Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang berlangsung pada Rabu (17/5) bertempat di Aula Madinattul Hujah Asrama Haji Mefan Jalan AH. Nasution dengan thema “Peran Mahasiswa Guna Memperkokoh Kebhinekaan dan Kebangsaan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI” menghasilkan pernyataan sikap dari IMM sebagai hasil Rakornas, yang melalui rilis, Sabtu (20/5), sebagai berikut:
Kedudukan Indonesia yang begitu besar kekayaan alamnya yang melimpah serta sumberdaya manusia yang berkualitas dengan jumlah rakyat kurang lebih dari 256 juta penduduk di Indonesia. Dari amanat UUD 45 masih jauh dari cita cita kebangsaan, untuk sebenar benar nya kesejahteraan rakyat yang berdaulat secara ekonomi dan politik.
Karena hingga detik ini yang merasakan hasil kekayaan alam hanya segelitir orang melalui kekuatan modal serta aturan – aturan yang menjerat melalui pasar bebas dan kompetisi modal besar asing atau swasta yang mana sejatinya menjerumskan rakyat indonesia kejurang kesengsaraan.
Melalui DPD IMM se – Indonesia yang hadir dalam Rakonas IMM di Medan, DPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang ada dinprovinsi Aceh dengan beragam eksploitasi alam yang tidak memihak rakyat. Namun pemerintah yang kemudian malah menunjukkan watak reaksonernya dengan mengeluarkan peranturan yang merampas kekayaan alam, seperti PP No 5 Thn 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Tidak hanya hal tersebut pemerintah dengan rakus tidak memberikan upah layak bagi buruh (guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing).
Tidak berhenti disitu Perwakilan DPD Imm Sul-Sel dengan lantang menyatakan sikap bahwa kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas disebabkan oleh biangkerok kapitalisme dan neolibralisme di Indonesia.
Dan kemudian DPD IMM Papua Barat dengan tagas menyatakan sikapnya di momentum ini tentang kondisi kebangsaan terkait Saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi bahwa saham freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40, 60% saham untuk Indonesia dan 40% untuk asing atau swasta.
Dan kemudian di Papua Barat dengan adanya Otsus (otonomi khusus), memohon kepada pemerintah untuk mengawal otonomi kusus ini kepada rakyat Papua dengan cara adil, sehingga tidak terjadi korupsi dan menjerat kesengsaraan rakyat.
Dari gambaran diatas, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadzafin (buruh, tani dan kaum miskin kota). DPD IMM Seluruh Indonesia menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:
1. IMM neneguhkan komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.
2. IMM menolak perijinan Tambang Yang Merusak Alam dan Ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat.
3. Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia.
4. IMM Menolak Politik Kontrak Karya (renegoisasi kontrak karya)
5. Cabu PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah
6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
7. Nasionalisasi aset aset strategis untuk rakyat
8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.
9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.
10. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia
11. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.
12. Mengutuk segala bentuk tindakan Pengrusakan Alam di indonesia.
13. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.
14. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).
15. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.
16. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia
19. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan
20. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan
21. IMM Mendorong pemerintah konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi
22. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.
23. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.
24. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina
Demikian pernyataan sikap kami. Semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan dengan tidak saling mengadu domba antar sesama rakyat, demi tercapainya cita cita rakyat yang berdaulat secara ekonomi politik. []
![Tim Mapesa dan Dispora sedang membaca inskripsi nisan kuno petinggi Kerajaan Aceh Darussalam yang ditemukan di Gampong Baet. [Ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-27-at-10.54.59-PM.jpeg)
![Pengurus YMA Surakarta berfoto bersama seusai tasyakuran. [Ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG-20200912-WA0000-350x250.jpg)
![Syahrul, SH. [ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/05/syahrul-LBH.jpg)
