Mengapa Aceh Miskin?

Oleh Jon Paisal*

Masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sekarang adalah kemiskinan. Hampir setiap tahun angka kemiskinan dan penganguran meningkat di Aceh. Mengapa demikian terjadi, sedangkan Aceh merupakan salah satu daerah istimewa, banyak anggaran di Aceh, dan salah satu Provinsi yang memiliki Dana Otsus. Apabila dilihat dari Backgroundnya tentu Aceh menjadi daerah yang berwibawa, artinya tanpa ada yang mengemis di jalanan, dan tidak ada anak-anak yang putus pendidikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), penduduk miskin Aceh pada bulan Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang dibanding posisi September 2014. sudah tidak heran apabila Di persimpangan jalan berbagai fitur pengemis yang meminta-minta secara tidak terhormat mereka melakukan demikian untuk mempertahankan hidup. sebagian orang mengatakan bahwa peminta-minta di jalanan itu mereka ketagihan mengemis karena malas bekerja. Secara konsep kehidupan bila ada pekerjaan yang lebih baik tidak mungkin mengerjakan hal yang tidak baik. Di sini jelas terlihat kurangnya sumber pendapatan sehingga masyarakat memaksakan diri untuk meminta-minta di jalanan.

Aceh, dulu pernah jaya dan rakyat hidup sejahtera. Di abad ke 17 saat Sultan Iskandar Muda memegang tampuk pemerintahan, Aceh terlihat berwibawa di mata dunia. Kejayaan yang dimiliki Aceh pada itu meliputi berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan, pada abad ini Aceh mampu mewujudkan kemajuan yang sihnifikan.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat begitu tinggi, perdagangan yang dilakukan dengan banyak pedagang lokal maupun internasional, menjadikan kota Banda Aceh sebuah kota kosmopolitan yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu Aceh juga dikenal sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia tenggara. Artinya Secara historis Aceh merupakan salah satu kawasan di belahan barat nusantara yang disegani dunia.

Sekarang Aceh dihuni oleh masyarakat miskin. Banyak anak-anak putus sekolah berasal dari keluarga kurang mampu. Masa depan mereka hanya menjadi ladang bisnis bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan secara ekonomi, Budaya, dan politik di bandingkan masa dulu Aceh jauh Ketinggalan.

Siapakah yang menjadi garda terdepan dalam memberantas kemiskinan di Aceh dan tanggung jawab siapa itu? secara formal tentu lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yaitu pemimpin dan Dewan Perwakilan rakyat, kemudian tanggung jawab masyarakat Aceh sendiri secara bersama memberi dukungan kepada masyarakat kecil baik berupa moril maupun materil agar masyarakat mandiri dalam menjalani hidup tidak bergantung kepada pemerintah saja.

Peran pemerintah terhadap rakyat sudah dilakukan melalui berbagai program berupa pembangunan gedung, jalan, rumah sekolah, dan sebagainya, akan tetapi pemerintah Aceh selama ini tampak lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, yang serapan anggarannya begitu besar. Saya rasa hal demikian hanya menguntungkan pihak kontraktor saja sedangkan untuk masyarakat kalau kita lihat dari segi ekonomi tidak membawa perubahan.

Oleh karena itu kebijkan publik sangat besar penagruhnya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, karena hal ini juga dicantumkan dalam undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, sebagaiman dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “kesejahtreraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Beberapa faktor Penyebab kemiskinan.

Kemiskinan tentu ada konsekuensinya bila tidak diperhatikan dengan serius, selain kemiskinan itu mendekati kekufuran juga mengubah keadaan sosial masyarakat yang didasari oleh sempitnya ekonomi. Sebagai manusia sudah tentu memilkii keinginan mempertahankan hidup, maka yang menjadi persoalan yang dihadapi adalah masalah ekonomi oleh karena itu orang-orang melakukan pekerjaan apa saja demi kelangsungan hidup nya terkadang orientasinya, mengarah kepada kriminal, perampokan dan pencurian serta mengemis di jalanan.

Ada beberapa indikasi yang menjadi faktor perkembangan kemiskinan di Aceh, Terutama masalah Lapangan Kerja. Keterbatasan lapangan kerja merupakan hal yang urgen yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran karena ini potensi kemiskinan. Kondisi masyarakat Di Aceh sekarang begitu sulitnya lapangan kerja mayoritasnya mereka adalah tidak ada modal akhir nya masyarakat terpaku menunggu peluang-peluang dari pemerintah.

Kedua lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemerintah selama ini lebih kepada pembangunan fisik, sedangkan program pemberdayaan ekonomi yang produktif seperti memprioritaskan modal usaha, pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif sangat masih belum efektif. Maka orang-orang miskin yang tidak ada modal usaha ia tidak ada ruang untuk hidup menuju stratifikasi sosial ke tingkat menengah.

Ketiga gaji buruh tidak seimbang dengan biaya hidup. Sebagian buruh di suatu perusahaan swasta atau di pemerintahan terkadang upahnya masih di bawah Upah Minimal Pekerja (UMP) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur, sehingga mengakibatkan tidak seimbang antara pengeluaran dengan penghasilan yang buruh.

Keempat, kebijakan Pemerintah harus memberi peluang kerja bagi masyarakat sebanyak mungkin dalam kerja publik terutama di tingkat desa. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya menjaga tingkat konsumsi melain juga pada saat yang sama membuat skema tunjangan pengangguran menjadi berguna, yaitu terselengarannya program pemerintahan. begitu juga budaya korupsi di Aceh harus di hilangkan agar generasi kedepan tidak mewarisi budaya demikian. apalagi Aceh daerah Syariat Islam sudah seharusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

Untuk mengendalikan keadaan sosial ekonomi daerah kita ini yang sangat memprihatinkan, terutama Pemerintahan Aceh harus bijak dalam merealisasi anggaran. Rencana kerja pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pejabat atau kepentingan kelompok tertentu. Membuat sebuah survey di lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Jangka panjang (RKPJ) sehingga persoalan dalam masyarakat benar-benar tertampung dengan baik sesuai kebutuhan masayarakat di desa-desa.

Ada beberapa pendapat menurut penulis untuk mengantispsi kemiskinan.
Pemerintahan harus mengevaluasi kembali secara sistematis terhadap gaji buruh bila ada yang tidak sesuai dengan UMP lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta karena gaji buruh juga merupakan problem yang subtansial dalam memberantas kemiskinan, serta mengedepankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi pembangunan berupa insfraktruktur selanjutnya menghidupkan lahan pertanian membuka untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Pembukaan lahan di sektor pertanian dan perkebunan setelah itu melakukan pembinaan hingga sampai kepada penghasilan, jika tidak demikian bisa saja lahan yang telah dibuka menjadi mubazir apabila tidak ada dorongan dan pembinaan, Dan kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap kemandirian juga jauh lebih penting dalam merenkonstruksi pemberdayaan ekonomi sehingga terjadinya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.

Menyediakan dana pinjaman buat masyarakat terutama bagi petani dan masyarakat yang membuka usaha membutuhkan modal. Kebijakan demikian juga penting dilakukan supaya proses produksi pertanian terus bertahan di ketika daya beli masyarakat sedang terjatuh dan proses perputaran uang terus berjalan di desa maupun di kota karena dua hal ini terus terjadi transaksi antara masyarakat petani dan pengusaha kecil di desa. Karena Dalam pemberdayaan perekonomian di pedesaan suatu upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

*Penulis Mahasiswa Pasca Sarjana S2. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Mantan Ketua Ipelmaja Meulaboh,Imail: faisal.jon@yahoo.com