Sang Penakluk itu, Bernama Intelektual Organik!

Kita sering mendengar adagium lepas bernada humor, pendapatan dapat mengubah pendapat, logistik dapat mengkelokkan logika. Benarkah?

Tapi, rasanya ada benarnya, bila jeli mencermati kekinian Aceh. Pilkada dan Mutasi Pejabat di Aceh sepertinya membuat kaum cerdik pandai (intelektual) terbelah dalam dua sekte, Poros Organik versus Poros Mekanik. Tentu ini juga katagori humoris juga, dan karena itu usah dicari dalam telaah mendalam Antonio Gramsci.

Kita sebut saja, secara natural intelektual organik berasal dari Aceh, dan secara bersamaan pula, intelektual mekanik berasal dari Jakarta, yang di paksa natural oleh pihak di Aceh.

Keduanya, berbeda dalam memberikan perspektif terhadap Pilkada dan Mutasi Pejabat Aceh. Bagi intelektual mekanik, posisi Aceh masih dicoba goda untuk direview secara terpisah dari Indonesia. Dan masing-masing itu, ditarik untuk berdiri secara tersendiri.

Sebaliknya, bagi intelektual organik perspektif sekuler sudah ditanggalkan sejak damai terwujud pada medio tahun 2005 silam. Aceh dan Indonesia dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, saling berkaitan, dan juga saling mengisi, saling melengkapi, bahkan saling memperbaiki untuk sebuah peradaban bangsa yang mulia.

Bagi intelektual mekanik, Pilkada Aceh haruslah mengacu kepada UUPA Nomor 11 Tahun 2006, termasuk penyelesaian masalah sengketa hasil Pilkada. MK berwenang mengadili dengan patokan bersumber pasal-pasal di UUPA yang tidak memakai syarat persentase selisih suara dalam legal standingnya. Tidak bisa kawin pakai UUPA, cerai pakai UU Pilkada, begitulah perumpamaan diberikan.

Begitu pula dengan mutasi pejabat di Aceh, dasar logika referensi hukumnya adalah UUPA. Maka, kewenangan Gubernur terkait mutasi tidak bisa dibatalkan. Titik, bek han Mendagri, Presiden pih hanjeut. Sangat dikhotomis, dan menarik garis tegas.

Sebaliknya, bagi intelektual organik, sesuatu yang tidak diatur secara tersendiri di UUPA berlaku ketentuan perundang-undangan nasional, sebaliknya yang sudah di atur secara tersendiri di UUPA, maka pengaturan di UU Nasional tidak bisa menafikan pengaturan tersendiri di UUPA.

Dalam Pilkada misalnya, jika di UUPA sudah diatur secara spesifik syarat 15 persen untuk pencalonan maka syarat 20 atau 25 persen yang ada di UU Pilkada dikesampingkan.

Sebaliknya, yang tidak diatur secara secara khusus di UUPA misalnya terkait prosedur mutasi pejabat tapi di UU Aparat Sipil Negara ( ASN ) Nomor 5 Tahun 2014, di atur secara lengkap maka berlaku UU ASN.

Begitu juga dengan UUPA yang tidak mengatur soal keharusan meminta izin tertulis, sedang di UU Pilkada ada keharusan itu (Izin Mendagri) maka berlaku juga ketentuan itu untuk Aceh.

Jadi, terlihat semangat yang berbeda antara intelektual organik dan intelektual mekanik. Bagi intelektual mekanik, Aceh digoda untuk bertahan dengan UUPA apa adanya dan sealakadarnya. Sebaliknya, bagi intelektual organik, Aceh diajak terus menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan aturan regulasinya dan karena itu tidak menabukan amandemen atas UUPA karena memang zaman berkembang, kebutuhan terus berubah, dan tantangan terus berganti.

UUPA disadari oleh intelektual organik sebagai produk politik hukum yang masih membutuhkan revisional untuk perbaikan-perbaikan konstruktif karena belum sesuai dengan spirit MoU Helsinki dan kehendak untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal. Kita tidak boleh lupa bahwa dalam UUPA itu sedari awal disadari ada banyak pasal yang masih belum sesuai dengan MoU Helsinki.

Untuk itu, intelektual organik menunggu kesadaran elit eksekutif dan legislatif untuk memimpin kerja penguatan UUPA sehingga lebih bisa lagi menjawab tantangan keacehan dan terbebas dari konflik regulasi yang kerap digunakan bila ingin dikonflikkan.

Ada hal menarik jika kembali ke adagium di awal. Kalau ditelusuri lebih dalam, posisi intelektual organik sepertinya sosok-sosok yang boleh disebut terbebas dari “pupuk” kekuasaan dan pendapatan dalam memberikan pendapatnya.

Sementara intelektual mekanik, mengikut bisik-bisik yang berseleweran di dunia maya, dan warung kopi, di duga ada jejak pesanan, atau yang secara satire disebut delivery order.

Tapi bukan desas desus itu yang menarik, dua differensiasi intelektual mekanik dan intelektual organik ini, meski dipandang wajar namun telah membuat Aceh tetap terkekang dalam logika konflik, ketika tidak ada konflik senjata, muncul konflik regulasi, entah ke depannya akan berkembang lagi dalam bentuk konflik lainnya.

Efek dominonya tentu tetap kepada rakyat, orang Aceh sering kerap menyebutnya “meu-hayak hayak tanjoe, lagei boh trueng lam ji-eui.” Di sinilah perlu pemimpin yang mampu mengelola “api konflik” menjadi “energi” yang mencerahkan. Jika tidak, konflik apapun akan membuat Aceh berada dalam era gelap, siapakah pemimpin itu? Rakan-rakan di Aceh yang paling tahu jawabannya, sedang saya hanya si penjelajah kopi dari satu negeri ke negeri lainnya. []

Coretan ini seusai membaca berita di media online Serambi Indonesia berjudul: Mendagri: Cabut SK Mutasi 10 Maret

Amrullah Lamreh, Perantau di Negeri Sultan, Yogyakarta, peminat kopi Gayo dikala sore tiba, sambil mengikuti warta keacehan.

KOMENTAR FACEBOOK