DPR Aceh akhirnya meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menonaktifkan sementara dr Zaini Abdullah dari posisinya sebagai Gubernur Aceh. Sekiranya Mendagri merestui, siapa yang tega mendorong Doto Zaini menuju pemakzulan?
Sebagaimana diketahui, Gubernur Aceh masih saja yakin bahwa langkah mutasi terakhir legal. Terkini, Gubernur Aceh meminjam penegasan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Aceh harus berpegang teguh pada UUPA.
Hal itu diyakini Gubernur Aceh bahwa terkait mutasi juga harus mengacu UUPA. Sebelumnya, Gubernur juga sangat maksimal diyakinkan bahwa langkah mutasi sudah legal, dan jika ada yang tidak berkenan dipersilahkan untuk menggugat ke PTUN. Bahkan diyakinkan pula bahwa tidak ada pihak yang bisa membatalkan putusan Gubernur.
Padahal, pihak Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi plus mengikutsertakan Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat yang ditandatangani oleh Dirjen Otda sudah mengingatkan Gubernur bahwa permintaan persetujuan tertulis dari Mendagri terkait rencana mutasi belum mendapatkan persetujuan tertulis bersebab mutasi belum sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam UU ASN.
Dan, Mendagri melalui Dirjen Otda meminta Gubernur Aceh untuk memperbaiki putusan mutasi 10 Maret 2017. Hanya saja, sampai saat ini Gubernur Aceh masih belum melakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan ini menjadi bidikan yang berpotensi hadirnya pendapat DPRA bahwa Gubernur Aceh didakwa melanggar sumpah/janji dan kewajiban gubernur.
Sebelumnya, DPRA melalui suratnya nomor: 161/779 sudah meminta gubernur meninjau kembali, mencabut, dan membatalkan keputusannya terhadap pengangkatan 33 pejabat baru tersebut, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.
Kini, DPRA menilai sikap Gubernur Aceh yang juga belum patuh berpotensi terjadinya kegaduhan politik, kekacauan birokrasi, dan lemahnya pelayanan publik, serta rendahnya kewibawaan pemerintah di Aceh saat ini, dan bisa jadi akhirnya dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik.
Permintaan DPRA kepada Mendagri untuk menonaktifkan sementara itu masih lunak, dan lebih bernada peringatan. Sebab, jika ditelusuri lebih dalam, sangat mungkin Doto Zaini dimakzulkan dengan alasan melanggar sumpah/janji dan kewajiban gubernur.
Sebagaimana diketahui, Gubernur bersumpah/janji untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, dan berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Patut diingatkan bahwa salah satu tugas DPRA berdasarkan Pasal 23 UUPA adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Terkait pemberhentian, Pasal 48 ayat (1) huruf c UUPA ditegaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur bisa diberhentikan karena dinyatakan melanggar sumpah/janji gubernur, tidak melaksanakan kewajiban gubernur (Pasal 48 ayat (2) huruf d, dan e).
Dakwaan DPRA bahwa Gubernur telah melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur ditempuh melalui pendapat bersama yang disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3/4 anggota DPRA.
Lalu, DPRA meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Pendapat DPRA dalam waktu 30 hari, dan putusan MA bersifat final.
Apabila MA memutuskan benar pendapat DPRA, maka DPRA menggelar Rapat Paripurna DPRA yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota. Dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Usul pemberhentian gubernur disampaikan kepada presiden. Dan, Presiden, dalam waktu 30 hari memproses usul pemberhentian gubernur.
Pertanyaannya, siapa yang mendorong Doto Zaini memasukk perangkap pemakzulan? Siapapun itu, solusi bijak yang menyelamatkan wibawa dan mengembalikan keadaan kesediakala, adalah merespons surat DPRA dan Mendagri yang meminta Gubernur Aceh meninjau kembali Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret yang mengangkat 33 pejabat baru. Atau, Mendagri dengan kewenangan yang ada pada Pasal 33 ayat (3) UU Administrasi Negara dan Pasal 33 ayat (2) UU ASN dapat segera mencabut dan/atau membatalkan keputusan gubernur Aceh agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. []
Coretan Kopi Sore ini merespon berita HL di Serambi Indonesia berjudul Mendagri Diminta Nonaktifkan Zaini.
Amrullah Lamreh, Perantau di Negeri Sultan, Yogyakarta, peminat kopi Gayo dikala sore tiba, sambil mengikuti warta keacehan.
