Polisi Honor

Dulu, tatkala konflik Aceh masih di bawah tanah, kala itu ayah saya masih lumayan muda. Kisaran usia 40-an. Beliau bercerita bahwa di masa itu hiduplah seorang polisi berpangkat kecil. Di kampung ia menjabat salah seorang petinggi Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sehari hari polisi itu berdinas di Kota Kecamatan. Kemana-mana ia selalu berlagak sok kuasa sembari memakai baju dinasnya yang kian pudar warna.

Polisi itu tidak pernah menjelma menjadi pengayom masyarakat. Baik saat berdinas sebagai bhayangkara maupun saat menjadi LMD, ia selalu memihak. Bila orang kecil yang bermasalah, selalu saya kena bentakan dan ujung-ujungnya didenda. Bila orang kaya yang bersalah, seberat apapun kesalahannya –termasuk mencangkul di atas perut istri orang– tetap dibela olehnya.

Bila orang kecil salah, ia selalu berargumen seperti ini : “Dasar penjahat. Seluruh keturunanmu kurang ajar. Selalu bikin masalah. Kamu harus dihukum,”

Tapi bila orang berduit yang salah: “Semua masih bisa dibicarakan. Negara Indonesia berasaskan musyawarah dan kekeluargaan. Sebagai orang timur, kita harus mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Kalau semua harus dipenjara, maka penuhlah sel polisi dan rumah tahanan,” katanya sok bijak. Bila ada korban yang melawan, kalimat yang sama diulang dengan wajah penuh permusuhan.

Polisi itu, menurut cerita bapak, bukanlah orang yang pintar. Dalam tiap rapat desa, ia lebih banyak membentak daripada menyampaikan pendapat yang bijak bestari. Lelaki itu selalu menyelesaikan masalah, tidak berdasarkan hukum, tapi berlandaskan rasa-rasa yang diputuskan oleh otaknya yang tumpul.

Benar atau salah diukur dari perkawanan dan seberapa banyak uang yang dimiliki oleh si pembuat salah. Tak pernah sekalipun ia menjadikan hukum sebagai panglima, meskipun di mulutnya yang bau ia selalu bergumam : Atas nama hukum dan Undang-undang.

Pernah, pada suatu proses pembagian harta gono gini sebuah keluarga yang bercerai, tatkala mandek ia pun membacakan pasal: Bumi dan air dan seluruh kandungan di dalamnya dikuasai oleh negara. Tatkala Teungku Imum Gampong memprotes penggunaan pasal minerba untuk urusan warisan, ia malah melotot. “Saya polisi. Saya tahu apa yang saya sampaikan,” bentaknya sembari memainkan kumisnya yang tebal.

Dengan kelakuannya yang pongah itu, ia sangat disukai oleh mafia ganja, penjahat kelamin dan kaum berduit tapi jahat dari ragam profesi lainnya. Ia masyhur sebagai tukang gertak sekaligus tukang pukul. Karena dengan falsafah: Penegak hukum tak pernah salah, maka ia bebas lenggang kakung sesuka hati.

Sayangnya, di mana orang-orang baik–namun tak berkutik– ia tak lebih dari sampah yang berseragam polisi. Sembari mengolok-olok, warga sering menyebutnya sebagai polisi honor. “Karena tak berani melawan, karena Babinsa ada di tiap gampong, dan rakyat kecil tak pernah menang, untuk memuaskan diri, dia dipanggil dengan kakap: Polisi honor,” kata almarhum bapak menutup cerita.

*)Ilustrasi dikutip dari internet.