artinya, kedua pihak sama-sama penerima amanah. Gubernur penerima amanah rakyat dan kepala SKPA juga penerima amanah gubernur, dan keduanya dipandu oleh mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Di atas peraturan perundang-undangan ada soal rasa di hati. Kita yakini saja, gubernur dan kepala SKPA yang diganti punya maksud baik, yaitu kejelasan. Gubernur ingin jelas tindakannya atas mutasi, dan pejabat SKPA yang diganti juga ingin jelas statusnya. Dan ini jawabannya ada di KASN lewat rekomendasinya.

Pejabat SKPA yang diganti tentu tidak ingin menggugat di lembaga peradilan sebab tujuan mereka bukanlah untuk merebut kembali jabatan. Kita yakin, mereka sadari bahwa jabatan adalah kepercayaan dari pimpinan dan itu adalah “bonus” atau reward dari pekerjaan mereka selama ini.

Hanya saja, mereka perlu kejelasan secara mekanisme agar catatan karir mereka sebagai PNS tidak berisi suatu peristiwa yang tercederai secara aturan dan mekanisme. Gubernur pada waktunya pasti akan berganti, sebab aturan membatasi dua kali. Tapi, PNS akan terus berkarir hingga mereka memasuki masa pensiun.

Kejelasan dari KASN dan Mendagri pada akhirnya memulihkan kembali rasa hormat kepada kedua pihak, dan yang paling utama adalah pulihnya rasa hormat dari publik dan negara. Ini tak ternilai harganya, sebab mutasi bukan dimaksudkan sebagai mutilasi. []

KOMENTAR FACEBOOK