Ini Rumus Malik Bangun Aceh Meski Tanpa Investor Luar

Aceh belum juga mampu bangkit lagi ekonominya paska berakhirnya Pt Arun, PT AAF, dan PT KKA serta BRR. Sementara upaya mendatangkan investor lain juga belum berhasil dengan maksimal. KEK yang dipandang sebagai solusi juga masih dalam dakwa dan dakwi. Satu-satunya modal Aceh adalah dana Otsus.

Pertanyaannya, apakah untuk membangun ekonomi Aceh memang harus ada investor? Teuku Abdul Malik, sutradara yang berjiwa bisnis menyebut kata kunci kemakmuran ekonomi adalah investasi. Artinya, berapa nilai investasi yang dibutuhkan agar ada kegiatan bernilai ekonomi.

“Soal siapa investor, sebaiknya Aceh patut membalek logika alias mentransformasikan dari pendekatan buya tamong ke buya krueng,” sebutnya.

“Buya tamong” maknanya investor luar, sedangkan “buya krueng” menjadikan rakyat Aceh sebagai pelaku investasi. Dengan transformasi ini diharapkan akan hilang satir “buya krueng teu dong-dong, buya tamong meurazeuki.”

“Kita balik logikanya, buya krueng le peng tamong, buya tamong jeut keu kuli.” Ini hanya mungkin jika rakyat Aceh bertindak sebagai pelaku investasi,” tambahnya seraya mengajak memakai metode Masailal Muhtadi yaitu mengajukan pertanyaan: “Jika ditanyai orang.” Berikut penjelasannya:

Sual, jika kita ditanyai orang, berapa nilai total investasi yang dibutuhkan oleh Aceh ? Jawab bahwa; Nilai investasi yang dibutuhkan oleh Aceh adalah sekitar 50 Trilliun Rupiah untuk keseluruhan industry dari Sabang sampai dengan Langsa. Takengon sampai dengan Simeulue, Lamno Sampai dengan Aceh Tenggara.

Bagaimanakah caranya mengimplementasikan dilapangan ? Jumlah penduduk Aceh kalau kita bulatkan berjumlah 5 juta orang. Jika 50 Trilliun Rupiah kita bagikan 5 juta orang, maka perorangnya adalah 10 juta Rupiah. Artinya jika setiap orang Aceh berinvestasi 10 juta Rupiah untuk membangun industry yang ada di Aceh, maka persoalan 50 trilliun rupiah itu akan terselesaikan oleh orang Aceh sendiri (Tanpa investor luar).

Pesawat Seulawah RI. 001 telah menjadi bukti kita pernah melakukannya dan berhasil. Replika  pesawat tersebut sekarang masih berada di lapangan Blang Padang.

Tentunya ini bukan paksaan yang wajib dituruti oleh setiap orang Aceh, namun setiap orang Aceh wajib menempati prioritas utama selaku putra-putri daerah untuk menjadi investor. Layaknya setiap investor luar akan mendapat keuntungan disetiap periode yang telah ditentukan, begitu juga dengan investor lokal ini. Tentu akan mendapat keuntungan dari investasi  yang telah kucurkan.

Jika pola ini diterapkan di Aceh, maka sejumlah keuntungan/kelebihan pun akan dapat dinikmati. Selain dari keuntungan financial yang bisa dinikmati terus menerus secara personal, Aceh akan lebih terproteksi dari serangan-serangan luar. karena rasa memiliki yang semakin tinggi. Setiap orang Aceh akan berusaha memproteksi  daerah/investasi/industry  yang telah mereka tanam agar aman dan terus menghasilkan.

Selain sebagai investor, setiap masyarakat Aceh juga bisa menjadi karyawan di industry yang mereka investasikan. Sehingga keuntungan bisa diperoleh berlipatganda. Tentunya harus memenuhi kebutuhan skill yang dibutuhkan. Yang pada akhirnya, pemerintah tidak perlu pusing tujuh keliling berusaha keras membuka lapangan kerja, karena lapangan kerja telah tersedia dengan seluas-luasnya di daerah sendiri. Saya yakin, akan banyak putra-putri Aceh yang terpaksa mengadu nasib diluar negeri akan segera pulang dengan kondisi ini.

Lalu bagaimanakah jika calon investor Aceh ini termasuk kedalam golongan fakir dan miskin serta tidak punya penghasilan sama sekali ? Bukankah para investor Aceh yang masuk dalam golongnan mampu mempunyai kewajiban zakat dari hasil harta mereka ? Mari kita jadikan zakat mereka menjadi zakat produktif seperti yang selama ini telah dilaksanakan oleh Baitulmaal. Jadikan zakat produktif tersebut sebagai penggganti dana investasi bagi para fakir dan miskin. Sehingga masyarakat fakir dan miskin yang berjumlah 500.000 orang lebih  di Aceh akan berubah menjadi investor yang kaya raya.

Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi tercepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh demi kesejahteraan sosial yang merata bagi setiap orang Aceh. Karena untuk sementara hanya rumus ini yang bisa mentransformasi “Buya Krueng teudong-dong, Buya tamong meuraseuki menjadi Buya krueng le peng tamong, buya laen jeuet keu kuli”    

Apakah ini memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah?  jawabannya tentu ada pada pemerintah selaku perpanjangantangan rakyat serta pembuat undang-undang dan sejumlah peraturan.

Lebih dari 7 orang  kawan yang saya ajak sharing sangat pesimis tentang konsep ini, bahkan mereka masih sangat yakin dengan pola lama walau untuk daerah Aceh belum menampakkan hasilnya….lalu saya tanya ke mereka, sebenarnya kawan-kawan mau mencari INVESTOR ? atau IPREH STOR ? Wallahu A’lam Bisshawab..  

KOMENTAR FACEBOOK