ACEHTREND.CO, Jakarta – Dijatuhkanya vonis dua bulan penjara dan denda 500 ribu terhadap nelayan tradisional di Aceh Barat yang dituduh menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan telah menimbulkan persepsi publik di Aceh bahwa negara begitu diskrimintif terhadap nelayan tradisional.
Demikian menurut Faisal Ridha sebagai Ketua DPW Gerakan Kebangkitan Petani Nelayan (Gerbang Tani) ditemui di sela rapat internal PKB di Gedung DPR RI Jakarta (20/5).
Faisal Ridha menilai penahanan terhadap 6 nelayan tradisional tersebut merupakan tindakan yang tergesa-gesa oleh aparat.
“Dalam hal ini saya menilai aparat tidak melihat Permen KKP dan Surat Edaran KKP No.B.1/SJ/PL.610/I/2017 dimana terkait pendampingan pergantian alat penangkapan ikan belaku sejak 2017 masih dalam masa sosialisasi dan pergantian alat tangkap oleh pemerintah,” katanya.
BACAAN LAINNYA
![Munzami HS. [Ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/06/munzami-HS.jpg)
Gerbang Tani, menurutnya akan mengadvokasi kasus tersebut untuk mencegah hal serupa terjadi terhadap nelayan tradisional di Aceh.
“Kami juga akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Mentri Susi untuk mencabut semua permen KKP yang dapat merugikan nelayan. Negara harus adil terhadap nelayan tradisional yang ada di seluruh Indonesia, ini yang akan terus kita suarakan lewat Gerbang Tani,” tutupnya. []
