ACEHTREND.CO, Singkil—Kendati guru yang mogok mengajar di daerah terpencil, Pulau Banyak, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, telah kembali bertugas.
Namun sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRK Aceh Singkil, Selasa (11/4/2017), tetap menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil terkait dengan adanya mogok guru ini.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Aceh Singkil, Sadri Lingga didampingi wakil ketua dan anggota lainnya berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRK setempat.
Turut hadir dalam rapat, di samping Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil H Yusfit Helmi S Pd bersama jajarannya.
Juga dihadiri, utusan guru terpencil, kepala sekolah dari tiga kecamatan, Pulau Banyak, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat.
Hadir pula Ketua PGRI Aceh Singkil M Najur bersama pengurus dan Ketua Kobar-GB, Azwar Ramnur MM MA serta beberapa orang guru utusan dari Singkohor dan Kuta Baharu.
Pimpinan rapat Sadri Lingga, dalam kesempatan itu mengatakan, rapat digelar bertujuan agar DPRK mendapat penjelasan terkait mogok guru yang bertugas di daerah terpencil, faktor penyebab, dan ingin mencari solusinya.
“DPRK ingin mencari tahu akar masalah mogok guru di daerah terpencil Pulau Banyak, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat. Dengan adanya rapat, akan didapat jalan keluar dalam mengatasi persoalan ini,” ucap Sadri Lingga.
Seusai rapat, Ketua PGRI Aceh Singkil M Najur M Pd kepada AceHTrend mengungkapkan hasil yang dicapai dalam rapat dengar pendapat.
Pemkab Aceh Singkil, kata Najur, akan mengirim utusan dari perwakilan guru terpencil, PGRI, Kobar- GB, dari utusan Dikbud, ke Jakarta untuk menjumpai pihak Bappenas dan instansi terkait lainnya.
Di sana nanti, tambah M Najur, utusan akan menelusuri, mencari tahu, dan menyingkronkan data serta mengusulkan agar tunjangan guru terpencil didanai dari anggaran pusat atau APBN.
Jika tak bisa didanai pusat, maka dicari peluang supaya tunjangan guru terpencil, didanai dari APBK Kabupaten Aceh Singkil.
“Itu pun jika tak menyalahi aturan. Untuk mendanai tunjangan guru terpencil dari anggaran kabupaten, harus dicari dulu payung hukumnya,” ucap Najur.
Setelah dikalkulasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai guru terpencil di tiga kecamatan, terang M Najur lagi, lumayan besar. Mencapai 3,8 miliar.
Sebagaimana beritakan AceHTrend, Rabu (5/4/2017) lalu, ratusan guru SD, SMP, dan SMA yang berada di Pulau Banyak, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil mogok mengajar. Karena uang tunjangan guru terpencil yang menjadi hak mereka tak dibayar pemerintah.[]
