Polemik Mutasi Aceh, Siapa yang Bermain?

Berita di harian Serambi Indonesia hari ini, Sabtu (1/4) disambut lega oleh pembaca. Polemik 4 kali jumat berakhir sudah. Menteri Dalam Negeri, sebagaimana di wartakan oleh Harian Serambi menyatakan sudah setuju secara lisan dan tertulis permohonan mutasi yang pernah disampaikan Gubernur Aceh melalui surat 13 Februari 2017 perihal mohon persetujuan mutasi.

Bukan hanya setuju terhadap mutasi, Mendagri bahkan menolak wacana untuk menonaktifkan Zaini Abdullah dari kedudukannya sebagai Gubernur Aceh. Mendagri juga menegaskan soal keberadaan UUPA sebagai undang-undang khusus yang harus dipedomani, disamping undang-undang nasional,
dan mengajak untuk tidak ribut lagi dan mengakhiri polemik terkait mutasi. Bila ada yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Andai saja Serambi Indonesia ikut mempublikasi surat persetujuan tertulis terkait mutasi dari Mendagri atau melalui Dirjen Otda sebagai pihak yang dilimpahkan wewenang untuk membuat persetujuan tertulis, maka lengkap sudah terhalaunya polemik.

Tapi, bukti fisik (persetujuan tertulis) tidak disertakan, sehingga masih tersisa tanda tanya, benar tidak Mendagri sudah mengeluarkan persetujuan tertulis. Ingat, dalam UU Pilkada disebut lengkap, persetujuan tertulis, bukan sekedar persetujuan. Dengan bekal bukti fisik inilah dilakukan mutasi. Jika mutasi dulu baru ada persetujuan, ini namanya “Kawin dulu baru nikah” kata pengamat politik Aceh, Erlanda Juliansyah di halaman facebooknya.

Kalau logikanya Mendagri setuju karena menghormati UUPA yang menegaskan kewenangan penuh Gubernur Aceh untuk melakukan mutasi, maka mengapa perlu Mendagri mengatakan sudah setuju baik lisan atau tulisan? Dan, mengapa pula Gubernur Aceh mesti mengirim surat meminta persetujuan Mendagri?

Itu satu kerancuan yang berakibat masih meninggalkan sisa polemik, dan malah ada yang curiga, berita media tidak sepenuhnya benar, dan atau bisa jadi salah dalam memahami pernyataan Mendagri. Semoga ini tidak benar.

Kerancuan kedua adalah mengapa sampai terjadi perbedaan antara Dirjen Otda dengan Mendagri, padahal Dirjen Otda adalah pihak yang dilimpahkan wewenang untuk membuat persetujuan tertulis.

Di dalam surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Otda dan ditujukan kepada Gubernur Aceh (24 Maret 2017) jelas tersebut bahwa sampai saat ini belum mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri terkait permohonan mutasi yang pernah disampaikan Gubernur Aceh kepada Mendagri. Mungkinkah Dirjen Otda tidak berkoordinasi dengan Mendagri, atau ada “kekuatan” yang coba-coba bermain? Moga segera ada klarifikasi hehe.

Ayo, siapa yang bermain, dan/atau mempermainkan publik Aceh terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, sampai DPRA berinisiatif menggelar rapat paripurna khusus meski kemudian di skor karena tidak quorum?

Seperti sebelumnya, coretan ini dibuat setelah membaca berita Serambi Indonesia.

Amrullah Lamreh, Perantau di Negeri Sultan, Yogyakarta, peminat kopi Gayo dikala sore tiba, sambil mengikuti warta keacehan.

KOMENTAR FACEBOOK