Memahami Hukum Cambuk di Aceh

Peggy Afrilla. Mahasiswa Psikologi, Unsyiah.

Oleh Peggy Afrilla*

Tanah Rencong atau yang lebih dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki hak otonomi daerah yaitu Qanun Aceh. Aceh sendiri juga merupakan kota Serambi Mekah dimana budaya, adat dan hukum Islam dijunjung tinggi. Dalam penerapannya di bidang hukum dibentuklah QanunJinayat (HukumPidana Islam di Aceh), salah satu bentuknya yaitu hukum cambuk.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mulai dilegalkan dengan landasan formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syariat Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat Islam ini diperkuat kembali di dalamUndang- Undang No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) mengesahkan QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan efektif berlaku pada 23 Okober 2015. Hal yang berkenaan dengan hukum cambuk di antaranya menyebarkan paham aliran sesat, menyediakan fasilitas atau peluang bagi seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan meskipun tidak ada uzur, tidak shalat jumat selama 3 kali berturut-turut, mengenai minum khamar, perjudian, perbuatan zina atau berkhalwat (berduaan dengan lawan jenis yang tidak sah).

Penerapan hukum cambuk sangat menyita perhatian publik. Sepanjang tahun 2016 Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan September 2016. Pada Selasa 23 Mei 2017,dua pria berinisial MT (23 tahun), dan MH (21 tahun)yang merupakan sepasang gay divonis bersalah karena melakukan perbuatan liwath (homoseksual). Mereka dihukum sebanyak 83 kali cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Dalam penerapannya juga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya menilai penggunaan hukuman cambuk termasuk ke dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Mereka menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau merevisi kembali ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional.

Di lain sisi, dibandingkan dengan hukuman kurungan badan yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, hukuman cambuk dinilai lebih efektif (Hasnul A. M. 2011). Rasa sakit akan bertambah tidak hanya terhadap fisik tetapi juga terhadap psikologi seperti rasa malu karena dihukum di muka umum. Hal ini berkenaan dengan teoripsikologi Bandura mengenai pembelajaran melalui pengamatan langsung. Adanya contoh pelanggaran yang dihukum secara terbuka menjadikan pelaku tersebut sebagai objek yang diamati.Orang-orang yang melihat dan mengamati kejadian tersebut, secara tidak langsung menjadikannya sebagai pembelajaran dan motivasi pada dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, karena akan mendapatkan sanksi yang serupa.

Menurut salah satu tokoh psikologi yaitu B.F. Skinner menjelaskan bahwa efek hukuman yang diberikan dalam pengondisian atas perasaan negatif dengan mengasosiasikan stimulus yang kuat yang tidak disenangi dengan perilaku yang diberi hukuman. Rasa sakit ini disebabkan oleh perilaku fisik seperti dipukul cukup kuat yang akan memunculkan respon. Dengan cara tersebut, perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali.

Tidak hanya sebagai penguat identitas Provinsi Aceh, pelaksanaan hukum cambuk tersebut memiliki tujuan yang sangatjelas. Dalam pelaksanaannya terdapat aturan bahwa pencambukan dilakukanpada bagian tubuh kecuali kepala,leher, dada, dan kemaluan dengan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Selain memberikan hukuman terhadap pelanggaran, hukum cambuk juga menjadi metode preventif agar pelanggaran tersebut tidak lagi terjadi. Dengan begitu tidak ada salahnya jika hukum cambuk dijalankan. Pada dasarnya, masyarakat Aceh hanya ingin menjalankan ajaran Islam secara kaffah.

*Penulis adalah mahasiswa psikologi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK