ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Dr. Amrizal J. Prang, SH.,LLM, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh (Unimal) memandang Pasal 119 UUPA dan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada terkait mutasi bisa saling tidak memberi kepastian karena keduanya tidak mengatur tentang persyaratan dan prosedur mutasi.
Akibatnya, paska dilakukannya mutasi oleh Gubernur Aceh muncul ketidakpastian, legal atau ilegal. Polemik pun menyeruak hingga ke ruang publik, dan akhirnya memantik gesekan-gesekan yang berimplikasi secara sosial dan politik.
Dalam konteks Aceh, situasi ketidakpastian ini perlu diakhiri dengan cepat, dan pasti. Caranya ada dua: melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah sebelumnya menempuh Upaya Administrasi.
Jalur Gugatan
Jika penyelesaian melalui PTUN maka Gubernur Aceh menjadi pihak tergugat, dan menjadikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dalam lingkungan Pemerintah Aceh sebagai objek sengketa.
Sebagai catatan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini keputusan gubernur terkait mutasi.
Sebagai catatan, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA-Unimal) Aceh Utara Periode 2015-2018 mengingatkan salah satu asas hukum acara PTUN, yaitu asas praduga rechtmatig (praesumptio iustatae causa); artinya asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan pemerintah dianggap rechtmatig (tidak bertentangan dengan hukum) sampai ada pembatalan (pasal. 67 (1) UU PTUN). Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
Jalur Upaya Administrasi
Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
Hanya saja, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Hakim PTUN juga bisa mengeluarkan keputusan dismissal jika gugatan tidak memenuhi syarat.
Upaya Administrasi baik berupa keberatan maupun melalui banding administrasi sudah diatur sedemikian rupa di UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada Pasal 33 ayat (3) UU No. 30/2014 dijelaskan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat berwenang dapat dicabut baik oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau oleh atasan badan dan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
Pada Pasal 75 ayat (4) UU No. 30/2014 ditegaskan kewajiban badan dan atau pejabat pemerintahan untuk segera menyelesaikan Upaya Administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara.
Berikut bunyi lengkap Pasal 32 dan Pasal 33 UU ASN:
Pasal 32
(1) KASN berwenang:
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.
Pasal 33
(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Surat dari Dirjen Otda bertanggal 24 Maret 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh yang menegaskan Mendagri belum memberi izin tertulis terhadap permohonan mutasi oleh Gubernur Aceh dan meminta Gubernur Aceh meninjau kembali keputusannya terkait mutasi pada 10 Maret 2017 adalah penyelesaian Upaya Administrasi.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 3 dan Pasal 4 disebutkan tentang pendelegasian wewenang kepada Dirjen Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan pergantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
Amrizal berharap, apapun solusi yang dipilih haruslah bermuara pada berakhirnya ketidakpastian hukum sehingga roda pemerintahan dapat kembali bergerak untuk kerja-kerja pembangunan, meski itu hanya tinggal satu hari lagi. Pembangunan tidak boleh berhenti, sebab itulah tugas pemerintah. Dan, sebaik-baik kerja pemerintahan dalam mengelola kegiatan pembangunan adalah yang tidak berujung pada penyalahgunaan kewenangan. []
