Umuslim yang Tak Kunjung Berstatus Negeri

ACEHTREND.CO- Rektor Universitas Almuslim Bireuen Dr. H. Amiruddin Idris, S.E, M.Si, Kamis (20/4/2017) mengaku sangat kewalahan mengelola kampus swasta terbesar di Aceh. Pendanaan menjadi aral utama. Kampus yang awalnya didirikan eh salah seorang alumni Sumatra Thawalib Padang Panjang, sempat dua kali memiliki kesempatan untuk menjadi universitas milik negara. Tapi digagalkan oleh oknum pengurus Yayasan Almuslim Peusangan.

***
Akhir-akhir ini suara mendesak agar Universitas Almuslim segera dinegerikan kembali bergema. Ini diawali oleh komitmen calon Bupati Bireuen yang diusung oleh Partai Aceh, Khalili, S.H. Ia bila terpilih menjadi bupati akan menjadikan Almuslim sebagai kampus negeri.

Gema dukungan pun mengalir. Walau tidak sedikit yang mencibir Khalili karena dianggap telah mencampuri urusan internal kampus swasta tersebut, namun lengkingan dukungan kian deras. Dari tubuh mahasiswa sendiri, muncul beberapa nama yang kencang mendukung. Namun sepertinya isu penegerian Umuslim belum menjadi perhatian Pemerintah Mahasiswa kampus setempat.Di sisi lain, janji politik itu tak maujud. Khalili hanya berhasil duduk di urutan empat hasil pilkada Bireuen 2017.

Amiruddin Idris yang telah menjabat Rektor Umuslim selama empat periode, dituding sebagai biang kerok atas tidak kunjungnya kampus yang dirintis oleh Teungku Abdurahman Meunasah Meucap, berstatus negeri. Ia dinilai butuh status swasta agar tetap bisa berkuasa.

“Selalu ada resiko atas setiap jabatan yang diemban. Saya menyadari itu. Karena tidak sedikit yang tidak mengerti apa yang sudah dan sedang kami lakukan. Karena tidak semua hal mampu dilihat oleh semua orang,” ujar Amiruddin pada sebuah kesempatan.

Amiruddin bukan orang baru di kampus yang dibangkitkan kembali oleh M.A Jangka di era tahun 1970-an. Sepulang dari studi sarjana di kota, ia menghadap Camat Orde Baru itu. Sang camat meminta Amiruddin muda untuk mengabdi pada Yayasan Almuslim. Ia ditugaskan untuk mendirikan sekolah menengah atas.

“Di era 70-an, M.A Jangka, Nur Nikmat, Prof Ismuha dan sejumlah tokoh besar lainnya, pulang ke sini dan membangun kembali Almuslim,” kenang mantan Wakil Bupati Bireuen era Mustafa Geulanggang, tatkala membuka Festival Kebudayaan Umuslim 2017, Kamis (20/4/2017).

Umuslim menunjukkan gelagat maju pada era 2000-an. Dari status awalnya sebagai Perguruan Tinggi Almuslim berubah menjadi Universitas. “Ide pendirian perguruan tinggi ini awalnya ditertawakan oleh banyak pihak. Mustahil menurut mereka, sebuah perguruan tinggi bisa sukses di kota kecamatan yang jauh dari ibukota propinsi. Tapi para inisiator tak peduli. Kami punya visi yang jauh melintasi alam pikir awam,” katanya sembari mengenang.

Tahun 2004-2012 kampus ini dibanjiri oleh mahasiswa. Semasa menjadi Wakil Bupati Bireuen, Amiruddin berhasil melobi Italian Cooperation–agency Pemerintah Italia– yang datang ke Aceh untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Lembaga donor itu membangun fasilitas kampus yang mentereng. Mulai dari ruang kuliah hingga perumahan dosen. Wajah Umuslim yang awalnya kumuh, mendadak elit.

Adrenalin Amiruddin pun kian tertantang. Ia pun berpacu. Setelah itu Umuslim berhasil membangun tiga komplek kampus baru, yaitu Kampus Timur, Selatan dan Kampus di lokasi rumah Ampon Syiek Peusangan. Andaikan Bupati Bireuen Ruslan M Daud tidak menjegal, Umuslim sudah memiliki rumah sakit.

Lalu, terkait dengan upaya penegerian? Tentang ini. Amiruddin punya cerita menarik. Setidaknya ada dua kesempatan untuk Umuslim menjadi universitas negeri. Tapi urung terjadi. Karena beberapa oknum di tubuh Yayasan Almuslim tidak mendukung. Kali terakhir, tatkala berkas hendak dibawa ke Jakarta, ada pengurus yang menolak tanda tangan.

Akibatnya, karena Umuslim tidak siap, dua kampus lain –sebagai pengganti Umuslim– dinegerikan. Kampus itu STAIN Zawiyah Cot Kalau Langsa dan Universitas Teuku Umar, Aceh Barat. Bila mengingat itu, ada rasa kekecewaan yang mendalam di hati lelaki kelahiran Tanoh Mirah, Peusangan itu.

Satu persoalan yang selalu melilit adalah perihal waqaf. Banyak pihak menolak dinegerikan karena Umuslim– berdiri di atas aset Yayasan Almuslim yang bersumber dari harta waqaf. Hal lainnya, ada pula pihak yang menilai bahwa harta hasil pengembangan waqaf juga bagian tak terpisahkan dari waqaf itu sendiri.

Untuk hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah mengeluarkan fatwa nomor 7 tahun 2013 tentang kedudukan harta hasil waqaf dalam perspektif fiqih Islam. Inti dari keputusan tersebut, harta hasil pengembangan waqaf tidak termasuk waqaf. Satu persoalan selesai. Amiruddin Idris vs hendak start kembali. Tapi tiba-tiba Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 29 Juli 2013 mengeluarkan surat Nomor: 733/E.E2/DT/2013, tentang moratorium PTS menjadi PTN. Menindaklanjuti surat tersebut, seluruh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan moratorium terhitung sejak 1 Agustus 2013, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat untuk perguruan tinggi yang dinegerikan masih terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan anggaran bagi PTN baru sebagai satuan kerja;

2.Pencatatan sarana dan prasarana (aset) yang diserahterimakan dari pemerintah daerah/yayasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering mengalami kendala dalam proses pencatatan, sehingga menimbulkan “temuan” dari badan Pemeriksaan Keuangan;

3.Sumber Daya Manusia yang diserahterimakan dari pemerintah daerah/yayasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diserahterimakan dari pemerintah daerah/yayasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk sumber daya manusia non-PNS akan mengalami kendala dalam proses menjadi PNS karena harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, terutama untuk sumber daya manusia yang memiliki umur > 35 tahun.

Nampaknya moratorium ini belum akan berakhir. Presiden Joko Widodo meminta moratorium perubahan status sejumlah perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri diperpanjang. Intruksi untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu dilakukan agar masalah-masalah yang yang terjadi selama proses perubahan itu segera selesaikan.

“Perpanjangan moratorium itu diperlukan karena selain berpengaruh pada ruang fiskal. Sampai hari ini, ada beberapa PTN baru yang asalnya swasta masih bermasalah,” ujar Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Tentu komitmen Presiden Jokowi yang belum menginginkan moratorium itu dicabut, merupakan palang pintu yang tidak mudah untuk ditabrak. Pun demikian Amiruddin tidak patah arang. “Jalur hukum macet, jalur politik masih terbuka. Tapi belum bisa kita lakukan sebelum semua persoalan di internal yayasan selesai. Sedikit saja ada aral, proses akan terhenti. Mungkin, Allah masih meminta saya untuk mengabdi di sini. Walau saya tak tahu sampai kapan. Kampus ini sudah terlalu besar untuk ukuran swasta di Aceh. Untuk itu, Umuslim tak boleh mati,” imbuhnya.

Di bawah, masih banyak kalangan yang menyalahkan Amiruddin Idris. Duh!