Gubernur Zaini, Kilas Balik “Dilantik dan Dilantak”

Aktivis Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) membentangkan poster saat menggelar aksi demo di gedung DPRA, Banda Aceh, senin (1/9). Aksi demo di gedung DPRA itu menuntut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal membangun perekonomian, kemiskinan bertambah dan jabatan di pemerintahan sarat KKN serta mendesak DPRA membentuk pansus untuk pemakzulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. ANTARA FOTO/Ampelsa/ed/pd/14

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Jika ada gelar “Gubernur Terkuat” maka gelar itu layak disandang oleh Zaini Abdullah, Gubernur Aceh periode 2012-2017. Disebut kuat bukan karena beliau salah seorang tokoh sentral di organisasi perlawan Gerakan Aceh Merdeka.

Gubernur kedua paska konflik kelahiran 1940 itu disebut kuat karena sejak usai dilantik, berkali-kali beliau “dilantak,” bahkan hingga dipenghujung tugasnya, yang segera akan berakhir pada 25 Juni 2017.

Luar biasanya, beliau cukup kuat menghadapi semuanya, bahkan ada yang menilai, yang melantak malah kemudian menjadi pendukung. Mengapa bisa terjadi? Berikut kilas balik Zaini Abdullah, dari dilantik hingga dilantak berkali-kali.

***

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hasil rekapitulasi ini dinyatakan sah,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra, diiringi ketokan palu dua kali. Para hadirin yang hadir dari berbagai unsur ikut tepuk tangan.

Tepuk tangan gembira itu terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Selasa (17/4/2012). Zaini Abdullah yang berpasangan dengan Muzakir Manaf dinyatakan menang dengan perolehan suara terbanyak dengan meraup 1.327.695 suara atau mengumpulkan 55,75 persen dukungan.

Sementara itu, di posisi kedua bertengger pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan. Pasangan jalur independen yang menjadi pesaing berat Partai Aceh ini mampu mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen.

Pasangan yang dikenali sebagai Zikir ini sekaligus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh definitif. Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Tarmizi A Karim pada Jumat (15/6/2012) memastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi akan melantik dr Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2012-2017 di Gedung DPRA, Senin 25 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 WIB.

“Saya sudah bertemu Pak Mendagri. Sesuai harapan beliau, insya Allah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRA, Senin (25/6) sekitar pukul 14.00 WIB. Pagi Senin itu Pak Mendagri dijadwalkan tiba di Banda Aceh,” ujar Tarmizi.

Pada hari Zikir dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Senin (25/7/2012) ada insiden yang diingat oleh publik hingga saat ini, yaitu pemukulan mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Alkisah, sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mengikuti pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, para undangan satu per satu keluar dari ruang utama gedung DPRA.

Selanjutnya, dari deretan tengah halaman gedung terdengar kericuhan dan sejumlah orang tampak sedang memukul seseorang dan ternyata itu adalah mantan gubernur Aceh periode 2007-2012, Irwandi Yusuf.

“Saya mengetahui dan mengenal orang yang memprovokasi dan memukul saya,” kata Irwandi kala itu di RSUZA.

***

Waktu bergerak cepat, tidak terasa Zikir sudah memasuki periode satu tahun memerintah. Tapi, pada Senin (1/7/2013) sejumlah demonstran yang menamakan diri Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) melakukan aksi teatrikal di depan Kantor Gubernur Aceh. Mereka menganggap selama satu tahun pemerintah Zaini-Muzakir (Zikir) gagal mensejahterakan rakyat Aceh.

Pelantakan yang terjadi pada tahun pertama itu, berlanjut pada tahun kedua, bahkan terjadi berulangkali. Pada Selasa, 7 Januari 2014 LSM dan Mahasiswa Aceh sudah mendesak Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf Mundur.

Mereka adalah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Aceh Menggugat (KARAM). Dalam gelar aksi di halaman Kantor Gubenur Aceh, Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatuddin Tanjung menyampaikan orasi kritisnya. Berikut penggalannya:

“Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2013 merupakan tahun suram bagi keberlangsungan pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan ZIKIR gagal mewujudkan perubahan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Saat ini yang menikmati uang tersebut adalah orang-orang yang ada di sekeliling Zikir.”

“Aceh sudah lahir dinasti politik, seluruh pejabat yang ada di SKPA merupakan saudara dari ZIKIR, sehingga yang terjadi anggaran APBA 2013 sebesar 12,6 Triliun tidak mampu dihabiskan karena tidak mampu bekerja dengan baik, karena pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan keahlian masing-masing dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” ujar Hayatuddin Tanjung.

Begitu seriusnya GeRAK, sehingga juga ikut turun gunung Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia Akhiruddin Mahjuddin, yang juga cukup kritis:

“Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan ZIKIR apabila tidak mampu menjalankan jabatannya dengan baik, seharusnya malu dan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka ingin membuat dinasti baru di Aceh, maka dinasti yang dibuat harus kita lawan, karena Aceh ini bukan milik mereka saja tapi milik kita semua,” imbuhnya seraya mengatakan, Pemerintah Aceh juga tidak mampu memenuhi 21 janji politiknya pada masa kampanye.

“Makanya sekarang masyarakat perlu menggungat kepemimpinan Zikir, banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Zikir, seperti kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi, padahal anggaran yang diberikan untuk Aceh sangat besar, tapi masyarakat tidak bisa menikmatinya,” ujarnya.

Kegiatan “melantak” Zaini hanya istirahat dua bulan. Pada 27 Maret 2014 Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melaporkan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Zaini Abdullah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengelolaan dana hibah dan indikasi suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

“(Terlapor) gubernur Aceh, wakil gubernur, kepala dinas perikanan dan kelautan Aceh, serta ada beberapa terkait suap,” kata Koordinator Gerak Akhirudin Majuddin di KPK, Jakarta, Rabu (26/3).

“Pelantakan” terhadap Zaini kembali terjadi pada 8 Agustus 2014. Kali ini dilakukan oleh Barisan Rakyat Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) yang digawangi oleh Hendra Budian. Dalam konferensi persnya, Senin (11/08/2014), yang digelar di Tower Kopi (Belakang KFC), Jl. T. Daud Beureuh Banda Aceh, mereka menuntut Zaini untuk turun dari jabatannya.

Hendra Budian mengungkapkan indikator lemahnya pembangunan dapat dilihat dari realisasi anggaran pemerintah yang sampai saat ini masih 32 % dari target 40 % keuangan yang direncanakan. Pemerintah tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan pemerintahan. Ekonomi Aceh sangat tergantung dari realisasi anggaran pemerintahan Aceh, bisa dipaahami jika ekonomi Aceh merosot dan petani gampong morat-marit lantaran lambatnya realisasi APBA di lapangan. Selain soal kecakapan pribadi dr. Zaini Abdullah, kelambatan realisasi APBA juga dipengaruhi faktor pemerintah Aceh tidak memiliki orang handal dalam kabinet pemerintahannya.

“Untuk itu kami kumpulan aktivis masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, aktivis politik, profesional muda dan kelompok-kelompok yang peduli dengan pembangunan Aceh mendeklarasikan diri sebagai BPPA (Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh). BPPA adalah kelompok kerja yang membuka diri kepada siapapun baik individu maupun kelompok untuk besama-sama melakukan perjuangan supaya dapat keluar dari persoalan Aceh saat ini,” terang Hendra.

Pada saat itu LSM GERAK Aceh juga kembali tampil dan menyoroti kembali soal penempatan SKPA merupakan kroni-kroni yang memiliki hubungan famili dan kedaerahan dengan dr. Zaini Abdullah. Pemerintah Aceh saat ini layaknya pemerintahan dinasti abad pertengahan dimana keluarga-keluarga gubernur mengisi semua pos-pos pemerintahan Aceh. Kasus korupsi juga terus meningkat tanpa upaya untuk pemberantasan korupsi.

“Sikap yang ditunjukkan oleh Zaini Abdullah bahwa pemerintahan hari ini tidak memiliki sikap yang tegas terhadap pemberantasan korupsi dan sikap dalam mengatasi kebocoran anggaran. Bahkan pemerintahan dr. Zaini lebih korup dari pemerintahan Gubernur Irwandi,” ungkap Askalani.

BPPA juga mengingatkan bahwa waktu kita tidak lagi panjang, karena tahun depan pemerintahan dr. Zaini kelihatannya akan fokus kepada kerja-kerja politik pilkada yang akan berlangsung pada Februari 2017. Sudah dapat dipastikan bahwa program-program pemerintahan akan lebih fokus kepada kerja-kerja politik pencitraan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pembangunan masyarakat. Solusi BPPA yang ditawarkan adalah menuntut dr. Zaini Abdullah untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh dan selanjutnya kami menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan percepatan pilkada Aceh untuk memilih pemimpin yang baru.

“Tuntutan ini kami serukan supaya Gubernur dr. Zaini Abdullah mengundurkan diri selambat-lambatnya satu bulan setelah konferensi pers ini. Bila tidak, kami akan berjuang melakukan pengerahan massa besar-besaran mendesak paksa gubernur untuk turun dari pemerintahannya,” pungkas Hendra Budian saat itu.

Satu bulan berikutnya, pada Senin 1 September 2014 Aktivis Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) kembali menggelar aksi dengan membentangkan poster saat menggelar aksi demo di gedung DPRA, dan kembali menuntut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal membangun perekonomian, kemiskinan bertambah dan jabatan di pemerintahan sarat KKN serta mendesak DPRA membentuk pansus untuk pemakzulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. Tidak tanggung-tanggung, diperkirakan ada sekitar seratus warga.

Dalam sebuah spanduk, media kala itu sempat memotret sebuah spanduk yang memiliki pesan seram karena berisi tulisan: “Zaini Abdullah pengkhianat bangsa Aceh.”

Penanggung jawab BPPA, Hendra Budian, kembali menegaskankan, Zaini Abdullah dinilainya telah gagal mengemban amanat rakyat Aceh yang terkandung dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki. “Zaini hanya membangun dinasti kekuasaannya,” katanya.

Atas dasar itulah, kata Hendra, BPPA mendesak DPRA membentuk panitia khusus untuk pemakzulan terhadap Zaini Abdullah. “Kalau tidak, kami berjanji akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak untuk mendesak hal serupa,” ucap Hendra.

Media Tempo bahkan mencatat, beberapa kali BPPA mengeluarkan pernyataan untuk meminta Zaini Abdullah mundur dari jabatannya. Sebelumnya Zaini Abdullah merespons tuntutan BPPA dengan enteng. “Sabar saja, ya. Saya akan mundur tiga tahun lagi. Jadi, bagi yang mau menggantikan saya, bersabar saja. Tiga tahun tidak lama lagi,” tuturnya.

Tidak putus asa, pada 3 September 2014 BPPA kembali melancarkan aksinya untuk menuntut gubernur Aceh, Zaini Abdullah agar dimakzulkan oleh DPRA. Koordinator aksi Agusta Mukhtar kala itu mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi hingga satu bulan kedepan sampai DPR Aceh merespon keinginan pihaknya untuk memberhentikan gubernur Aceh Zaini Abdullah. Agusta menuding Gubernur Aceh Zaini Abdullah tidak mampu memimpin Aceh.

“Kita masih menunggu niat baik DPRA, karena kita sudah sampaikan keinginan kita kepada DPRA, dan DPRA harus mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Aceh hari ini,” lanjutnya.

Agusta menambahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melancarkan aksi yang sama ke pendopo gubernur Aceh.

Menariknya, pada demo 3/9 itu ada suara yang menegaskan bahwa hanya Wakil Gubernur Aceh yang pikirkan nasib Aceh. Sedangkan kepemimpinan Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh, kata sang orator unjuk rasa, hanya memikirkan kepentingan keluarga dan daerah asalnya, yaitu Kabupaten Pidie. Nasib kabupaten-kabupaten lainnya sangat terbengkalai.

“Dan kami melihat selama ini yang mau memikirkan nasib masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dan kabupaten lain hanyalah Wagub Aceh, Muzakir Manaf,” ujar orator tersebut sebelum koordinator aksi, Agusta Mukhtar, berorasi.

***

Aksi BPPA terbukti ampuh. Pada 8 September 2012 pihak DPRA berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara masa dari BPPA dengan gubernur Aceh Zaini Abdullah yang didesak mundur oleh BPPA dalam dua pekan terakhir. Janji ini disampaikan oleh Muhammad Harun, Ketua Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh kala itu. Muhammad Harun kala itu dikut didampingi sejumlah anggota dewan lainnya saat menemui peserta aksi dari BPPA di halaman kantor DPR Aceh.

Saat itu Harun mengatakan semua aspirasi BPPA sudah disampaikan kepada pimpinan DPR Aceh agar gubernur meluangkan waktu untuk bertemu dengan BPPA. Sejauh ini diakui Harun belum ada komunikasi antara pimpinan dewan dengan gubernur Aceh. Menanggapi pernyataan Harun, peserta aksi dari BPPA memberikan waktu hingga tanggal 10 September 2014 agar DPR Aceh mempertemukan BPPA dengan gubernur Aceh Zaini Abdullah. Jika tidak BPPA mengancam akan kembali melakukan aksi.

Akhiruddin, salah seorang orator aksi mendesak agar DPR Aceh membentuk pansus untuk melengserkan Zaini Abdullah dari jabatan gubernur Aceh.

***

Waktu terus belalu, hingga muncul kabar menyentak meski sudah diduga publik sebelumnya. Pada 15 September 2015 Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H Muzakir Manaf mengakui belakangan ini antara dirinya dengan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, sedang terganggu hubungan komunikasi.

“Bahkan tak ada komunikasi lagi,” kata Muzakir Manaf saat menyampaikan sambutan pada Haul Ke-1 Dayah Diniyah Darussalam di Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Selasa (15/9/2015).

Pernyataan Mualem bahwa dirinya tidak ada komunikasi lagi dengan Gubernur Zaini turut didengar tamu yang menghadiri haul. Di antaranya Anggota DPRA, Abdullah Saleh SH, ulama karismatik Aceh, Abuya Haji Amran Waly, Sekda Aceh Barat Bukhari, Wakil Ketua DPRK Ramli MS, dan sejumlah ulama Aceh Barat.

Dalam kesempatan itu, Wagub Muzakir Manaf kembali mengulangi pernyataannya bahwa akan maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Aceh tahun 2017.

Aksi “melantak” Zaini Abdullah juga terjadi di akhir tahun 2015. Pada 31 Desember 2015 puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim IndonesiA (KAMMI) Aceh melakukan demo di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menilai Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf (Zikir) telah menyebabkan banyak kerugian bagi Aceh.

Koordinator Aksi, Tuanku Muhammad menyebutkan, dalam aksi demo itu mereka menyampaikan tuntutan yakni, meminta KPK mengungkap dugaan penyelewengan anggaran di Pemerintah Aceh. Serta meminta janji Zikir pada masa kampanye harus segera diimplementasikan dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh.

Selain itu, aktivis KAMMI juga mengultimatum pemerintahan Zikir agar tidak mengedepankan keinginan pribadi sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. Sehingga rakyat yang menjadi korban karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

“Dana Otsus yang sudah diterima Aceh sebesar Rp 50 triliun lebih itu seharusnya sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, namun yang terjadi malah diantara kelompok mantan kombatan saja ada yang kecewa karena haknya tidak dipenuhi,” ujar Tuanku Muhammad.

Zaini kembali di kritik pada tahun 2016. Pada 4 April 2016 Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menyebutkan Pemerintah Zikir (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) sebagai pemerintahan yang gemar melakukan gonta-ganti kabinet.

“Soal gonta-ganti kabinet, Pemerintah Zikir jagonya,” ujar Askhalani dengan nada menyindir menanggapi perombakan kabinet yang ke-10.

Menurut catatan GeRAK, sejak ‘Zikir’ dilantik pada 25 Juni 2012, Pemerintah Aceh telah melakukan perombakan jabatan struktural sebanyak 10 kali yang dimulai dari pelantikan pertama sebanyak 422 pejabat pada 5 Februari 2013. Parahnya, rata-rata usia jabatan kepala dinas yang diganti paling lama berkisar enam sampai delapan bulan hari kerja.

“Jika dirata-ratakan pergantian di tubuh SKPA hampir dominan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya soal ketidakharmonisan di tubuh Pemerintah Aceh (Gubernur dan Wagub) dan faktor adanya pihak luar yang mempengaruhi kebijakan internal Pemerintah Aceh untuk memaksa gubernur melakukan pergantian,” ujar Askhalani.

Dan, diujung tahun Zaini mengabdi sebagai Gubernur Aceh, aksi “melantak” Zaini Abdullah juga dilakukan. Pada 14 Maret 2017 sekitar 12 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Aceh menggelar aksi demo di depan gedung DPRA di Banda Aceh.

Mereka tiba di DPRA sekitar pukul 11.00 WIB, dengan mengenakan almamater Unsyiah. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster kecaman terhadap Pemerintahan Zaini Abdullah.

Dalam orasinya, mahasiswa menyesalkan sikap Zaini Abdullah yang melakukan pergantian Kepala SKPA, padahal dalam aturannya Gubernur tidak bokeh melakukan mutasi dalam kurun waktu enam bulan menjelang berakhir jabatan.

***

Rasanya tidak salah bila ada yang bertanya mengapa Zaini Abdullah kerap sekali “dilantak” usai satu tahun dilantik? Apakah seluruh kritik dan aksi “melantak” Zaini Abdullah murni karena Zaini Abdullah gagal memimpin? Rasanya tidak gagal-gagal amat.

Dalam catatan yang dimiliki aceHTrend, banyak prestasi yang digoreskan oleh Zaini Abdullah, sekalipun beliau “ditinggal” sendiri dalam memimpin, berikut sekedar catatan lepas sekedarnya akan capaian Zaini Abdullah:

Dalam bidang UUPA, Zaini berhasil menyelesaikan tiga regulasi penting, yaitu: Peraturan Presiden (PP) tentang Pelimpahan Kewenangan Aceh bersifat Nasional, PP tentang Sistem Bagi Hasil Migas dan PP Penetapan Badan Pertanahan sebagai perangkat daerah. Hingga saat ini, bisa disebut sekitar 64 pasal atau 90% dari 71 butir-butir MoU sudah terlaksana. Terkait menjaga perdamaian, Zaini Abdullah juga menetapkan 15 Agustus sebagai Hari Perdamaian Aceh.

Terkait infrastruktur jalan, pada masa Zaini Abdullah dikerjakan 14 ruas jalan tembus. Bahkan beberapa ruas sudah fungsional, seperti jalan Babahrot (Abdya) ke Terangon dan Blangkejeren (Gayo Lues) sepanjang 118 KM. Begitu juga dengan ruas Blangkejeren-Pinding-Lokop-Peureulak Aceh Timur. Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan lingkar di Simeulue yaitu lintas Nasrehe-Lewak-Sibigo sepanjang 117 Km. Dalam RPJM Nasional di Aceh, Pemerintah Pusat juga telah merencanakan pembangunan lima jalur jalan tembus yaitu: jalan Krueng Raya ke Tibang (Pidie), jalan Geumpang tembus ke Pameu, jalan lingkar pulau Simeulue, jalan lingkar Pulau Weh dari Sabang hingga Keuneukai, serta jalan dari Takengon ke Simpang Peut.

Kepedulian terhadap kaum dhuafa di Aceh juga kuat. Sejak 2012 hingga saat ini, sudah terbangun 11.400 rumah untuk kaum duafa, warga miskin, korban konflik dan korban bencana alam. Zaini juga sangat menaruh perhatian terhadap program bantuan untuk pembangunan masjid dan meunasah.

Zaini Abdullah juga peduli pada pendidikan. Hingga kini, sudah 2.270 anak Aceh mendapat Beasiswa, baik yang kuliah di dalam maupun luar negeri, mulai dari jenjang D3 hingga S3 (doktoral). Sebanyak 912 orang di antaranya memperoleh beasiswa pada masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah. (Berturut-turut 295 orang pada tahun 2012, sebanyak 112 orang pada tahun 2013, sebanyak 407 orang pada tahun 2014 dan 98 orang pada tahun 2015). Sebanyak 808 anak-anak Aceh juga tercatat sebagai penerima beasiswa program Tahfiz Qur’an.

Begitu pula terhadap Yatim Piatu, sejak 3 tahun terakhir, Gubernur Zaini Abdullah telah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beasiswa kepada ratusan ribu anak yatim mencapai 200 miliar rupiah pertahun. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa yang orang tuanya meninggal dunia. Dari jenjang SD hingga SMU. Tahun 2013, jumlah penerima bantuan mencapai 116.604 siswa. Tahun 2014 sebanyak 113.560 siswa, dan tahun 2015 sejumlah 110.101 siswa.

Dibidang kesehatan Zaini Abdullah juga peduli, setelah beberapa bulan sejak dilantik, Zaini Abdullah langsung mengeluarkan larangan merokok di lingkungan kantor Gubernur. Larangan ini kemudian berkembang menjadi Instruksi Gubernur Aceh tentang larangan merokok No. 338/1818, di mana seluruh instansi pemerintah diwajibkan terbebas dari asap rokok. Untuk pelayanan ibu hamil, Doto Zaini juga telah merintis gampong Siaga dan Posyandu Aktif. Selain itu akan dilakukan peningkatan fasilitas kesehatan dasar yang meliputi pembangunan puskesmas baru dan rehabilitasi puskesmas lama dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

Ratusan putra-putri Aceh dari keluarga miskin juga telah difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan vokasional yaitu pelatihan skill untuk kemandirian. Ada 4 politeknik yang terus bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam mendidik skil generasi muda Aceh, yaitu Politeknik Aceh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Aceh Selatan, dan Politeknik Venezuela.

Tiga perguruan tinggi/Universitas telah berhasil dinegerikan, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Universitas Samudra, dan Universitas Teuku Umar Meulaboh. Pemerintah Aceh juga telah berhasil meningkatkan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Arraniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry. Kopertis XIII juga dibuka di Aceh. Beberapa perguruan tinggi lainnya dalam proses penegerian, yakni Universitas Almuslim, Universitas Gajah Putih, dan Universitas Gunung Leuser. Penegerian perguruan tinggi ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pendidikan di setiap daerah.

Doto Zaini menambah insentif 1.250 Tgk Imum Meunasah, yang dulunya hanya Rp 1 juta pertahun, ditingkatkan menjadi Rp 6 juta. Pasangan yang menikah pada masa konflik juga akan diberikan perlindungan hukum. Begitu juga dengan honor para da’i di perbatasan dan daerah terpencil diberikan Rp 3 juta perbulan plus kenderaan operasionalnya. Sementara itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang menikah pada masa konflik, Pemerintah Aceh telah melahirkan program isbath nikah gratis.

Untuk memperkuat ekonomi gampong, Pemerintah Aceh menempatkan Program PNPM dan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) sebagai andalan. Manfaat yang diterima masyarakat di 6.464 desa yang ada di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah. Bukti lain dari keseriusan Doto Zaini dalam membangun gampong dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa adalah menambah alokasi dana BKPG dari tahun Rp 70 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 80 juta per desa pada tahun 2014. Dana Rp 80 juta itu dicairkan dalam dua tahap yaitu Rp 50 juta pada tahun 2014 dan Rp 30 juta pada tahun 2015. Saat ini, Pemerintah Aceh telah merekrut 2.582 anak-anak muda Aceh sebagai tenaga pendamping. Mereka nantinya akan membantu pendampingan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat Rp.1,71 triliun untuk 6.463 gampong yang berada di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Puluhan tahun sudah, 748 penduduk mukim Buloh Seuma Aceh Selatan, hidup terasing, terkurung rapat dalam hutan. Tiga kampung mereka terisolir, jauh dari kemerdekaan. Satu-satunya akses transportasi yakni melalui jalur laut (rakit) ke Trumon. Cahaya untuk warga Buloh Seuma mulai bersinar sejak Doto Zaini memimpin Aceh. Melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), mantan Menlu GAM ini mengucurkan miliaran rupiah untuk membangun bentangan jalan yang membelah hutan rawa dari Trumon menembus Buloh Seuma.

Gubernur Zaini yang mengikutsertakan Istri Hj. Niazah A Hamid berkunjung dan bertatap muka langsung dengan warga disana. Berbagai terobosan pembangunan kemudian terus digulirkan di kawasan terpencil itu. Gebrakan tersebut mulai dari pembangunan jalan tembus dari Keude Trumon sampai Buloh Seuma sepanjang 34 km termasuk jembatan, puskesmas, gedung sekolah, dan menara telekomunikasi, hingga terobosan”mengalirkan” arus listrik ke kawasan penghasil madu murni tersebut. Kini, ketakutan dan mimpi buram rakyat Buloh Seuma berganti menjadi sinar matahari yang cerah nan menghangatkan.

Dalam rangka menyelesaikan turunan UUPA dan menata kembali sektor pertambangan di Aceh, Gubernur Zaini telah membuat kebijakan pro rakyat. 1) Diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh; 2) Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun. Terminal Regasifikasi Arun diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2015; 3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA).

Sementara itu, kebijakan Doto Zaini di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah; menerbitkan Pergub Aceh Nomor 95 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA) Tahun 2012-2031. RUKA merupakan acuan dan pedoman pemanfaatan potensi energi primer yang ada di Aceh. Pusat-pusat pembangkit listrik yang telah dan akan dimanfaatkan bagi kebutuhan di Aceh adalah: (1). PLTU Nagan Raya, telah selesai dibangun dan tersambung ke sistem PLN; (2). PLTA Peusangan-Aceh Tengah 80 MW (2×40 MW) kini dalam tahap pembangunan; (3). PLTG Arun-Lhokseumawe 200 MW (2×100 MW) kini dalam tahap persiapan.

Selanjutnya PLTM Krueng Isep Nagan Raya 10 MW (2×5 MW) kini dalam tahap pembangunan, serta Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Seulawah Agam, Jaboi-Sabang, Geureudong, Gunung Kembar, dan Gunung Peut Sagoe. Gubernur Zaini juga konsisten dalam Menata Kembali Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh. Buktinya? Doto Zaini telah melakukan penertiban terhadap maraknya penggunaan merkuri/air raksa dan sianida pada kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan Bendungan Raksasa Krueng Keuretoe Aceh Utara menjadi salah satu bukti komitmen dr Zaini Abdullah dan Pemerintah Pusat untuk menyejahterakan kehidupan para petani di Aceh. Pembangunan waduk multifungsi dengan anggaran 1,7 triliun ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, 9 Maret 2015. Doto Zaini juga telah merencanakan pembangunan bendungan/waduk Rukoh dan Tiro, Irigasi Lhoks Guci, untuk Wilayah Barat Aceh dan bendungan/irigasi Jambo Aye, di perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur.Selain itu, Bendungan Peureulak, Waduk Lawe Alas, Lawe Mamas I dan II juga sedang dalam perencanaan pembangunan.

Dalam RPJM nasional Aceh 2015-2017, juga direncanakan membangun science park berbasis kebencanaan di Kota Banda Aceh, techno park berbasis komoditi kopi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, techno park berbasis kakao (coklat) di Pidie dan Pidie Jaya, dantechno park berbasis lobster di Simeulue. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan membangun dua rumah budaya.

Bukan itu saja, pemerintah juga merencanakan pembangunan pengamanan pantai Krueng Raya Aceh Besar, pembangunan intake dan pipa transmisi air baku di tiga kabupaten (Aceh Utara, Aceh Singkil dan Nagan Raya), serta restorasi Krueng Baro.

Dalam tiga tahun terakhir sejak Zaini memimpin, membuat ruas-ruas jalan terasa mulai padat, bahkan menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu. Sebelum kemacetan semakin parah, Gubernur Zaini Abdullah bergerak cepat untuk mencari solusi. Untuk langkah awal, ada empat titik potensi kemacetan yang harus segera diatasi, yaitu di jembatan Lamnyong, Krueng Cut, Simpang Surabaya, dan Simpang Beurawe.

Pembangunan keempat fasilitas publik ini telah mulai dikerjakan sejak Januari 2016. Untuk Simpang Surabaya akan dibangun flyover (jalan layang) sepanjang 881 meter, sementara di Beurawe akan dibangun jalan bawah tanah (underpass) sepanjang 202 meter. Kedua proyek yang bertujuan untuk membebaskan Kota Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh dari potensi kemacetan dimasa mendatang. Dua proyek besar yang juga memiliki tujuan yang sama adalah, pelebaran Jembatan Lamnyong (sudah selesai) dan Jembatan Krueng Cut.

Dalam menyahuti hasrat rakyat Aceh, Doto Zaini ‘menyulap’ penampilan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh agar lebih cantik, menawan, serta memberikan kesan aman dan nyaman. Pemancangan tiang pancang telah dilakukan pada Selasa, (28/7/2015). Disana akan dibangun 12 payung elektrik otomatis berukuran besar yang hari ini sudah bisa dilihat.

Bukan hanya itu, Mesjid Raya juga dibuat areal parkir bawah tanah dan tempat wudhuk bawah tanah yang langsung tembus ke tangga masjid. Hal itu dimaksudkan agar halaman depan Masjid Raya yang ada sekarang tetap akan digunakan untuk lokasi tempat ibadah. Infrastruktur lain yang akan dibangun, adalah tempat pengajian Alqur’an, rumah imam, kantor pengelola, guest house, ruang pertemuan besar (convention center), ruang radio/televisi masjid, serta fasilitas pendukung lainnya. Satu lagi; penataan lingkungan kiri dan kanan masjid dengan pohon kurma. Hal ini akan menjadi suasana di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman layaknya kompleks Masjid Nabawi di Arab Saudi.

***

Tidak ada pemeritahan yang sempurna, itulah sebabnya suksesi kepemimpinan terus berjalan agar pemerintahan berikutnya dapat melakukan apa yang belum dapat dilakukan. Zaini Abdullah telah melakukan tugasnya, dengan kekurangan dan kelebihannya. Pastilah di antara keduanya terkandung hikmah dan pembelajaran dan karena itu keberadaan Zaini Abdullah dengan segenap pengalamannya sangat diperlukan oleh Pemerintahan Baru hasil Pilkada 2017. Bahkan, posisi Zaini Abdullah masih sangat strategis dalam kerja-kerja membantu pemerintah baru terutama kaitannya dengan implementasi UUPA, lobi dengan pemerintah pusat bahkan melakukan tugas-tugas diplomasi di luar negeri.

Pembelajaran juga bisa kita petik dari serangkaian aksi “lantak” yang pernah terjadi, yang dalam kilas balik ini hanya beberapa saja yang ditampilkan, sehingga pemerintah baru dapat memiliki potret sejak dini tentang konfigurasi sosial politik di Aceh. Sungguh, tidak ada yang sia-sia kecuali jika pengalaman silam itu terbuang dari catatan pembelajaran alias gadoh ingat, dan untuk itulah kilas balik ini disajikan kembali sehingga tidak lagi terulang peristiwa yang sama. []

KOMENTAR FACEBOOK