Di Eropa, Larangan Berjilbab di Tempat Kerja Dianggap Tak Diskriminatif

Oleh Asnawi Ali*

ENTAH kebetulan atau memang demikian adanya, disaat dua kuasa dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dilanda Islamophobia, diwaktu yang bersamaan muncul sebuah keputusan pengadilan yang menggelisahkan Muslim yang tinggal di negara-negara yang beranggotakan organisasi Uni Eropa.

Kabar itu datangnya pada medio Maret lalu saat mahkamah Eropa memberikan keputusan bahwa para pemilik perusahaan di setiap kawasan anggota negara-negara Uni Eropa membolehkan larangan terhadap karyawannya untuk tidak memakai simbol-simbol agama manapun juga.

Kesimpulannya; ”Aturan internal suatu perusahaan yang melarang karyawannya mengenakan simbol politik, filsafat atau agama, bukanlah merupakan bentuk diskriminasi secara langsung”. Oleh karena itu, perusahaan berhak melarang karyawannya tanpa dianggap melakukan diskriminasi.

Nah, untuk agama Islam, salah satunya termasuk bagi Muslimah untuk tidak menggunakan jilbab saat bekerja. Hal yang membuat lain dari kebiasaannya adalah keputusan pengadilan itu bukan keputusan biasa, melainkan keputusan pengadilan tertinggi di Uni Eropa yang berkekuatan hukum. Singkatnya, keputusan pengadilan tersebut seperti keputusan ”Mahkamah Konstitusinya” di Indonesia yang final sehingga tidak bisa lagi diajukan banding.

Hal ini muncul akibat kasus seorang Muslimah di Belgia yang bekerja sebagai resepsionis disebuah perusahaan tahun lalu dipecat karena menggunakan jilbab. Lalu, dia mengajukan gugatan hukum karena merasa mendapat perlakuan diskiriminatif. Setelah proses pengadilan kasasi di Belgia kalah lalu membawanya ke pengadilan tertinggi Uni Eropa di Luksemburg yang akhirnya memutuskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja mempunyai hak untuk memecat pekerja bila tetap memakai simbol-simbol keagamaan.

Sebagai keputusan pengadilan tertinggi, maka secara otomatis akan mengikat terhadap negara-negara yang tergabung dalam anggota Uni Eropa. Swedia contohnya, meskipun belum terjadi seperti kasus serupa di Belgia, namun berita tersebut menjadi viral di media sosial hingga saya perhatikan saban harinya seperti menjadi bahan baru bagi para kaum ”Jilbabphobia” di sini untuk menyerang kaum minoritas Muslim di Swedia.

Sungguh menarik membaca komentar Facebooker warga Swedia yang berkomentar di salah satu halaman media online digital di alam maya. Terlihat bila semuanya menggunakan nama asli. Dari arah komentarnya bisa diketahui sebagai pro dan kontra bahkan ikut nimbrung mereka yang Ateis dan Agnostik.

Belajar dari pengalaman, hampir setiap wacana kontroversial awalnya bermula hasutan di alam maya lalu menular sangat cepat menjadi bahan diskusi di media elektronik yang pada akhirnya direalisasikan di alam nyata. Bahkan kemudian ditetapkan menjadi sebuah hukum baru oleh legislatif setiap perubahan tahun.

Di Swedia, pada prinsipnya hak memakai pakaian keagamaan termasuk bagian dari kebebasan beragama (Rätten att bära religiös klädsel omfattas av religionsfriheten). Lebih lanjut lagi dalam konteks bekerja dikatakan bahwa seorang pencari kerja (arbetssökande) yang memakai surban atau jilbab, bila agamanya menuntut demikian maka diperkenankan kecuali beresiko menghalangi pekerjaan dalam medis seperti higeinis atau lainnya seperti keselamatan kerja.

Namun, setiap perusahaan atau majikan mempunyai kebijakan masing-masing yang tentunya diterjemahkan menurut tipe pakerjaan itu sendiri. Misalnya seorang perawat atau dokter tidak boleh berpakaian seperti niqab atau burqa karena pasien mempunyai hak untuk mengenali wajah orang yang mengobatinya. Bila hanya sebatas jilbab, selama lebih satu dekade saya bermukim di salah satu negeri Skandinavia ini, belum pernah ada hukum secara eksplisit di Swedia yang melarang dipakai baik di tempat kerja atau di lingkungan umum. Ini mungkin karena memakai Jilbab masih dalam kategori “moderat” dan relativ bisa dikenali publik karena masih terlihat wajah dan leluasa dalam bergerak.

Jikapun ditetapkan peraturan tersebut dengan sederajat oleh para perusahaan baik milik swasta dan nasional di Swedia maka nantinya tidak akan ada lagi pohon natal beserta lampu hiasan akhir tahun ditempat kerja. Begitu pula hilangnya liburan hari Paskah dan Natal atau lainnya yang berkaitan dengan simbol, budaya dan tradisi Kekristenan.

Bila dilihat dalam kaca mata politik, sebenarnya keputusan kontroversial Mahkamah tertinggi Uni Eropa minggu lalu itu tidak terlepas dari isu panas dengan meningkatnya sentimen populis (Xenofobia) di jazirah Uni Eropa ini. Putusan itu merupakan putusan pertama yang dibuat pengadilan Uni Eropa terkait aturan penggunaan jilbab di tempat kerja. Ini adalah salah satu resiko hidup diperantauan dengan menjadi minoritas. Duh!

*Ketua Persatuan Masyarakat Aceh di Örebro.
https://www.facebook.com/asnawiali
Email: asnawiali@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK