Dulu, Soekarno ke Aceh untuk menggalang dukungan dan bantuan bagi perjuangan kemerdekaan agar Indonesia merdeka dan berdaulat. Adakah kerapnya Jokowi ke Aceh sebagai simbol bahwa Presiden RI ke 7 ini butuh dukungan dan bantuan Aceh untuk mejaga kadaulatan NKRI.
Ada apa dengan kedaulatan Indonesia? Paska vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama, dunia mulai menekan kedaulatan hukum Indonesia. Putusan majelis hakim itu dipaksa posisikan sebagai hukuman mayoritas atas minoritas, hukuman Islam kepada Kristen, hukuman terhadap etnis Cina.
Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia menyatakan prihatin atas hukuman penjara untuk Ahok dan meminta Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama. Amnesti Intenasional malah mulai berani menyebut bahwa putusan untuk Ahok bisa merusak reputasi Indonesia yang dikenal sebagai negara toleran.
Lewat aksi simpatik, di berbagai belahan dunia juga menggelar aksi bakar lilin seraya memposisikan umat Islam sebagai pihak tersalah, setelah membaca berita di media mereka yang memposisikan umat Islam sebagai penghukum bagi Ahok.
Padahal, sebagaimana disebut Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Saifuddin Bantasyam, pengadikan terhadap Ahok adalah pengadilan yang digelar secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi.
Begitu juga dengan aksi umat Islam, juga disiarkan langsung oleh berbagai media. Jangankan ada manusia yang mati, rumputpun tidak ada yang rusak. Semua terang benderang.
Lebih dari itu, tidak semua umat Islam yang memposisikan Ahok sebagai tersalah meski di dalam fakta persidangan dibuktikan dengan jelas kesalahan Ahok. Sampai saat ini ada banyak juga umat Islam yang memberi dukungan kepada Ahok.
Begitu juga umat Kristen dan dari kalangan Cina, tidak juga semua yang membela Ahok. Bagi mereka banyak juga yang melihat apa yang dilakukan Ahok sebagai sebuah kesalahan, dan Ahok tidak bisa membawa-bawa statusnya sebagai pemeluk Kristen dan sebagai Cina untuk menarik seluruh dukungan minoritas dalam konflik politik.
Jokowi ke Aceh memang bukan seperti Soekarno ke Aceh, yang langsung memohon dukungan dan bantuan untuk perjuangan mewujudkan Indonesia berdaulat lewat kemerdekaannya. Jokowi bisa jadi malu hati untuk meminta dukungan dan bantuan, malah datang dengan membawa ragam dukungan dan bantuan untuk pembangunan Aceh.
Tapi, jika orang banyak kerap memposisikan Jokowi sama seperti Soekarno, maka bisa jadi kehadiran Jokowi beberapa kali ke Aceh mengandung pesan simbolik, bahwa ia sedang membutuhkan dukungan dan bantuan rakyat Aceh guna melawan tekanan dunia yang kini mulai diperlihatkan secara terang, tekanan atas kedaulatan hukum Indonesia.
Jokowi barangkali ingin Aceh bersuara bahwa Indonesia berdaukat secara hukum. Tidak ada siapapun yang dapat menekan kedaulatan hukum Indonesia. Semuanya mesti ditempuh melalui jalur yang benar. Lembaga-lembaga hukum dengan hakimnya memiliki independensi dalam memutuskan perkara.
Mengutip penjelasan Saifuddin Bantasyam, jika tidak puas terhadap putusan PN silahkan banding ke PT dan jika tak puas juga silahkan ke MA. Masih belum puas, ajukan PK. Tak terima pasal penistaan 156 KUHP silahkan lakukan perubahan.
Indonesia juga negara demokrasi, siapapun dapat menyampaikan aspirasinya, termasuk melalui aksi jalanan alias demo, sejauh dilakukan secara sah dan sesuai aturan. Dunia, melalui media masing-masing bisa melihat dan membandingkan, mana aksi yang lebih tertip dan mana yang tidak tertib, mana yang lebih menjaga kebersihan dan mana yang meninggalkan sampah dan ragam macam tingkah akal sehat. Semuanya terang benderang.
Pertanyaannya, adakah rakyat Aceh akan menjawab panggilan simbolik Jokowi?
