ACEHTREND.CO,Banda Aceh- Sejumlah aktivis lingkungan hidup yang dipimpin oleh Walhi Aceh, Jumat (12/5/2017) menjumpai Fraksi Golkar di DPRA, dalam rangka memperjuangkan revisi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Aceh (RTRWA). Ketua Fraksi Golkar Zuriat Suparjo, meminta agar diberikan banyak waktu untuk membicarakan tentang rencana perubahan.
Dalam pertemuan tersebut, Zulfikar Muhammad yang memandu pertemuan menjelaskan bahwa ada lima hal mendasar mengapa Qanun RTRWA harus direvisi. Pertama dilihat dari sisi bencana, Qanun tersebut tidak menjadikan bencana sebagai perspektif bencana.
Kedua, dari sisi infrastruktur Aceh mengalami banyak perubahan. Namun gerakan pembangunan yang massif itu sama sekali tidak mengacu pada Qanun Nomor 19 Tahun 2013. “Misalnya munculnya pembangunan di tapak tsunami 2004. Sehingga ruang yang dibutuhkan untuk infrastruktur mitigasi tsunami justru tidak tersedia. Banyak pembangunan infrastruktur justru tidak sesuai dengan aturan,” kata Zulfikar.
Contoh lainnya, tambah Zulfikar, Qanun RTRWA tidak mengenal istilah jalan tol. Namun Pemerintah Aceh memaksakan diri alokasi ruang secara ilegal untuk kebutuhan infrastruktur tersebut. Pemerintah Aceh juga membangun ruas jalan baru dalam kampanye hutan lindung. Juga rencana proyek geotermal atau panas bumi di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)oleh PT. Hitay Panas Energi.
BACAAN LAINNYA
“Pola pembangunan seperti itu menjadi ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan ekosistem yang ada. Termasuk di dalamnya ancaman terhadap wilayah kelola masyarakat, yang seharusnya dipertahankan sebagaimana amanat nawacita Pemerintah Republik Indonesia, saat ini” katanya di depan Zuriat Suparjo.
Ketiga, qanun yang ada saat ini tidak melindungi wilayah adat sehingga belum ada areal yang diperuntukkan sebagai wilayah kelola masyarakat dengan konsep kehutanan sosial. Sebaliknya, wilayah kelola masyarakat yang telah ada sebagiannya telah dialihkan peruntukkannya untuk usaha pertambangan.
“Keempat, qanun tersebut tidak memasukkan KEL sebagai kawasan strategis nasional. Ini tentu sangat berbahaya. Kelima, konflik satwa dan manusia semakin meningkat. Hal ini karena saling memperebutkan ruang. Satwa yang dilindungi seperti badak,gajah, harimau tidak mendapatkan pengaturan ruang di dalam qanun,” imbuhnya.
Zuriat Suparjo pada kesempatan tersebut mengatakan, untuk saat ini ia masih belum bisa melakukan banyak hal. Walau sudah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar, tapi belum dilantik.
“Pertemuan ini sebagai pembuka komunikasi.kami berkomitmen memperjuangkan perubahan qanun, sejauh Idak bertentangan dengan aturan hukum. Rumah besar Golkar tentu serius memperjuangkan kepentingan rakyat,”ujar Zuriat Suparjo.
Selain Walhi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh JKMA, KPHA, Koalisi NGO HAM, mahasiswa pecinta lingkungan, dan unsur media.
