Qanun SJPH Lahirkan Sistem Jaminan Halal Terpadu di Aceh

Pada tanggal 19 Desember 2016 Aceh telah memiliki sebuah regulasi penting yang mengatur tentang produk halal. Regulasi ini selanjutnya diberi tajuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Sistematika Qanun SJPH ini terdiri dari 48 Pasal yang dimuat dalam 12 Bab, dimana setiap Bab dan Pasal mengatur secara komprehensif mengenai beberapa hal diantaranya: Ketentuan Umum, Penataan dan Pengawasan, Bahan Baku dan Proses Produk Halal, Proses dan Tata Cara Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Penyelidikan dan Penyidikan, Ketentuan U’qubat dan Pidana serta Bagian Penutup.

Lahirnya Qanun SJPH ini merupakan amanah dari Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam dimana pada Pasal 23 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan Sistem Jaminan Halal (SJH) terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh, untuk ketentuan lebih lanjut dapat diatur dengan Qanun Aceh.

Pengaturan terhadap SJPH ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa melihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.

Qanun SJPH ini bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Ada beberapa aspek menguntungkan yang dapat digali dari penerapan Qanun ini, Pertama: Dari sisi ibadah, Qanun ini merupakan manifestasi dari Surat Albaqarah 168 dimana Allah mewajibkan kepada sekalian umat manusia untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi thoyyib.

Melaksanakan perintah Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, balasan dari pelaksanaan perintah ini tentu saja dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Kedua: Dari sisi pemberdayaan ekonomi, memproduksi makanan yang halal tentu dapat memperluas pangsa pasar, mengingat produk halal dapat dikonsumsi oleh semua kalangan termasuk non muslim sementara produk yang tidak halal hanya boleh dinikmati oleh kalangan non muslim saja, karenanya produk halal akan menciptakan pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dijamin halal bahkan produk yang haram. Ketiga: Dari sisi kesehatan dan akhlak, mengkonsumsi makanan yang halal selain perintah dari Allah, secara ilmiah terbukti membawa pengaruh besar terhadap kesehatan dan akhlak manusia. Bahan yang secara zat diharamkan oleh Allah memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan dan pembentukan akhlak manusia. Contohnya daging babi, daging babi memiliki sifat pembawa penyakit serta banyak mengandung cacing penyebab penyakit yang membahayakan.

Dalam konteks keacehan, Qanun SJPH ini tentu saja semakin memperkuat eksistensi pelaksanaan syariat islam di Aceh yang selama ini telah berlangsung. Selain itu kehadiran Qanun ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan destinasi wisata halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat selain provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Keberadaan Qanun SJPH ini harus disikapi dengan bijak oleh semua stakeholder terkait terutama pemerintah dan masyarakat Aceh agar setiap poin yang diamanahkan dalam Qanun ini segera dapat diimplementasikan. Tugas pemerintah Aceh agar segera melakukan penataan dan pengawasan produk halal dengan cara melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Pembinaan ini dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi, dll.

Dalam hal pelaksanaan penataan dan pengawasan, pemerintah Aceh diharapkan segera membentuk tim terpadu untuk mempermudah proses penataan dan pengawasan SJPH. Keberadaan tim terpadu ini selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh.

Selain tim terpadu, hal mendesak lainnya adalah pengaturan sanksi administratif pagi pelaku usaha yang melanggar, pengaturan sistem kerjasama pemerintah Aceh dengan lembaga lain berupa pengembangan SJPH, serta prosedur pembiayaan sertifikasi halal yang dapat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Ketua MPU.

Terakhir, Qanun nomor 8 tahun 2016 tentang SJPH ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah dan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan syariah Islam sebagaimana tertuang dalam Qanun nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam.

Mudah-mudahan amanah dari Qanun SJPH ini dapat diimplementasikan seoptimal mungkin sehingga tujuan dari diberlakukannya Qanun ini yakni memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani dapat segera terwujud, semoga Allah SWT senantiasa meridhai, Amin Ya Rabbal Alamin.

DENI CANDRA, ST, MT
PEMERHATI PANGAN HALAL
SEKRETARIS LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT OBATAN DAN KOSMETIKA
(LPPOM MPU ACEH)
DOMISILI ACEH BESAR
NIK : 1106080610760001