ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ada yang lucu di lini masa atau media sosial. Poster aksi mahasiswa yang mengaitkan Panwaslih Aceh dengan Mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh.
Poster itu jadi bahan “ejekan” dan akhirnya jadi bahan bullyan lewat komentar singkat. Tapi, tidak semua yang memberi komentar mengejek atau membully, ada juga yang menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
“Mereka membully karena mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang tidak mau tahu,” kata peserta aksi yang mengaku ikut memantau “ejekan” di media sosial, namun karena yang mengejek dikenalinya, maka ia mengaku bisa memaklumi. “Et nyan na antena, kiban ta peuget,” sebutnya meminta jangan ditulis nama takut orang tersebut naik pitam.
Menurutnya, mutasi yang dilakukan Zaini Abdullah baru sah jika ada izin tertulis dari Mendagri, apalagi Zaini Abdullah adalah masih calon gubernur Aceh. “Tahapan pilkada belum selesaikan,” sebutnya.
Bukan hanya pelanggaran UU Pilkada, mutasi oleh gubernur Zaini juga pelanggaran PKPU RI Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 87 A. “Karena ini pelanggaran sudah semestinya Panwaslih turun tangan, bukan hanya Panwaslih, tapi juga Gakkumdu,” jelasnya lagi.
Peserta aksi itu menjelaskan, di Kota Kupang Panwaslu malah menggelar sidang menyelesaikan persoalan mutasi yang dilakakukan di sana pada musim Pilkada 2015.
“Hal yang sama juga dilakukan Panwaslu di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) atas mutasi yang dilakukan di sana,” tambahnya.
Terakhir, ia mengatakan kasus di Takalar pada Februari 2017. 38 Aparatur Sipil Negara Takalar mengadu ke Panwaslu Takalar terkait kasus mutasi.
“Semoga ejekan reda, sebab kasian diri sendiri, jadi tampak bodoh di depan cermin, dan jika mereka mau belajar, pelanggaran pasal 71 UU Pilkada itu juga berkonsekuensi pelaku mutasi bisa dipenjara, dan ini bukan delik aduan,bisa langsung ditindak oleh Gakkumdu,” tutupnya. []
