Menyoal PT. Semen Indonesia Aceh

Oleh Firdaus Yusuf*

Suatu sore pada Bulan Ramadhan lalu, saya duduk di pinggir laut Gampong Blang Paseh, Kota Sigli, Pidie. Ada deretan batu gajah, sampan nelayan, dan ombak yang bergulung-gulung, yang terlihat di depan mata. Di sisi kiri tempat saya duduk, tampak sebuah bukit yang gundul. Dulu, ketika saya masih kecil dan sering mandi laut di sana bersama teman-teman sekampung, bukit tersebut masih utuh dan tak botak seperti sekarang.

Ia akan sangat indah dipandang usai hujan reda. Bukit itu, kata nelayan-nelayan di kampung saya dulu, terletak di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie. Kini, bukit itu tak lagi garang, karena ia bukan hanya tampak telanjang saja, melainkan juga seakan telah dikupas seluruh kulitnya. Begitulah kira-kira keadaan si bukit malang itu, yang konon menjadi lokasi di mana Pabrik Semen Indonesia Aceh akan beroperasi.

Pemandangan yang menyayat hati itu membawa saya pada sebuah pertanyaan: bagaimana Pabrik Semen Indonesia Aceh membikin bukit itu sampai begitu mengerikan dalam waktu yang bisa dikatakan begitu singkat, sementara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal dan RKL-RPL) yang disetujui oleh Bapedal Aceh dan izin lingkungan melalui Keputusan Gubernur Aceh tentang Perubahan Izin Lingkungan untuk Industri Semen di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dari PT Samana Citra Agung menjadi PT Semen Indonesia dengan nomor 660/358/Amdal/2016, keluar pada April 2016?

Ada kejanggalan pada proses penyusunan AMDAL dan izin lingkungan yang ditandatangani oleh dr Zaini Abdullah tersebut, begitu saya berpikir.

Izin Lingkungan

Surat izin lingkungan tersebut adalah lampu hijau bagi PT Semen Indonesia Aceh untuk berjalan dengan menabrak Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) Nomor 11 tahun 2016, yang kemudian diatur lebih rinci dengan beberapa qanun. Misalnya, salah satu contoh: Qanun nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Investasi Aceh, yang seharusnya bisa dijadikan pintu masuk secara legal oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menjadi bagian dari pemegang saham pada PT Semen Indonesia Aceh. Pasal 3 ayat 2 huruf d Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh, salah satu visi dan misi PT Investasi Aceh adalah menjadi mitra bagi usaha rakyat dan investor serta perusahaan nasional maupun internasional untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Aceh. Bahkan, lebih jauh lagi, sebenarnya Pemerintah Aceh bisa mendirikan PT Semen sendiri, PT Semen Atjeh, misalnya, secara mandiri! Juga bisa mendirikan anak perusahaan di kabupaten/kota, bahkan di luar negeri, tanpa harus dikebiri seperti ini. Di lain pihak, sebaliknya, justru PT Semen Indonesia Aceh seharusnya cukup menjadi konsultan atau pemilik beberapa aset saja, bukan penguasa penuh di atas tanah Pidie!

Pasal 6 ayat 2 Qanun nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh, berbunyi: Bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi asset yang sudah ada pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan asset pihak lain yang diserahkan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih layak dan mempunyai potensi untuk di usahakan.

Namun, apa yang tertuang dalam qanun tersebut sepertinya tidak diimplementasikan sama sekali untuk kepentingan Aceh.

Dengan kata lain, bahan baku kita punya, tanah kita punya, regulasi kita punya, tapi kitanya tetap saja seperti hidup di zaman pendudukan Hindia-Belanda, pendudukan Jepang, revolusi fisik, pemberontakan DI TII, hingga babak 1976-2005: tetap jadi ondel-ondel!

Yang saya maksud dengan kepentingan Aceh adalah kepentingan secara kolektif dan secara institusi! Bukan seperti yang dilansir dari semenindonesiaaceh.com, di mana bercokol nama Hasbi Abdullah, saudara kandung dr Zaini Abdullah, yang juga merupakan bekas Ketua DPR Aceh, yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota dewan komisiaris PT Semen Indonesia Aceh.

Aturan lainnya yang kemungkinan besar ditabrak oleh PT Semen Indonesia Aceh ekses dari surat izin lingkungan yang ditandatangani dr Zaini Abdullah adalah tentang izin lokasi dan proses mendapatkan sertipikat hak pakai dari BPN.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh, berbunyi: Izin Lokasi diberikan pada tanah negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berada dalam APL. Ayat (2) berbunyi: Tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari segala sengketa hak perorangan, perusahaan berbadan hukum dan komunitas sosial serta kepentingan agama.

Apakah lokasi penggerukkan hasil bumi Pidie yang hendak dilakukan PT Semen Indonesia Aceh sesuai dengan RTRW Aceh dan RTRW Kabupaten Pidie? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan dokumen AMDAL PT Semen Indonesia Aceh, yang menjadi dasar keluarnya izin lingkungan.

Untuk tanah, sebagaimana diketahui oleh publik, PT Semen Indonesia Aceh dan masyarakat setempat belum sepenuhnya sama-sama diuntungkan dari proses pembebasan lahan yang diklaim telah tuntas secara sepihak.

“Masih banyak masyarakat di sekitar proyek pabrik semen itu mengeluh terkait pembebasan lahan,” kata Ketua Pansus V Abdullah saat menyampaikan laporannya terhadap hasil peninjauan lapangan dalam rangka persiapan LKPJ tahun anggaran 2016 dalam sidang DPR Kabupaten Pidie, seperti yang dilansir dari ajnn.net, (13/06/2017).

Amdal

Izin lingkungan tersebut membawa saya pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Umpama sebuah labirin setan! Tentunya dengan pelbagai kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan tersebut adalah terkait proses penyusunan, penilaian, dan rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup (melalui AMDAL), yang dinilai oleh tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KPA) Aceh. Kepala Bapedal Aceh, yang mengetuai KPA Aceh, pasti tahu betul apa saja kejanggalan tersebut.

Apakah PT Semen Aceh Indonesia membuat botak bukit Laweung setelah penilaian KPA Aceh terkait AMDAL telah tuntas dan setelah adanya izin lingkungan, ataupun jauh-jauh hari sebelum adanya izin lingkungan sang PT telah melakukan “operasi senyap” di sana?

Adalah proses penyusunan dan penilaian AMDAL yang juga terkesan janggal. Nah, kejanggalan tersebut tampaknya tak bisa ditutup-tutupi. Sampai saat ini, saya pribadi tidak pernah membaca pengumuman rencana kegiatan PT Semen Indonesia Aceh terkait segala proses penyusunan Amdal di media massa dan tidak pernah melihat (belum pernah mengakses) foto-foto papan pengumuman tentang hal itu, sebagaimana diperintahkan peraturan perundang-undangan.

UU 32 Tahun 2009 tentang AMDAL, pasal 26 ayat (1) berbunyi: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat, baik mereka yang terkena dampak langsung pembangunan serta proses operasi pabrik dan masyarakat pemerhati juga dipertegas dalam PP No 27 tahun 2012, pasal 9 ayat (3) Tentang Izin Lingkungan, yang berbunyi: Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

Ternyata, bukan hanya masyarakat Pidie secara umum yang tidak tahu menahu tentang proses penyusunan AMDAL PT Semen Indonesia Aceh, melainkan juga Pemerintah Kabupaten Pidie juga mengalami hal serupa.

“Pemerintah Aceh tidak transparan dalam memberikan informasi kepada pemerintah kabupaten Pidie, terkait rencana pembangunan pabrik semen di Batee dan Muara Tiga. Bahkan pemerintah provinsi begitu cepat mencanangkan peletakan batu pertama (Ground Breaking) yang rencanannya pada tanggal 30 April ini. Sementara masalah dengan masyarakat himgga kini semakin runcing,” kata Ketua Komisi B, DPR Kabupaten Pidie, Anwar Husen SPdI MAP, seperti yang dilansir dari acehonline.info, (27/04/2016).

PTUN

Bagaimana bisa, tanah masih dalam status sengketa tapi AMDAL dan izin lokasi bisa beres dengan mudah seperti itu?

Untuk membatalkan surat izin lingkungan yang ditandatangani oleh dr Zaini Abdullah untuk PT Semen Indonesia Aceh adalah melalui gugatan ke PTUN. Hal itu bukan untuk menolak keberadaan pabrik semen di Pidie. Bukan samasekali. Tapi untuk memperjelas posisi tawar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie. Untuk memperjelas proses penyusunan dokumen AMDAL. Untuk memperjelas status tanah dan siapa-siapa saja masyarakat yang tanahnya dibayarkan. Untuk memulai penilaian dan sidang addendum dokumen AMDAL serta segala tetek-bengek yang menyertainya secara transparan dan akuntabel!

Patut diduga proses penyusunan dokumen AMDAL PT Semen Indonesia Aceh mengandung cacat prosedur, yang secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula.

Terakhir, pesan saya bagi yang memberi ide agar nama pabrik semen itu menjadi PT Semen Indonesia Aceh, sebaiknya batalkan penggunaan embel-embel “Aceh”, jika niatnya hanya untuk membantu penjarahan tanah, air, dan isi bumi. Dulu, Belanda mengganti nama Bandar Aceh menjadi Koetaradja. Simbol penaklukkan. Begitu juga saat konflik bersenjata, nama Aceh pernah diganti menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, agar Aceh menjadi jinak! Jangan jual nama putra asli Aceh, sebab hal serupa pernah dilakukan Panglima Tibang dan Habib Abdurrahman untuk mempermudah Aceh dijajah Belanda. []

*)Penulis adalah warga Kabupaten Pidie.

Sumber foto: Serambi Indonesia

KOMENTAR FACEBOOK