PDA, Partai Santri yang Kurang Diminati

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Partai daulat Aceh (PDA) merupakan partai lokal peserta pemilu di Aceh, yang dibentuk pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kalangan cendekia Islam di Aceh yang berasal dari unsur Rabithah Thaliban Aceh (RTA) kemudian mendeklarasikan sebuah partai politik yang berbasis santri dan ulama. Bahkan saat pertama digagas, partai ini mendapat dukungan luas dari para pimpinan dayah di Aceh.

Harry Kawilarang, dalam buku, Aceh: Dari Iskandar Muda ke Helsinki, terbitan Bandar Publishing, cetakan ketiga, Juni 2010 menuliskan, partai ini dibentuk pada 4 Maret 2007 dalam sebuah pertemuan para ulama di Banda Aceh. Kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 2008 di Banda Aceh dengan dihadiri oleh 125 ulama seperti Teungku H. Hasanoel Basri (Abu Mudi-red) dan Teungku H. Muhammad Nasir Wali, keduanya masing-masing menjabat Ketua dan wakil Ketua Mustasyar.

Ketua Umum PDA Nurkhalis –Ketua Umum sebelum digantikan oleh Teungku Harmer Nuriqmar– menyebutkan basis PDA berada di seluruh Aceh terutama dari kalangan Islam yang cinta kepada ajaran Islam. Nurkhalis juga mengklaim bahwa PDA mendapat dukungan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Hubungan RTA–sebagai pendiri PDA– dengan HUDA dianggap seperti pertautan antara Nahdatul Ulama (NU) dan Partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Masih dalam buku tersebut, Harry Kawilarang menuliskan bahwa hasil wawancaranya dengan Nurkhalis, disebutkan bahwa PDA ingin menghilangkan image bahwa ulama tidak boleh berpolitik. PDA dibentuk untuk menampung aspirasi dari kelompok aktivis Islam yang cinta dan ingin menegakkan Syariat Islam secara kaffah, karena syariat Islam yang dijalankan di Aceh masih setengah-setengah.

Namun dalam perjalanannya, PDA sepertinya tidak mendapat dukungan maksimal dari kalangan yang diklaim mereka wakili. PDA justru tidak menang di kantong-kantong dimana santri dan ulama bermukim. Kalangan santri dan ulama, sebagian lebih memilih menitipkan hak suara mereka kepada Partai Aceh (PA) dan sejumlah parnas lainnya. Pada akhirnya, untuk kursi DPRA, PDA hanya mampu mengirim satu perwakilan yaitu Teungku Muhibbusabri.

Karena tidak mencapai ambang batas suara yang diwajibkan oleh peraturan pemilu, pada pileg 20014, Partai Daulat Aceh terpaksa harus mendaftar kembali sebagai partai baru, dengan nama Partai Damai Aceh –akronim tetap menggunakan PDA–. Namun, pada pileg 2014, PDA lagi-lagi tak berdaya. Walau perolehan kursi PA di parlemen mengalami kemerosotan, namun sepertinya kalangan santri masih belum mempercayakan suaranya kepada PDA. Mereka memilih mencoblos partai lainnya. Mereka hanya meraih satu kursi di DPRA atas nama Teungku Muhibbusabri.

Untuk pileg 2019, PDA pun kembali harus bertransformasi menjadi partai “baru”. Nama partai berubah menjadi Partai Daerah Aceh dengan akronim PDA, yang didirikan oleh Jamaluddin, M. Ali Ismail, Teuku Razuan dan Mukhtaruddin.

Dalam wawancara dengan aceHTrend, Jumat (16/6/2017), Teuku Razuan yang ditemui di salah satu warung kopi menyebutkan, salah satu hal yang menjadi tantangan utama adalah, di tengah hedonisnya praktik politik kekuasaan, PDA tetap harus bertahan dengan integritasnya sebagai partai yang mewakili identitas keislaman di Aceh. “Komitmen partai tetap itu, dilarang melakukan money politik. Haram,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, demi tercapainya jumlah suara yang melebihi apa yang sudah dicapai, tentu PDA harus melakukan sejumlah reformasi. salah satunya adalah dengan mengajak sebanyak mungkin individu-individu berintegritas dan dikenal luas, untuk bergabung. Mampukah PDA edisi ketiga ini meraih simpati publik Aceh? Mampukah PDA menjadikan diri sebaai pilihan absolut santri dan para ulama? Waktu yang akan menjawab serta pengurus harus bekerja lebih keras. []

KOMENTAR FACEBOOK