ACEHTREND.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Aceh untuk mencabut keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh.
Bukan hanya meminta untuk mencabut keputusan mutasi yang sudah, Mendagri juga mengingatkan agar dalam melakukan mutasi sedapat mungkin tidak mengakibatkan adanya pembebasan jabatan (non job) atau penurunan jabatan (demoasi) bagi pejabat yang ada.
Jika mutasi Pejabat pemerintah Aceh ingin mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri sesuai dengan UU maka Gubernur Aceh, maka 16 orang pejabat eselon III, 4 orang pelaksana yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang dilakukan tanpa seleksi terbuka agar dilakukan penyesuaian.
Promosi dan jabatan administrasi (eselon III) ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) agar dilakukan melalui proses seleksi terbuka.
BACAAN LAINNYA
Apabila terdapat jabatan yang lowong agar ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau mendayagunakan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang ada.
Apabila akan mendayagunakan tenaga fungsional yang berasal dari Perguruan Tinggi dipersyaratkan terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari instansi induk dan selanjutnya dapat mengikuti seleksi terbuka.
Untuk pejabat eselon II yang terkena dampak penataan ini, agar dihindari terjadinya pembebasan jabatan (non job) atau penurunan jabatan (demoasi), kecuali dengan alasan yang jelas sesuai dengan kaedah-kaedah kepegawaian dan penilaian kapasitas kemampuan yang terukur.
Menurut sumber terpercaya di Jakarta, dalam surat Mendagri bertanggal 11 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh itu ditegaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat memahami kebutuhan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, namun hendaknya diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan begitu maka Mendagri menyetujui mutasi.
Sumber juga memastikan bahwa surat Mendagri itu sudah diserahkan ke pihak Pemerintah Aceh dan juga disampaikan ke pihak DPRA.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017 sudah disetujui oleh Mendagri. []
