Menyerang Novel Baswedan, Makar Terhadap RI

Novel Baswedan, saat sedang dirawat di RS. Foto: Ist.

Gerakan pemberantasan Korupsi di Indonesia kembali menuai duka. Seorang penyidik profesional dan berintegritas yang kini bekerja untuk Komisi Anti Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Novel Baswedan di siram air keras oleh seseorang–yang layak disebut terlahir dari keturunan jadah– tatkala Novel pulang dari shalat subuh, Selasa (11/4/2017). Saya curiga bila apa yang menimpa Novel merupakan kerja profesional dari kelompok penjahat yang ingin pelaku korupsi tetap berjaya di negara bekas Hindia Belanda ini. Novel adalah salah satu penyidik KPK yang menangani kasus-kasu kelas kakap.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang belum terdeteksi itu, dalam alam pikir saya, merupakan sebuah aksi dari para penjahat yang sudah disusun rapi, profesional, dan sistematis. Tujuan utamanya adalah menebar teror–kalau bisa membuat Novel Mati– agar KPK dan segenap aktivis anti korupsi di seluruh tanah air, untuk segera menyusun langkah mundur, demi menyelamatkan nyawa.

Tentu saya tidak tahu jejaring koruptor mana yang melakukan aksi tidak berperikemanusiaan itu. Tapi menyerang Novel Baswedan, tentu tidak akan dilakuan oleh kelompok kecebong atau penjahat kelas teri. Novel adalah salah satu tokoh penting bagi dunia anti korupsi Indonesia. ia sosok jebolan POLRI yang berintegritas. KPK–Indonesia yang bersih– membutuhkan Novel. Ia adalah sosok kunci yang sejatinya harus dilindungi.

Dalam terminologi saya pribadi, pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan merupakan perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengapa? Karena sebagai penegak hukum yang diberikan mandat untuk menangani perkara estra ordinary crime, Novel adalah penjaga pondasi negara ini. Para koruptor dan jejaringnya adalah “separatis” yang dalam kesehariannya melakukan pencurian di internal negara–dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki– Pekerjaan para koruptor tentu berpotensi membuat negara ini runtuh–minimal kehilangan kewibawaannya–. Novel, sebagai seorang penegak hukum yang punya kompetensi dan integritas, patutlah ditempatkan sebagai wira yang bertugas menjadi “negara” yang menjaga Negara Republik Indonesia.

Tentu terminologi yang saya ajukan akan sangat berseberangan dengan Pasal 107 KUHP Tentang Tindak Pidana Makar. Karena dalam KUHP yang dimaksud makar:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Para Pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 104 KUHP:
Makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken). Hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun, hukuman mana oleh Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dinaikkan menjadi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 104 KUHP terdapat tiga macam tindak pidana, antara lain :

Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden;
Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan.

Tentu Anda akan tertawa melihat bahwa saya mendefinisikan sendiri arti makar dan jauh dari arti yang sesuai dengan KUHP. Tapi saya tentu punya argumen sendiri, bahwa Novel harus diposisikan sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan koruptor setara dengan separatis atau teroris. Setiap upaya kejahatan yang ditujukan untuk mencelakai penegak kedaulatan, dapatlah disimpulkan sebagai pelaku makar yang harus ditindak dengan hukuman khusus. []

KOMENTAR FACEBOOK