KPK Tak Berani Usut Korupsi di Aceh

Wakil ketua KPK Laode M.Syarief, saat memberi sambutan dalam kegiatan pelatihan bersama aparat penegak hukum 2016 pada hari Senin, (7/11/2016) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Foto: acehtrend/Fauzi

Dalam sebuah diskusi dengan KPK di Bireuen, seorang peserta sempat bertanya mengapa KPK tak kunjung turun ke Aceh untuk melakukan pengusutan dugaan korupsi? Padahal, jangankan penegak hukum, orang buta pun bisa melihat praktik korupsi di negeri Serambi Mekkah. Praktik KKN dilakukan secara terang benderang. Kala itu, perwakilan KPK hanya menjawab formalitas. “Kalau ada bukti yang cukup, pasti kami akan bertindak,” jawab “karyawan” KPK itu.

Pesohor Aceh yang pernah ditangkap oleh KPK adalah Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Ia dibekuk KPK karena korupsi pengadaan helicopter, saat Aceh masih dilanda konflik dengan Jakarta. Setelah itu, tak ada lagi koruptor kelas kakap yang diseret ke muka pengadilan, konon lagi yang ditangkap. Duh!

Seperti yang kau di paragraf awal tulisan ini. Di Aceh kasus tindak pidana korupsi sudah dilakukan terang benderang. Para pelaku tidak lagi takut kepada aparat penegak hukum. Karena para eksekutor hukum pun setali tiga uang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pun diartikan Kasih Uang Habis Perkara. Institusi seperti kepolisian dan kejaksaan telah lumpuh dan tebang pilih dalam penegakan hukum. Nyaris semua bentuk pelanggaran hukum bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tak heran, mulai dari penjahat kambuhan hingga gangster anggaran, bisa menjadi baron-baron baru yang bisa menggunakan kekuatan personal oknum polisi untuk memberangus siapa saja yang berteriak untuk penegakan hukum. Tak heran, di bawah tanah, jurnalis independen dan aktivis Anti korupsi kerap diteror oleh para perampok anggaran rakyat.

Dalam tulisan ini saya tidak akan menuliskan data kasus dugaan korupsi di Aceh.dengan rajin membaca media mainstream berkualitas, serta membuka portal anti korupsi milik berbagai lembaga nirlaba saja, Anda sudah bisa mendapatkan gambaran tentang betapa banyaknya kasus korupsi. Di Aceh, mulai bibit ayam hingga kubah mesjid dikorupsi. Dengan demikian tidak salah bila ada yang mengatakan, selain berjuluk Serambi Mekkah, Aceh juga layak dilakap negeri surga koruptor. Pantas memang, di Aceh, selama si begal anggaran mau berbagi –aktif menyumbang dan menyantuni– pasti akan dimuliakan oleh masyarakat. Bahkan kerap pula dibela dengan ragam dalih. Bukan hanya koruptor, “pengusaha” sabu-sabu juga diperlakukan sama. Sehingga status sosial mereka di masyarakat lumayan tinggi. Selama tidak pelit, selama itu pula akan diberikan “podium”.

Kembali ke perihal, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung menangkap koruptor di Aceh? Apakah karena tidak cukup bukti? Bukan. Di internal KPK tersiar kabar bila mereka melakukan penangkapan, Aceh akan bergolak. Karena yang akan ditangkap adalah figur-figur yang “dikultuskan” oleh khalayak. Menangkap mereka sama seperti memantik banjir darah di Aceh. Benarkah demikian? Itu masih sebatas asumsi yang dibangun untuk membenarkan apatisnya KPK. Atau alasan reka-reka. Dari selentingan kabar lainnya, lagi-lagi dari dalam KPK, komisi anti rasuah itu tak berani, karena takut ditembak dengan AK-47.

Dengan demikian, wajar saja bila KPK hanya berani mengatakan bahwa Aceh masuk daerah yang diawasi. Wajar juga bila di Aceh mereka hanya melakukan supervisi yang kosong tindakan penegakan hukum.