“Surat Tsunami” Yang Belum Dibaca

ACEHTREND.CO – Sudah 13 tahun “Surat Tsunami” masih diabai oleh Pemerintah. Surat itu sederhana lagi terang meski tersirat sifatnya: “Gunakan air sebagai energi menjemput masa depan, dan simpan diesel sebagai kenangan.”

Benar, “Surat Tsunami” itu disertai bukti berupa dimeseumkan kapal PLTD Apung berbobot 2.600 ton di tengah kota. Jadilah kapal penghasil listrik 10,5 megawatt itu objek tontonan. Tapi, sebagai tuntunan untuk segera beralih ke energi air, masih belum menjadi kebijakan “nasional” Aceh.

Padahal, dibalik derita kerusakan, tsunami Aceh juga menghantar uang lebih kurang Rp 120 triliun yang bersumber dari berbagai negara. Paska tsunami Aceh juga memperoleh peace deviden (Dana Otsus) Rp 100 triliun untuk kebutuhan 20 tahun membangun Aceh.

Pertanyaannya, apakah dalam catatan BRR ada proyek fisik bernama Pembangkit Listrik Tenaga Air. Adakah dari Dana Otsus itu diperuntukkan untuk mengatasi krisis listrik lewat kemandirian energi baru terbarukan?

Tentu saja BRR punya prestasi. Begitu juga dengan Dana Otsus, juga ada banyak prestasi dengan dana Rp 50 triliun lebih yang sudah terpakai selama 10 tahun. Hanya saja, jika dalam rentang waktu 20 tahun plus 10 tahun tersisa Aceh masih juga tidak mandiri energi baru terbarukan, maka makna istimewa dan khusus yang melekat pada Aceh jadi sia-sia.

Itu artinya, pesan utama tsunami agar Aceh segera menjadikan air sebagai sumber utama energi belum terbaca, bahkan hingga rezim Zikir hendak berakhir. Problem energi Aceh belum juga terpecahkan. Mati listrik masih kerap terjadi dengan alasan klasik yang terus berulang. Padahal, semua sadar, tanpa jaminan energi listrik maka generator pencapaian kemakmuran tidak bergerak.

Uang tsunami memang sudah habis, dan yang sisanya pun sudah “mati” alias sudah kehilangan nomor pin untuk mengambilnya. Tapi, Aceh masih punya setengah lagi dari total dana perdamaian atau peace deviden hingga 2028. Jika dalam rentang waktu 10 tahun ini, Aceh masih mengabaikan “pesan tsunami” agar segera beralih secara “nasional” ke energi air, maka dana otsus sebagai “mata air” pembangunan akan menjadi “air mata” penyesalan.

Penyesalan yang sejak kini mulai terasa adalah krisis listrik yang amat sangat merugikan rakyat dan pemerintah itu sendiri. Tanpa dukungan listrik yang maksimal, murah dan ramah lingkungan maka mata hitungan para investor besar tidak akan melirik Aceh sebagai tempat berinvestasi.

Sebenarnya, jauh sebelum gempa mengirim “surat tsunami” usaha menuju energi berbasis air sudah pernah dirintis. Salah satu kisah yang masih diingat adalah cerita ditangkapnya Tri Mumpuni Wiyatno oleh GAM saat perempuan yang pernah dipuji¬†Presiden AS Barack Obama¬†membawa misi menerangi gampong melalui program PLTMH.

Sejujurnya, potensi energi berbasis air di Aceh untuk menerangi Aceh sangat besar. Aceh memiliki sungai-sungai besar dan kecil yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA dan PLTMH, seperti Sungai Jambo Ayee, Krueng Baro, Sungai Tamiang, Krueng Woyla, Krueng Teunom, Krueng Meureubo, Kluet, Lawe Alas, Krueng Peusangan.

Dari data yang dipublikasi oleh Distamben Aceh, sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2013, sebanyak 24 unit PLTMH telah dikembangkan di Provinsi Aceh baik menggunakan anggaran pemerintah maupun swasta, seperti di Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Besar, dan Bener Meriah.

Jika berkaca pada keberhasilan Gayo Lues yang berhasil menjadikan daerahnya sebagai daerah dengan tarif listrik termurah di dunia (hanya 30 ribu sebulan) masihkah dana otsus Aceh dipakai untuk beli sarung dan rok, atau dipakai untuk memastikan rampungnya PLTA Peusangan, memperbanyak PLTA dan memperbaiki PLTMH yang rusak dan menambah lainnya. []

KOMENTAR FACEBOOK