Menyoal Pemerkosaan Bocah di Aceh Utara

“APA hukuman yg pantas utk pemerkosa & pembunuh bocah 6 tahun ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa ke depannya? Keji bin sadisss,” demikian tanya saudara Hasan Basri M.Nur yang merupakan salah seorang akdemisi salah satu perguruan tinggi di Aceh yang terkenal lumayan kritis dan perduli terhadap setiap keadaan sosial di tengah masyarakat Aceh. Menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kembali terjadi di Aceh tepatnya di Aceh Utara sebagaimana yang diberitakan oleh media acehtrend.co dengan judul “Di Aceh Utara, Bocah Enam Tahun Diperkosa dan Dibunuh”.

Ya, sadis memang dan berulang kali sudah peristiwa yang memiriskan senada itu menimpa anak-anak Aceh, seakan sudah menjadi sebuah kebiasaan, tindakan kejahatan seksual terhadap anak yang dulunya hanya kita baca di media terjadi di luar Aceh, akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Aceh, bak jamur di musim hujan.

Lalu apa? Iya, seperti biasa perang argumentasi dalam menyikapi peristiwa itu pun tak terhindari, beragam kutukan pun secara sporadis dilemparkan oleh mereka yang perduli dan merasa prihatin terhadap apa yang dialami korban, semua berlagak hakim yang seakan berlomba-lomba memutuskan hukuman yang pantas untuk para “predator” tersebut.

Semua seolah-olah merasa paling yakin bahwa kejahatan itu terjadi hanya karena kesalahan tunggal si predator tanpa keterkaitan dengan pihak lain, sehingga ia sangat pantas di dakwa dan divonis dengan seberat-beratnya sebagai terdakwa tunggal.

Memang kejahatan yang dilakukan oleh para predator itu sangat mengerikan, hampir semua sepakat bahwa kejahatan seksual pada anak tidak layak untuk ditolerir apa lagi untuk dimaafkan.
Tanpa bermaksud menjustifikasi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, namun saya mengajak pembaca dan kita semua untuk melihat persoalan tersebut secara lebih kompleks, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk menyelesaikan kejahatan ini secara komperhensif dalam artian tidak hanya menghukum pelaku semata tapi juga menyentuh dan menyelesaikan hingga ke akar-akarnya sehingga tidak terulang lagi oleh pelaku lainnya di waktu dan tempat yang berbeda.

Di antara beberapa pertanyaan yang menurut saya harus dijawab adalah:
1. Apakah kejahatan ini terjadi karena para predator mengidap penyakit pedofelia?
2. Atau karena para predator mengalami hiper seks?
3. Atau karena para predator gagal menyalurkan nafsu seksualnya pada orang dewasa (baik secara halal maupun haram)?
4. Atau karena para predator terinspirasi oleh media yang semakin vulgar bin bebas tanpa nilai?

Jika jawabannya adalah melibatkan no 4 maka ini menandakan bahwa perkembangan tekhnologi telah melampaui pertumbuhan akal manusia sehingga tekhnologi telah membawa pengaruh negatif yang seharusnya bisa dihindari oleh peranal akal. Lebih tegasnya lagi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah dampak dari pertumbuhan raga yang telah melampaui perkembangan jiwa.
Jika hipotesis ini benar, maka para predator juga termasuk korban yang pada akhirnya mengorbankan korban-korban lainnya. Pelaku pemerkosaan atau kejahatan seksual pada anak ini adalah korban dari keteledoran dan ketidak pedulian pemerintah yang membiarkan situs porno maupun berbagai pemicu tindak kekerasan (kejahatan) seksual lainnya tayang secara bebas bin vulgar.
Kita semua sepakat kejahatan dan pelanggaran tidak untuk ditolerir tapi menghukum pelaku (predator) seksual saja tanpa menindak pemicu kejahatan seksual itu sendiri bukanlah solusi.

Artinya kita harus melihat persoalan ini secara lebih kompleks bukan hanya dari sisi klimaksnya (tindakan predator) saja tapi juga semua aspek yang terkait baik langsung maupun tidak langsung ke kejahatan yang hendak diselesaikan.

Pemerintah Harus Proaktif

Dalam upaya penyelesaian masalah ini saya melihat bahwa pemerintah selaku penguasa di negeri ini perlu bahkan sangat perlu untuk segera bergerak mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ummat, saya memandang bahwa dalam hal ini Gubernur atau DPRA harus punya inisiatif untuk melakukan langkah-langkah proteksif agar persoalan tersebut bias terselesaikan, praktisnya pemerintah perlu merumuskan Qanun untuk menertibkan situs dan segala media baik cetak maupun online yang ikut memicu tindak kejahatan seksual ini, apakah ini mungkin? Saya kira di sinilah kita bias melihat bahwa seserius apa pemerintah memperjuangkan kepentingan ummat dan perduli atas keselamatan dan masa depan generasi muda penerus bangsa.

Kalau persoalan batu akik (ingat fenomena batu giok) DPRA begitu responsif untuk merancang Qanun terkait “putaran uang?” yang dikaitkan dengan resolusi untuk melestarikan lingkungan, apakah kali ini DPRA belum punya cukup alasan untuk bertindak “melestarikan” manusia-manusia di lingkungannya “karena ketiadaan perputaran uang”?

Atau di pihak lain apakah gubernur selaku pimpinan tertinggi di daerah yang bersyari’at ini tidak bisa bertindak apapun dengan segala kekuasaannya misalnya dengan mengeluarkan pergub terkait dengan penertiban hal-hal yang bisa memicu terjadinya kejahatan yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengancam masa depan anak bangsa ini? Atau hanya peduli dengan kebijakan-kebijakangan yang menghasilkan keuntungan secara financial demi memuaskan nafsu kekayaan dan kekuasaannya semata?
Whell…

Cuma bisa menghakimi? Terlalu naif untuk menjelesaikan persoalan ummat.

Pengurus DPD Pospera Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK