Habis Sudah Meuligo Sultan

Gawat, Asrama Ponco bukan milik Aceh. Itu artinya nama yang melekat cukup lama, Meuligo Sultan Iskandar Muda akan segera bertukar menjadi Istana Sutan Suryajaya.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengakui bahwa Sutan Suryajaya pemilik sah atas Hak Guna Bangguan (HGB) atas asrama beralamat di Jalan Poncowinatan Nomor 6, Jetis, Yogyakarta tersebut. Jika di tingkat banding, 30 mahasiwa tergugat tidak mampu mematahkan bukti penggugat maka habis sudah riwayat Meuligo Sultan alias Asrama Ponco.

Dan, berat dugaan warga asrama sebagai pihak tergugat tidak akan melakukan upaya perlawanan di tingkat banding ketika mendengar kabar dari pihak Pemerintah Aceh yang menyebut Asrama Ponco tidak masuk dalam aset Pemerintah Aceh. Entahlah, semoga Mesjid Raya Baiturrahman ada dalam daftar aset sehingga hana dicok le Beulanda.

Kabar itu memang gawat, bahkan gawat darurat. Lebih gawat dari ketukan palu hakim MK kala mencabut “nyawa” pasal di UUPA. Juga lebih gawat dari keputusan Jokowi yang menetapkan KEK dikelola oleh konsorsium BUMN. Lebih gawat kala Mendagri meminta dicabut putusan mutasi 10 Maret 2017.

Tapi, meski sifatnya gawat darurat, sedari awal perhatian pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan boinah Aceh itu minim, lepas tangan, dan karena itu tak lincah bersikap dan bergerak. Padahal, kasus Asrama Ponco sudah mencuat sejak 2013.

Kehilangan boinah Meuligo SIM ini ternyata bukan yang pertama, sebelumnya pada 1989, asrama Aceh Kebon Dalem yang terletak di Jalan Mangkubumi, juga berhasil direbut orang lain, juga lewat pengadilan.

Sah jika muncul pertanyaan, mengapa boinah Aceh yang bernilai sejarah dan karena itu melekat harkat dan martabat keacehan tidak menggerakkan DPRA, Pemerintah dan tokoh Aceh untuk melakukan upaya sejarah langsung kepada Sultan Yogya? Mengapa yang meluncur dari pihak Pemerintah Aceh pernyataan bahwa Asrama Ponco tidak masuk dalam daftar aset Pemerintah. Apa kita perlu mengajukan pertanyaan, siapa yang berkontribusi bagi terwujudnya pemerintahan hingga saat ini? Baca sejarah, dan lakukan langkah diplomasi sejarah.

Tidak salah bila ada yang menduga bahwa abainya para pihak untuk mengurus Asrama Aceh itu karena menyangkut peukara peng teubit. Tidak ada imbalan yang bisa dipetik bagi pribadi yang mengurusinya. Berbeda dengan mengurus revisi KEK, di sana cukup menjanjikan kekekuasan dan keuangan. Maka jangan heran, untuk memastikan Presiden RI bersedia merevisi KEK, berbagai pertemuan diskusi, seminar, dan FGD digelar. Tidak soal berapa uang keluar. Bandingkan dengan persoalan Asrama di Yogya, memastikan Wali Nanggroe berjumpa dengan Sultan Yogya saja tidak bersedia. Duh!

Coretan ini seusai membaca berita di media online Serambi Indonesia berjudul: Mahasiswa Aceh di Yogya Kalah Gugatan

Amrullah Lamreh, Perantau di Negeri Sultan, Yogyakarta, peminat kopi Gayo dikala sore tiba, sambil mengikuti warta keacehan.