ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Pasca pengaduan pada tanggal Senin 6 Februari 2017 dengan nomor aduan 31/VI-P/L- DKPP/2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan melaksanakan sidang ke 1 pada tanggal 31 Maret di Ruang Sidang DKPP di Jakarta Salah satu Pengadu sekaligus Sekretaris Tim Irwandi Nova Iqbal Farabi, S.H, dalam Siaran Persnya ke pada Media, Selasa (28/3) siang.
Pada tanggal 21 Maret 2017, Sekretariat Bersama Tim Irwandi Nova menrima surat panggilan sidang dari Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP) dengan nomor Panggilan Sidang Nomor 0531/DKPP/SJ/PP.00/III/2017 dengan agenda “Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan jawab Teradu.
Keputusan Panwaslih Aceh yang tidak melanjutkan laporan Tim Hukum Irwandi-Nova sampai saat ini, terkait penghinaan dan fitnah dari CAGUB Aceh Paslon 5. Tim Irwandi-Nova telah melaporkan Panwaslih Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan pengaduan yang disampaikan oleh Iqbal Farabi, S.H, Mohd. Jully Fuady, S.H. Syahminan Zakaria, SH.I.M.H, Asiah Uzia dan Hendri Rachmadani, S.H bernomor 31/VI-P/L-DKPP/2017 itu telah diterima DKPP pada Senin 6 Februari jam 14.44 WIB.
Pengaduan ini dilakukan sebagai bentuk upaya hukum, karena Panwaslih Aceh sudah bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu Paslon. Menurut Iqbal Farabi, salah satu Pengadu, alasan Panwaslih Aceh yang menyebutkan bahwa laporan Tim Irwandi Nova sudah daluarsa atau melewati masa lapor merupakan kekeliruan hukum dan pelanggaran etik. Iqbal Farabi menambahkan bahwa yang diadukan adalah pelanggaran etik karena ketidak profesional para Panwaslih, “Kami menunggu dan mengawal proses di DKPP dan kami akan ikuti sesuai ketentuan undang-undang”, ujar Mohd.Iqbal Farabi.
Tanggal 23 Januari 2017 Panwaslih Aceh Tidak Bersedia Terima Laporan
Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh CAGUB No 5 terjadi dalam kampanye di Lapangan Keuniree Sigli pada tanggal 17 Januari 2016 antara jam 15.00-17.00. H Muzakkir Manaf cagub No 5 dihadapan ribuan massa menyebutkan Irwandi Yusuf dengan kata-kata kotor dan menuduh telah menyalahgunakan dana eks kombatan dengan bahasa yang kasar.
Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilu pasal (28) yang menyebutkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sesuai penuturan Iqbal Farabi, salah seorang pelapor pada tangggal 23 Januari 2017 Tim Hukum Irwandi Novamendatangi kantor Panwaslih Aceh untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Namun pada saat itu tidak ada seorang-pun anggota Panwaslih Aceh di kantor. Salah sorang anggota Panwaslih yang dihubungi lewat telepon menyatakan tidak bisa kembali ke kantor serta tidak bisa menerima laporan hari itu, karena mereka sedang ada acara diluar. Dalam pembicaraan tersebut, anggota Panwaslih Aceh tersebut juga menyarankan agar untuk kembali besok harinya.
Mengingat esok hari atau tanggal 24 Januari 2017, sesuai Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
Berdasarkan pasal ini, masih dalam batas tenggat 7 (tujuh) hari masa pelaporan sesuai pernyataan Pelapor dalam Berita Acara Klarifikasi bahwa Pelapor mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut pada tanggal 18 Januari 2017, maka Tim Hukum Irwandi-Nova memutuskan kembali ke Panwaslih Aceh esok hari –nya dan laporan diterima Panwaslih. Setelah laporan diterima selanjutnya pihak Panwaslih Aceh melakukan pengambilan sumpah dan pemeriksaan Pelapor dan para Saksi. Semua hasil pemeriksaan itu tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi, termasuk pernyataan Pelapor yang mengetahui pelanggaran pada tanggal 18 Januari 2017.
Oleh karena itu keputusan Panwaslih Aceh yang tidak melanjutkan laporan itu semata-mata karena laporan sudah melewati batas waktu merupakan keputusan sangat berani dan sama sekali mengada-ada. “Tim Irwandi-Nova merasa di zalimi oleh Panwaslih Aceh yang telah bertindak tidak adil dan memaksakan pandangan hukum yang keliru sehingga memunculkan dugaan pelanggaran etik dan ketidakpastian hukum” ujar Iqbal Farabi. []
