KEK, Marwah Dua Rezim

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe meski sudah ada PP 5/2017 tetap saja dipolemikkan. Pemerintah Aceh di bawah Kepala Pemerinatahan Aceh Zaini Abdullah (Rezim Zaini) menolak KEK dikelola oleh Konsorsium BUMN dan Perusahaan Daerah.

Polemik KEK makin berat ketika dirasuki unsur marwah. Menurut penolak, jika KEK tidak dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) maka itu mencederai marwah Aceh.

Untuk memperkuat alasan penolakan, sentuhan masa lampau juga di angkat kembali dengan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang mengeploitasi sumberdaya alam melalui Arun dan Mobile Oil dahulu disebut sebagai pemicu konflik.

Jadi, jika KEK masih dikelola oleh konsorsium badan usaha yang dilihat sebagai pihak pusat maka diyakini akan kembali memicu konflik. Bukan hanya itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh kala itu diposisikan tidak sensirif urusan Aceh, dan sempat disebut telah melakukan tindakan yang melewati wewenang yang diberikan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada dengan mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Atas Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (A). Sayangnya, pasal yang dikutip menyembunyikan satu pasal yaitu Pasal 132 (A) huruf (2).

Kesimpulan sederhana, Rezim Zaini memaknai marwah Aceh itu bila segalanya bertumpu pada Aceh. Cara pandang yang sama juga bisa dilihat dari perlakuan atas UUPA, dimana dilihat secara dikotomi dengan UU nasional lainnya. Bukti terkini adalah soal memahami wewenang dalam melakukan mutasi pejabat SKPA.

Lantas bagaimana dengan Rezim Irwandi nantinya, apakah cara pandang KEK yang berada di kawasan seluas 2,6 ribu lebih hektar itu akan sama dengan Rezim Zaini? Jika ia, maka “perjuangan” Rezim Zaini saat ini untuk melobi Presiden RI agar bersedia merevisi PP yang ditandangani pada 20 Februari 2017 tentu menguntungkan.

Sebaliknya, jika cara pandang Rezim Irwandi berbeda maka apa yang dilakukan oleh Rezim Zaini saat ini tentu akan menimbulkan persoalan, apalagi jika sampai PP 5/2017 yang ada tidak berjalan. Untuk membangun KEK yang jangka waktunya terbatas alias ditentukan, sudah pasti setiap waktu yang ada sangat berharga, maka jika ada faktor-faktor penghalang sudah pasti akan mengurangi daya pacu pembangunan KEK Arun Lhokseunawe.

Berhubung Rezim Irwandi baru saja ditetapkan (4/4) maka kita hanya bisa meraba arah pandang yang dimiliki oleh Rezim Irwandi, belajar dari kepemimpinannya di masa lalu, dan memahami visi dan misinya di Pilkada 2017. Ulasan ini otomatis terbantah jika Irwandi Yusuf mengatakan sebaliknya dari ulasan berikut.

Sebagaimana diketahui, Irwandi pada masa periode 2006-2012 dikenal sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang visioner. Buktinya, salah satu adalah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bebas dari KKN. Di saat provinsi lain belum melakukan fit and proper test atau lelang terbuka (istilah Jokowi) Aceh sudah melakukannya.

Di Indonesia, kebijakan fit and proper test baru berlaku untuk kalangan Pejabat Tinggi Negara. Baru pada 2014 kebijakan seleksi terbuka dan kompetitif diterapkan. Artinya, tujuh tahun lebih cepat Aceh menerapkan standar seleksi dan kompetisi dalam mengelola birokrasi. Kini, dengan adanya polemik mutasi, kita bisa membandingkan arah gerak rezim saat ini, apakah ke depan, atau kembali ke belakang.

Sekarang mari kita cermati keuntungan KEK Arun Lhokseumawe dikaitkan dengan visi misi pasangan Irwandi – Nova yang mendapat respon dan dukungan luas di Pilkada 2017 dan akhirnya ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KIP Aceh.

Sebagaimana banyak diulas oleh berbagai pakar, setidaknya ada 6 keuntungan KEK, sebagai berikut:

1. Dengan adanya KEK diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dalam jumlah besar, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran;

2. Dengan terserapnya angkatan kerja di masyarakat, akan meningkatkan income perkapita masyarakat, hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat;

3. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka kegiatan sektor ekonomi riil lainnya berupa perdagangan barang dan jasa mengalami kemajuan;

4. Selain itu dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus yang akan menjadi tempat beroperasinya berbagai industri dan perdagangan, maka diharapkan akan dapat menampung hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan masyarakat sekitar (hinterland) untuk diolah sebagai bahan baku bagi industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus;

5. Dengan adanya pasar penampungan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan masyarakat akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat;

6. Dengan berkembangnya kegiatan KEK, diharapkan akan mendorong perkembangan industri jasa pendukung lainnya yang menjadi usaha masyarakat sekitar, misalnya jasa angkutan, jasa pelayanan penginapan, jasa hiburan, perhotelan dan lain-lain.

Enam keuntungan dari KEK itu sangat singkron dengan visi, misi, dan 15 program unggulan Irwandi Yusuf. Pertama, dengan KEK yang menjanjikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan daya beli (butir 1, 2 dan 3)) maka akan menjawab kata kunci dalam visi Irwandi – Nova “Aceh yang Sejahtera”: bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

Kedua, keuntungan KEK lainnya (lihat butir 4 sd 6) akan membantu mewujudkan misi Irwandi – Nova sebagaimana ditegaskan pada butir 6,7 dan 8. Begitu juga dengan 6 program dari 15 program unggulan, yaitu Aceh Tenaga, Aceh Meugo dan Meulaot, Aceh Troe, dan Aceh Kaya, Aceh Peumulia, dan Aceh Seumeugot.

Dari telaah pernyataan visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” sudah bisa ditebak paradigma marwah yang ingin diterapkan Rezim Irwandi Yusuf dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Aceh.

Visi itu menunjukkan bahwa Rezim Irwandi tidak mengikat jiwa mereka pada pemaknaan marwah secara sempit berdasarkan geografis, geopolitik, juga sejarah (lampau). Mereka sepertinya akan mengikat diri dengan nilai-nilai universal untuk mewujudkan perubahan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai universal dalam mengelola pemerintahan itu adalah yang bersih, adil dan melayani. Dan ini juga prasyarat menjaga damai dan mewujudkan kesejahteraan.

Dengan ulasan di atas maka diprediksi Rezim Irwandi tidak akan melihat KEK dalam konteks marwah tempo doeloe, dikotomi undang-undang, Aceh – Pusat. KEK akan dilihat secara rasional, sekaligus realistis dan kajian kemanfaatan bagi orang banyak, dan dalam kerangka memulai kembali menggerakkan pembangunan yang memberi keuntungan bersama, dan ujungnya memajukan negeri dan mensejahterakan rakyat Aceh yang juga rakyat Indonesia. Inilah spirit generasi pembangun sejarah. Dalam hal strategi dan taktik, bila perlu akan diterapkan hadih madja beriku: “Bloe siploh publoe sikureueng, lam ruweung na laba. Bungkoh!”

Terakhir, agar tidak menimbulkan ketidakberlanjutan dan ketidaksingkronan ada baiknya segala persoalan terkait KEK Arun Lhokseumawe sudah mulai dibicarakan dengan pasangan calon Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah yang oleh KIP Aceh sudah ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih. Jangan kuatir, jasa baik semua rezim pasti akan di ingat sebab rezim yang baik bukanlah rezim pendendam, jika programnya baik dan sesuai visi, misi dan program unggulan pasti akan dipertimbangkan. []

KOMENTAR FACEBOOK