Ini Sambutan Ketua DPRA Terhadap LHP 2016 dari BPK RI

Ketua DPRA Tgk Muharuddin (Foto: Dok/aceHTrend)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ketua DPR Aceh pada Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Aceh Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia, yang berlangsung terbuka, Senin (12/6) pukul 14.30 Wib menyatakan bahwa harapan untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan menjadi prestasi tertinggi yang didambakan di kalangan Kepala pemerintah baik tingkat kabupaten sampai dengan di jajaran Pemerintah Pusat.

“Kita berharap hasil pemeriksaannya dapat memberikan rekomendasi yang mengarah pada perbaikan sistem.
Target memperoleh opini WTP perlu kita pertahankan dalam rangka tata kelola penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sehingga kita berharap Pemerintah Aceh dapat mempertahankan opini WTP yang telah diberikan BPK pada tahun sebelumnya,” kata Ketua DPRA.

Lebih lanjut, Ketua DPRA berharap pula untuk memperoleh WTP, Kepala daerah beserta jajarannya wajib mengajukan penyajian laporan pertanggujawaban berdasarkan SAP berbasis aktual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah.

“Ini adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat, disajikan dan diakui ketika transaksi terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan,” tambahnya.

Selanjutnya, disampaikan juga oleh Ketua DPRA, bahwa DPR Aceh seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 101 ayat (1) huruf (C) disebutkan bahwa salah satu fungsi DPR Aceh adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Disampaikan juga, di samping itu juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pada Pasal 17 menyatakan bahwa, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR Aceh selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Aceh.

“Kami DPR Aceh sangat mengapresiasi dan bangga atas pencapaian WTP yang diraih Pemerintah Aceh untuk laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015, yang merupakan opini WTP pertama yang diraih oleh Pemerintah Aceh, Semoga hal yang sama dapat diraih di 2016,” kata Teungku Muharuddin.

Tgk Muharuddin juga menyatakan bahwa untuk Tahun 2016 uni, BPK Perwakilan Aceh telah melakukan audit terhadap LKPA 2016. “Hasil pemeriksaan itulah yang hari ini akan disampaikan di hadapan kita bersama dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh. Kita berharap kiranya apa yang disampaikan oleh BPK-RI dapat dicermati dan ditindaklanjuti oleh Gubenur Aceh beserta Jajarannya,” sebut Muharuddin.

Hasil audit ini, oleh Tgk Muharuddin disebut untuk membandingkan apakah kondisi yang dilaporkan BPK sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. “Maka DPR Aceh akan membahas secara internal. Namun bisa juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada pasal 21, DPR Aceh menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan, meminta kepada BPK untuk memberikan penjelasan atau dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan bahkan dapat meminta Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. []

KOMENTAR FACEBOOK